Jakarta, Aktual.com – Badan Anggaran DPR RI menyetujui usulan pagu anggaran empat kementerian koordinator dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 dengan total Rp1,5 triliun.
Ketua Banggar Kahar Muzakir mengetuk palu penetapan usulan pagu anggaran empat kementerian koordinator sebesar Rp1,57 triliun Rapat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) empat kementerian koordinator dengan Badan Anggaran di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9), tanpa adanya perbedaan pendapat mengenai angka-angka anggaran.
Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disetujui sebesar Rp381,5 miliar. Angka tersebut turun Rp11,9 miliar dibandingkan porsi anggaran 2016.
Sementara Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan disetujui sebesar Rp281,1 miliar. Pagu anggaran Kemenko Polhukam merupakan yang paling kecil dari kementeriaan koordinator lainnya dan tidak berbeda jauh dari anggaran 2016.
Kementerian Perekonomian diberikan porsi anggaran paling besar dengan disetujui sebesar Rp560,9 miliar. Anggaran tersebut sudah ditambah dari yang hanya diusulkan Rp350,4 miliar oleh Kementerian Keuangan, ditambah Rp210,5 miliar dari usulan Kemenko Perekonomian.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan dirinya mendapat penugasan-penugasan baru dari Presiden sehingga membutuhkan tambahan pagu biaya.
Sedangkan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman mengusulkan pagu anggaran Rp350,5 miliar pada RAPBN Tahun Anggaran 2017.
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan anggaran paling banyak digunakan untuk belanja barang mengingat kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman belum memiliki gedung sendiri.
Namun di samping itu rencana kerja Kemenko Kemaritiman berfokus di antaranya industri perikanan, “dwelling time”, pariwisata nasional, hingga tol laut.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Antara
Editor: Arbie Marwan
