Target RAPBN 2018 terlalu rendah, utang terus meroket. (ilustrasi/aktual.com)

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Surat Terbuka ini dimaksukan hanya demi dan untuk rakyat, bangsa dan negeri ini. Kita semua, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia tidak ingin Indonesia gagal menangani pandemi covid-19. Tidak ingin Indonesia ambruk dampak kegagalan penanganan pandemi covid1-9 dan krisis multi dimensi yang dialami di negeri ini.

Untuk itu kepada Yang Terhormat Presiden RI, Bapak Ir. H. Joko Widodo, baik selaku Kepala Negera mau pun Kepala Pemerintahan RI mohon kiranya berkenan dalam tempo secepat-cepatnya, Pertama, menghadirkan negara RI untuk kembali ke khitah menjalankan amanat dan cita-cita besar Pembukaan UUD 1945.

Kedua, segera mengambil Tongkat Komando Sebagai Panglima Tertinggi Penanganan Pandemi Covid-19, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi, dan segera merombak tim penanganan pandemi covid-19 secara totalitas dengan diisi SDM yang memiliki integritas, kapabilitas, dan ahli dibidangnya masing-masing, baik dibidang kesehatan mau pun dibidang ekonomi.

Karena selama 1 tahun 5 bulan sejak maret 2021 Tim Penanganan Pandemi Covid-19 berjalan tidak efekftif bahkan pada tahun 2020 terjadi puncak pengkhiatan terhadap amanat penderitaan rakyat, korupsi dana bansos oleh oknum Menteri RI.

Disisi yang lain, hingga hari ini dimana pandemi covid-19 sudah terdera di negeri ini selama 1 tahun 5 bulan, Indonesia belum memiliki peta jalan (roadmap) tentang penanganan pandemi covid-19 beserta dampak-dampaknya. Untuk itu sekali lagi Presiden RI harus segera mengambil Tongkat Komandi Panglima Tertinggi serta merombak total tim penanganan pandemi covid-19 guna memberikan kepastian dan ketenangan bagi seluruh rakyat, bangsa dan negeri ini.

Kepada Presiden RI, sebagaimana amanah yang kami terima dari seluruh pelaku ekonomi rakyat kecil (kawulo alit), UMKM dan sektor informal di seluruh tanah air. Ekonomi rakyat tidak bergerak efektif bahkan 60-70% gulung tikar dan hari ini sudah memasuki zona lampu merah ekonomi rakyat.

Tabungan dan simpangan mereka sudah habis bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pelaku ekonomi rakyat kecil (kawulo alit), UMKM dan sektor informal harus menjual aset atau pinjam ke sana kemari.

Untuk mendorong ekonomi rakyat kecil (kawulo alit) bergerak efektif kembali, mendapatkan sebuah fasilitas ekonomi dan usaha produktif, serta meringankan beban ekonomi pelaku UMKM dan sektor informal di seluruh tanah air, mohon kiranya Presiden RI, Bapak Ir. H. Joko Widodo, Pertama, berkenan untuk membebaskan cicilan kredit modal usaha UMKM dan sektor informal, baik KUR, UMI, LPDB KUMKM RI, dan dari Lembaga keuangan pemerintah lainnya selama 6 bulan ke depan mulai bulan Agustus 2021.

Kedua, membebaskan cicilan leasing kendaraan roda 2 dan roda 4 UMKM dan Sektor Informal selama 6 bulan ke depan mulai bulan agustus 20211. Ketiga, memutihkan BI Checking untuk mempermudah dan memperluas akses modal usaha bagi UMKM dan Sektor Informal, baik KUR, UMI, LPDB KUMKM RI, Program Kemitraan BUMN, serta dari lembaga keuangan pemerintah yang lain.

Karena sebagian besar pelaku UMKM dan Sektor Informal kehabisan modal kerja bahkan tabungannya pun sudah habis selama pandemi covid-19, 1 tahun 5 bulan terakhir. Ke-empat, memutihkan beban bunga tertunggak bagi pelaku UMKM dan Sektor Informal selama pandemi covid-19.

Dan, Kelima, pelaku UMKM dan Sektor Informaal memiliki hak untuk memndapatkan bantuan sosial sembako karena hari ini sebagian besar dari mereka juga mengalami kesulitan memeuhi kebutuhan sehari hari.

Untuk itu, sekali lagi atas nama pelaku ekonomi rakyat kecil (kawulo alit), UMKM dan Sektor Informal diseluruh tanah air mohon kiranya Presiden RI, Bapak Ir. H. Joko Widodo berkenan untuk meringankan beban ekonomi mereka, memberikan fasilitas usaha produktif, stimulus ekonomi, relaksasi dan restrukturisasi kredit modal usaha dan leasing kendaraaan roda 2 dan roda 4, serta mempermudah dan memperluas akses kredit modal usaha bagi UMKM dan Sektor Informal.

Dan yang terakhir, kita semua, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia tidak ingin akibat krisis kesehatan yang mendera negeri ini anak-anak bangsa, anak-anak generasi milenial penerus bangsa putus sekolah atau putus kuliah akibat keluarganya kehilangan mata pencaharian dan perekonomian.

Untuk itu kami mohon dengan rasa hormat dan rendah hati Presiden RI memberikan kebijakan membebaskan SPP sekolah dan kuliah bagi anak-anak bangsa diseluruh tanah air selama pandemi covid-19, baik yang sekolah di negeri mau pun swasta, dan yang kuliah di PTN mau pun PTS.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan perkenan Presiden RI, insya-Allah negeri ini akan segera usai menghadapi dera duka nestapa yang sangat berat ini dan menjalani kebangkitan menatap ke depan gapai harapan dan cita-cita.

Kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, mari kita bersama dan bersatu, bergandengan tangan dan gotong royong. Selalu bersyukur dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang maha Kuasa, Allah SWT.

Mari kita hadapi segala dera duka nestapa negeri dengan hati dan jiwa yang tenang untuk selalu optimis hari esok lebih baik lebih sejahtera secara berkeadilan. Tetap sehat selalu optimis, salam hormat dan doa kami untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Oleh:
dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed.
Ketua Umum APKLI
Presiden GBN