Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar (kanan) berjalan menuju gedung KPK, Jakarta, Senin (8/8). Kedatangan Archandra Tahar menemui Pimpinan KPK dalam rangka meningkatkan koordinasi kedua lembaga. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ama/16

Jakarta, Aktual.com — Gerakan Pemuda Ansor menilai, permasalahan kewarganegaraan ganda Menteri ESDM Arcandra Tahar menunjukan amburadulknya kerja Menteri Sekretaris Negara dalam membantu presiden.

GP Ansor pun meminta agar hal itu dipertimbangkan secara hukum. Terlebih secara hukum, Indonesia tak mengenal praktik kewarganegaraan ganda.

Oleh karenanya, GP Ansor sangat memegang teguh ‘dar’ul mafasid muqaddamun’alaa jalbil mashalih’ – mencegah kerusakan (karena ketiadaan integritas) lebih didahulukan daripada mengambil manfaat (keahlian atau kepekaan orang perorang).

Dalam keterangan tertulis yang ditandatangani H. Yaqut Cholil Qoumas Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor itu mendesak agar Arcandra jujur, terbuka dan menunjukkan integritasnya dengan menjawab apakah ia pernah memiliki Paspor Amerika Serikat.

Terlebih, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan sektor vital, baik secara ekonomi maupun geopolitik, yang tidak bisa dipercayakan kepada seseorang yang integritasnya dipertanyakan.

“Tanpa integritas, akan mustahil bagi Arcandra Tahar untuk bisa benar-benar mampu memberantas Mafia Migas, Mafia Tambang, dan bisa benar-benar transparan di sektor yang mayoritas dokumennya tidak terbuka untuk publik,” tulis pernyataan tersebut.

Namun demikian, jika Arcandra jujur mengakui bahwa dia pernah memiliki Paspor AS, maka GP Ansor menilai Menteri Sekretaris Negara tidak cermat dalam membantu Presiden menyusun Keputusan Presiden.

Sementara, GP Ansor juga mendesak agar Presiden mencopot Arcandra dari jabatan Menteri ESDM dan menggantinya dengan orang yang berintegritas agar segera memperbaiki sektor migas demi kemandirian dan kesejahteraan bangsa.

Laporan: Antara

(Wisnu)