Banda Aceh, Aktual.co — Dirut Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan kebutuhan gas di Indonesia meningkat sekitar 5,2 persen per tahun, padahal pasokan masih defisit baik di Jawa dan Sumatera karena keterbatasan infrastruktur. Guna memperkuat penggunaan gas, Pertamina mengoperasikan terminal Penerima LNG Arun yang memiliki kapasitas 400 juta kaki kubik per hari (MMSCFD)
“Terminal Regasifikasi LNG Arun mempunyai kapasitas 400 juta mmscfd dan terintegrasi dengan pipa gas Arun-Belawan sepanjang 350 kilometer. Terminal ini akan menerima pasokan LNG dari Tangguh dan Bontang maupun luar negeri nantinya,” terang Dwi Soetjipto di Aceh, Senin (9/3).
Pasokan perdana LNG 119 ribu meter kubik telah didatangkan ke Terminal LNG itu dari Tangguh, Papua, 19 Februari lalu. Setelah diregas, pengiriman perdana gas ke Belawan akan dilakukan pada bulan ini setelah peresmian beroperasinya Terminal Penerima dan Regasifikasi LNG tersebut.
“Konsumen pertama, PLN, untuk pembangkit listrik yang akan mengatasi krisis listrik di Aceh dan Sumatera Utara. Selain itu nantinya digunakan untuk industri-industri, kami berharap kebutuhan gas untuk Aceh dan Sumatera Utara dapat terpenuhi. Kami juga sedang memikirkan pemanfaatan aset-aset lainnya eks PT Arun,” ujar Dwi Soetjipto.
Gubernur Aceh Zaini Abdullah berharap aset-aset eks PT Arun seharusnya dikelola secara terpadu sehingga tidak menjadi rebutan pihak tertentu. Pemerintah Aceh sudah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat pada Desember 2014 agar diberikan hak kelola aset eks PT Arun untuk kawasan industri terpadu.
“Kami mohon kepada presiden untuk menjadikan ini sebagai kawasan industri terpadu. Di samping ketersediaan berbagai fasilitas yang nilainya triliunan, banyak alasan lainnya kami minta hak kelola dengan tujuan agar Aceh bisa keluar dari kemiskinan yang angkanya sekitar 17 persen,” harap Zaini Abdullah.
Peresmian beroperasinya Terminal Penerima dan Regasifikasi LNG Arun dihadiri Menteri ESDM Sudirman Said, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Ketua DPRA Muharuddin dan unsur Muspida Aceh, Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib, Bupati Aceh Tamiang
Hamdan Sati.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
