Jakarta, aktual.com – Organisasi Hak Asasi Manusia (HRW) dunia mendesak pemerintah Turki untuk membebaskan tahanan politik yang selama ini dicari-cari kesalahannya untuk dipenjara. Hal ini demi mencegah pandemi massal virus corona terhadap mereka yang dinilai tidak bersalah dan ditahan karena berbeda pandangan politik.

Menurut HRW yang mengamati peradilan di Turki selama ini, pemerintah Erdogan telah memenjarakan banyak warganya karena dinilai simpatisan ulama Turki Fethullah Gulen. Mereka di antaranya, para aktivis, ibu-ibu hamil dan ada yang memiliki anak-anak masih balita, jurnalis yang kritis dan aktivis lainnya.

“Kondisi penjara Turki yang sangat padat, mendorong pemerintah untuk mempercepat rencana dalam rancangan undang-undang (RUU) yang akan dirapatkan di parlemen pada minggu ini. Hal ini dikarenakan mengingat risiko penyebaran virus corona yang sangat besar bagi mereka yang berkumpul di satu tempat,” bunyi pernyataan Human Right Watch (HRW) di lamannya, dikutip Ahad (29/3).

Langkah Pemerintah Turki yang hendak membebaskan tahanan untuk mencegah penularan virus corona disambut baik, terutama oleh kalangan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam RUU yang diusulkan oleh pemerintah, akan ada 100.000 tahanan yang dibantu keringanan hukuman, dari total populasi penjara di Turki yang hampir berjumlah 300.000 tahanan.

Namun yang dikritisi oleh organisasi Hak Asasi Manusia (HAM), keringanan tersebut tidak berlaku bagi ribuan tahanan yang diadili atau dihukum karena pelanggaran terorisme atau kejahatan terhadap negara.

“Terorisme mungkin terdengar masuk akal untuk tidak diberikan keringanan hukuman, tetapi di Turki, pemerintah menyalahgunakan tuduhan untuk tujuan politik,” tegasnya.

Banyak narapidana ditempatkan dalam penahanan pra-peradilan yang panjang atau dihukum tanpa bukti bahwa mereka melakukan tindakan kekerasan, menghasut, atau memberkan bantuan kepada kelompok bersenjata terlarang. Diantara mereka adalah wartawan yaitu Ahmet Altan, lalu ada juga dari kalangan politisi, Selahattin Demirtas dan Figen Yuksekdag.

Selain mereka, pembela HAM juga menjadi korban dari kejahatan rezim Turki, yaitu Osman Kavala. Terdapat ribuan pegawai negeri sipil yang juga dipecat dan merasakan nasib yang sama karena memiliki hubungan dengan gerakan Fethullah Gulen.

Human Rights Watch (HRW) telah bekerja selama bertahun-tahun dalam penyalahgunaan hukum terorisme di Turki, termasuk bagaimana pengadilan mendefinisikan penggunaan hak untuk berkumpul sebagai pelanggaran terorisme, lalu bagaimana media, politisi, dan pengacara menjadi sasaran.

RUU pembebasan bersyarat itu menyarankan agar narapidana yang telah menjalani setidaknya setengah dari hukuman mereka, dapat dibebaskan lebih awal dan mencakup berbagai ketentuan seperti memungkinkan wanita hamil dan narapina berusia diatas 60 tahun untuk dilepaskan sebagai tahanan rumah atau dengan pembebasan bersyarat.

Semua upaya untuk mengurangi populasi penjara saat ini disambut baik, tetapi tindakan seperti itu tidak dapat menjadi alat untuk menargetkan tahanan politik. HRW menilai, Parlemen Turki harus menolak pengecualian diskriminatif dari napi terorisme dan napi yang sakit yang telah mengajukan penundaan hukuman.

“Seharusnya memastikan bahwa keputusan tentang pembebasan awal semua tahanan adalah tidak diskriminatif, dengan mempertimbangkan kewajiban untuk melindungi kesehatan mereka, terutama risiko karena usia atau kondisi medis yang mendasarinya. Tujuannya berdasarkan risiko yang dapat ditimbulkan oleh tahanan,” ujarnya.

Di laman media sosial, mayoritas rakyat Turki mendukung agar semua tahanan politik dibebaskan. Hastagh #zamandaraliyoraciltahliye yaitu waktu semakin mepet agar segera dibebaskan semua, menjadi trending topik di Twitter Turki.

Mereka meminta pemerintah Erdogan agar membebaskan mereka yang selama ini dinilai berseberangan, demi alasan kemanusiaan dan kesehatan, mencegah pandemi massal virus corona.

Jika sampai terjadi penularan massal di penjara yang penuh sesak dengan tahanan politik, yang terjadi adalah tragedi kemanusiaan. (Eko S Hilman)

(Tino Oktaviano)