Menteri Kesehatan Nila Moeloek (kiri) berbincang dengan Plt Kepala BPOM Tengku Bahdar Johan Hamid (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6). Rapat tersebut untuk meminta penjelasan mengenai peredaran vaksin palsu serta membahas APBN Perubahan 2016 Kemenkes. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./aww/16.

Jakarta, Aktual.com- Menteri Kesehatan Nila Moelok dianggap menyepelekan kasus peredaran vaksi palsu. Pasalnya setelah Bareskrim mengungkap kasus pemalsuan vaksin, Kementerian Kesehatan melalui akun Twitter menyebut hanya satu persen peredaran vaksin palsu di Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

“Saya tidak puas mendapatkan penjelasan Menkes di Twitter yang mengatakan bahwa hanya 1 persen peredaran vaksin yang terjadi baik di DKI, Banten, dan Jawa Barat,” kata Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Daulay dalam rapat kerja (Raker) Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (27/6).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu sikap Menkes tidak dapat dibenarkan.

“Itu menyepelekan masalah namanya. Itu tidak bisa dibenarkan, ini yang saya katakan bahwa kalau pemerintah sudah mulai meremehkan permasalahan,” tambah dia.

Padahal pemerintah seperti diamanatkan dalam konstitusi bertugas untuk menjaga dan melindungi setiap warga negara bukanya malah menyepelekan masalah.

“Padahal sudah ada bukti adanya pelanggaran konstitusi dimana pemerintah tidak dapat melindungi masyarakatnya,” tandasnya.

()