Jakarta, Aktual.com — Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) membeberkan adanya pihak yang memaksa pemerintah untuk merealisasikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dengan jarak tempuh sepanjang 142 Km.
Pemaksaan tersebut bisa dilihat dari peminjaman Bank BUMN ke China pembebasan lahan, dan memaksa keberlangsungan proyek meskipun menuai penolakan dari berbagai lapisan masyarakat.
“Jelas ada pihak-pihak yang memaksa Bank BUMN pinjam ke China, memaksa pembebasan lahan, proyek ini harus jalan, ini proyek syarat akan kepentingan, tidak logis, tidak memuat keuntungan bagi rakyat,” kata Peneliti FITRA, Gulfino Che Guevaratto kepada Aktual.com Kamis (14/4).
Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terlalu kuat sehingga Presiden Jokowi pun mengabaikan aspirasi yang ada, terutama suara dari setiap daerah yang melakukan protes karena merasa ada diskriminasi dalam pembangunan nasional.
Menurut Gulfino, akan lebih bijak jika pemerintah membangun akses transformasi logistik untuk menekan biaya distribusi barang sehingga masyarakat akan menikmati harga yang lebih terjangkau pada kondisi ekonomi nasional yang lagi lemah saat ini.
Dia menegaskan bahwa FITRA meminta pemerintah untuk membatalkan proyek tersebut karena akan membawa kerugian bagi negara dikemudian hari.
“Kita dari awal menolak karena proyek ini beresiko pada kerugian negara,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Dadangsah Dapunta
Editor: Eka
