Jakarta, Aktual.com — Pengesahan RAPBN tahun 2016 ditunda hingga 30 Oktober dikarenakan adanya perubahan alokasi anggaran yang dirancang pemerintah dalam RAPBN 2016.

Salah satu perubahannya soal tax amnesty yang dimasukkan pemerintah di RAPBN 2016, padahal UU tax amnesty sendiri belum selesai dibahas di DPR.

Ketua Komisi IV DPF Fraksi Gerindra Edhy Prabowo mengaku tak mengetahui adanya penundaan. Namun, pihaknya telah menanyakan alasan penundaan tersebut ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Di luar alasan tax amnesty, Edhy meminta Banggar untuk memberi jaminan agar tak mengurangi anggaran mitra kerja di komisinya. Terutama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saat ini butuh alokasi dana penyelesaian bencana kabut asap.

“Ngga tau juga, tapi kami Komisi IV sudah kirim surat. Kami menanyakan langsung ke Banggar kenapa ini ditunda, dan dijawab. Tapi kami kirim surat lagi bahwa kami minta jaminan ke pimpinan Banggar ngga ada pengurangan satu sen pun di (mitra kerja) komisi kami, terutama kehutanan, tapi nggak dijawab. Makanya kita nanti ada raker lagi, mau kita tanya lagi ke kapoksi soal anggaran,” ujar Edhy di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/10).

Menyinggung sikap Fraksi Gerindra dalam persoalan pembahasan anggaran RAPBN 2016, Edhy mengatakan pihaknya dengan tegas menolak jika alokasinya tidak memihak kepada kepentingan rakyat.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga masih mempertanyakan capaian dan target pemerintah pada APBN 2015.

“Kita lihat. Kalau anggaran berbasis ngga mihak rakyat kita akan tolak. Sikap kita begitu anggaran tidak sesuai, arahnya ngga jelas, apalagi kepastian pemerintah nggak ada jaminan. Sebenarnya sekarang berapa uang yang masuk? Penerimaan pajak nya berapa? Capaian sesuai target apa ngga? Angka kemiskinan berkurang tidak? Kita ngga bisa lempar anggaran. Target nggak tercapai, masa anggaran disetujuin,” tandas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

()