Buruh mendesak agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Tuntutan lainnya adalah menolak formula kenaikan upah minimum yang mengacu pada inflasi dan produk domestik bruto (PDB).
"Dana ini dipungut dari rakyat yang sedang mengalami penurunan daya beli, maka penggunaannya harus jelas dan transparan."
"Pemerintah tidak punya uang untuk itu. Jika ada uang, kita lebih memilih untuk bangun infrastruktur," kata Sofyan yang juga Ketua Tim Pengelolaan Sumber Daya Alam Papua di Jakarta, Jumat (15/1).
Energy Watch Indonesia (EWI) merasa sangat kecewa kepada pemerintah mendengar adanya keputusan dari PT Pertamina (Persero) untuk impor Gas (LNG) senilai lebih dari USD20 miliar.
Namun tetap dengan pola lama: politik adu domba alias devide et impera.
"17 Agustus 2017 pengelolanya akan beralih ke Pertamina. Keputusan itu diambil 14 April 2015," kata Sudirman dalam jumpa persnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/6).
