BI menyebut perlambatan pertumbuhan kredit konsumsi disebabkan melambatnya permintaan Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen (KPR/KPA). Pada triwulan II 2017, KPR/KPA mencapai 70,7 persen anjlok hampir 50 persen ke 21,5 persen.
Inilah sejatinya perang asimetris/nirmiliter. Tanpa letusan peluru. Nyaris tanpa hingar bingar, negara target sudah takluk, justru mau menyerahkan simpul-simpul (transportasi) strategis negaranya.
"Dari sisi investasi kita menginginkan supaya minat investasi di sektor energi meningkat, kemudian sektor ini kita harapkan pendapan negara lebih baik walaupun faktornya dipengaruhi harga minyak dunia, harga komoditas," kata Satya kepada Aktual.com di Jakarta, Senin (9/10).
Beberapa kewenangan yang pantas diberikan kepada MPR adalah kewenangan membuat ketetapan MPR, membuat haluan negara model GBHN, melanjutkan sosialisasi, mengkritisi kinerja eksekutif, serta menafsir UUD 1945. Sementara kewenangan meminta pertanggungan jawab MPR tak perlu diberikan terlalu politis dan bisa memantik timbulnya pergulatan pendapat yang tidak sehat.
"Kalau penumpang memang terjadi penurunan. Kalau angkutan logistik tidak ada penurunan. Karena mau nggak mau, memang harus dikirim." ujar Choiri di Surabaya, Jumat (13/10).
"Dalam Rapim kami juga memutuskan akan adanya rapat konsultasi dengan presiden selama pengesahan APBN. Kemunkinan besar pengesahan APBN ini berlangsung dari tanggal 26 Oktober kurang lebih 13 hari dari sekarang dan kami sudah mengirim surat tadi kepada presiden," kata Fahri kepada wartawan, di Jakarta, ditulis Jumat (13/10).
