"Jadi kalau kita teruskan dan approve NCICD ini, operasional cost-nya (ditimpakan) ke masyarakat, untungnya ke pengembang. Dimana keadilannya?," tambahnya.
Indonesia dinilai bisa terhindar dari deindustrialisasi sekaligus menuju negara maju jika Pemerintah mampu memasok listrik dalam jumlah besar dan terjangkau.
"Pepanjangan itu belum dan tidak sah, karena sesuai dengan peraturan pemerintah yang masih berlaku, perpanjangan kontrak Freeport hanya bisa dilakukan dua tahun menjelang kontrak berakhir," papar Rizal, di gedung KPK, Senin (12/10).
Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi mendorong KPK untuk turut memeriksa direktur utama (Dirut) PT Buana Karya Bhakti (BKB) dalam pengusutan kasus suap Kepala Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin Kalimantan Selatan, Mulyono.
Menurut Uchok, Manajer Keuangan PT BKB...
Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur penerapan beberapa ketentuan dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan
Pencopotan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto akhir pekan lalu sampai sekarang masih menimbulkan perbincangan. Kini malah muncul kontroversi baru, Dwi digadang-gadang jadi Menteri BUMN untuk menggantikan Rini Soemarno.
