Jakarta, Aktual.com — Ketua Komisi VI Hafidz Thohir mengaku tidak bisa menjawab pertanyaan media seputar proyek kereta cepat atau High Speed Train (HST) Jakarta – Bandung yang peresmian pelaksanaan pembangunannya telah dilakukan Presiden Jokowi pada Kamis (21/1) pekan lalu.
“Lah kita mau bicara gimana, kami saja tidak bisa jawab. (Yang jelas) kami sudah sampaikan dalam rapat dengan kementerian terkait ketika itu, bahwa kami tidak dalam posisi menerima konsep tersebut,” terangnya kepada wartawan kemarin, ditulis Kamis (28/1).
Menurutnya, seharusnya Kementerian BUMN menyampaikan perihal proyek kereta cepat senilai USD5,5 miliar tersebut ke DPR. Sebab dalam pengerjaannya meski tidak menggunakan anggaran negara tetapi melibatkan empat BUMN.
Empat BUMN dimaksud adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT KAI (Persero), PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Keempatnya tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sementara dari pihak investor adalah China Railway International Co. Ltd.
Selain melibatkan empat BUMN yang merupakan mitra Komisi VI, lanjut Hafidz, proyek kereta cepat meski bersifat bisnis to bisnis harus tetap menyampaikan ke DPR.
“Kalaupun kerjasama tersebut dilakukan bisnis to bisnis, maka tetap saja mengacu kepada UU Kerjasama Internasional. Dimana parlemen diperlukan ijinnya, ada itu Undang-Undangnya,” jelas anggota Fraksi PAN itu.
Artikel ini ditulis oleh:
