Jakarta, Aktual.com – Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Yudi Latif, mengatakan bahwa posisi unit kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo menjadi serba salah. Lantaran, keterbatasan pada fungsi singkronasi kordinasi bersama lembaga negara lainnya, dan tidak diberikannya kewenangan untuk eksekusi dan menjalankan program di tengah masyarakat.

Hal itu menanggapi rencana pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap UKP PIP dari unit menjadi sekelas badan.

“Kalau di publik, kita selalu di tanya mana nih programnya gak turun ke akar rumput. Tapi kalau di birokrasi kerja begitu di anggap salah, indikator kinerja UKP PIP itu sebenarnya diukur seberapa banyak rekomendasi yang diberikan untuk presiden,” kata Yudi di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (25/1).

“Kalau fungsinya hanya memberikan rekomendasi kan sudah ada Wantimpres sudah ada KSP, tidak perlu lagi ada lembaga baru, lebih dari itu urusan ideologi negara itu adalah urusan sepanjang hayat republik ini ada. Mestinya siapapun presiden ideologinya tetap Pancasila,” tambahnya

Masih dikatakan dia, berdasarkan peraturan presiden kemarin, UKP PIP ini akan berhenti ketika presiden berhenti, padahal ideologi tidak boleh mendapat kevakuman dalam bernegara. Siapapun presidennya ideologi mesti tetep Pancasila.

“Menyusun UKP tidak terbatas pada rezim tertentu, dan kepentingan UKP PIP ini termasuk DPR semua ini kepentingan UKP, nah presiden juga punya pandangan serupa ideologi Pancasila ini dipandang hanya pemadam kebakaran jangka pendek. Tapi ini harus menjadi komitmen,” papar dia.

“Di balik sesuatu yang sifatnya ad hock itu mestinya menyediakan ruang bagi komitmen jangka panjang. Pancasila itu harus menjadi komitmen jangka panjang semua kepentingan termasuk ketua DPR, meski datang dari partai yang beda dengan partai Pak Jokowi, tapi beliau sepakat ini badan yg mengelola Pancasila, tidak boleh dibatasi dengan masa jabatan presiden,” pungkas Yudi.

 

Novrijal Sikumbang

()