Pemerintah menambah utang baru hingga Rp400 Triliun di 2017. (ilustrasi/aktual.com)
Pemerintah menambah utang baru hingga Rp400 Triliun di 2017. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui laju defisit pada APBN Perubahan 2016 cukup besar mencapai 2,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal target awal hanya sebesa 2,35 persen. Angka tersebut disebutnya masih sementara.

Angka defisit itu sama saja sebesar Rp307,7 triliun atau kebih tinggi dari APBN 2015 sebesar Rp296,8 triliun. Dan dengan defisit yang lebar itu membuat pemerintah harus banyak mencari utangan. Sehingga pembiayaan anggaran untuk menutup defisit ini mencapai Rp330,3 triliun.

“Jadi realisasi sementara pembiayaan anggaran mencapai Rp330,3 triliun. Atau sebesar 111,3 persen dari APBNP 2016,” ujar Menkeu di Jakarta, Selasa (3/1).

Realisasi pembiayaan anggaran tersebut terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp393,6 triliun dan pembiayaan non utang sebesar negatif Rp63,3 triliun.

“Dalam realisasi pembiayaan anggaran non utang tersebut, terdapat penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp65,2 triliun. Sesuai dengan target dalam APBNP 2016,” jelas dia.

Dengan terealisasinya seluruh rencana PMN ini, kata Menkeu, diharapkan BUMN dapat berperan dalam pembangunanan infrastruktur serta didukung tata kelola yang baik dapat meningkatkan kontribusi ke penerimaan pajak dan dividen bagi negara.

“Dalam dua tahun terakhir PMN kita sebesar Rp116,4 triliun. Namun dari dua tahun itu antara dividen dan PMN-nya lebih banyak PMN,” tutur Sri Mulyani.

Pada tahun 2015 dividen ke kas negara dari seluruh BUMN sebesar Rp37,64 triliun, namun PMN-nya mencapai Rp65,88 triliun. Sementara di tahun lalu, dividennya hanya Rp37,1 triliun, tapi PMN mencapai Rp50,48.

Menkeu kembali menegaskan, berdasar realisasi sementara itu dari defisit anggaran sebesar Rp307,7 triliun dan realiasi pembiayaan anggarannya mencapai Rp330,3 triliun, maka APBNP 2016 memunculkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). “Tercatat dari APBNP 2016 itu ada Silpa sebesar Rp22,7 triliun,” ujarnya.

Kendati APBNP 2016 dibebani utang, pemerintah masih saja mengklaim pengolaan APBN kali ini berjalan secara kredibel.

“Kita mengelola APBNP 2016 secara kredibel dengan langkah peningkatan penerimaan negara dan belanja negara yang efisien dan efektif untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur,” klaim dia.

(Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Arbie Marwan