Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, akhirnya buka suara mengenai rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia.
Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Menteri Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang mengkaji serius rencana pensiun dini untuk PLTU Suralaya di Banten.
Namun, dia juga menekankan bahwa program pensiun dini PLTU ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar.
“Sekarang sedang dikaji dengan baik, yang saya katakan tadi itu early retirement, itu akan kami lakukan,” ujarnya dengan tegas.
Luhut juga mengakui bahwa hingga saat ini, Indonesia belum menerima dana transisi energi atau Just Energy Transitition Partnership (JETP) untuk mendukung pensiun dini PLTU.
“Iya, JETP. Ya itu sampai sekarang kami belum tahu uangnya,” tambahnya.
Padahal, Indonesia telah bersiap untuk menjalankan berbagai program percepatan transisi energi, seperti pensiun dini PLTU. Terlebih lagi, usulan mengenai transisi energi ini telah digaungkan oleh negara-negara G7.
“Ya mereka kan yang minta kita buat, ya kita buat. Mereka yang janjiin duitnya, ya sekarang mana duitnya,” ungkap Luhut.
Rencana pensiun dini PLTU ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam rangka memenuhi komitmen global terkait pengurangan emisi karbon dan percepatan transisi ke sumber energi yang lebih bersih.
Meskipun masih ada sejumlah tantangan dan pertimbangan finansial, pemerintah berkomitmen untuk menjalankan program ini sesuai dengan tuntutan global untuk menjaga lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim.
Artikel ini ditulis oleh:
Ilyus Alfarizi
