Suasana Silaturahmi Nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Minggu (22/11). Silaturahmi Nasional yang diikuti oleh pengurus PPP tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia tersebut digelar sebagai konsolidasi partai pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com — Mukatamar islah yang bertujuan menyatukan seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diperkirakan sulit terealisasi karena minimnya budaya penyelesaian masalah internal di partai politik itu.

Pengamat politik dari Gugus Nusantara, Irwansyah Hasibuan mengatakan bahwa sebenarnya rencana penyelenggaraan muktamar islah sangat bagus untuk menyelesaikan masalah internal PPP.

Apalagi umat Islam yang menjadi ‘pemegang saham utama’ dalam PPP sangat menginginkan parpol berasaskan Islam tersebut kembali menyatu untuk memperkuat barisan.

Namun, ada kultur negatif yang selama ini berkembang dalam PPP, yakni mengabaikan prestasi atau kelebihan sesama kader parpol Islam tersebut.

“Mereka punya budaya tidak mampu menyelesaikan masalah secara sendiri,” ucap Irwansyah, Sabtu (30/1).

Kondisi itu menyebabkan parpol berlambang Ka’bah tersebut sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah internal tanpa peranan atau intervensi pihak luar yang memiliki pengaruh besar, salah satunya pemerintah.

“Niat islah itu sangat bagus, namun tidak ditopang tradisi yang baik. Mereka (PPP) punya tradisi ‘kubu-kubuan’ yang berkepanjangan. Harus ada intervensi pemerintah,” tutur Irwansyah.

Menurut dia, masyarakat umum juga belum mengetahui secara pasti tentang mekanisme penyelesaian masalah internal yang diberlakukan dalam PPP.

Meski demikian, wacana muktamar islah merupakan momentum dan kesempatan bagi PPP untuk menyelesaikan masalah dan bangkit untuk menjalankan fungsinya sebagai parpol yang berasaskan Islam.

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Antara