Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono mengakui kehebatan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam melakukan perundingan.

Salah satunya adalah mendamaikan dualisme partai yang berkonflik demi keikutsertaan Golkar pada Pilkada 9 Desember mendatang.

“Pak Jusuf Kalla adalah juru runding yang ulung,” kata Agung Laksono dalam sambutannya di Rumah Dinas Wakil Presiden di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5).

JK, Kata Agung, dapat mendamaikan Partai Golkar ditengah panasnya hubungan kedua kepengurusan. Terlebih saat kedua kepengurusan saat saling serang dengan kata-kata yang tidak pantas.

Menurut Agung, tindakan JK mendamaikan kedua kubu sangat tepat. Karena untuk mencari solusi terbaik bagi Partai Golkar agar bisa mengikuti salah satu agenda politik besar Indonesia, yaitu pemilihan umum kepala daerah Desember mendatang.

Atas inisiatif JK itu, dirinya beserta kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Jakarta terpanggil rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan dualisme Partai Beringin.

Agung juga bersyukur perselisihan tidak sampai menyebabkan Partai Golkar tidak ikut serta dalam Pilkada Serentak. “Ini yang disampikan Pak Jusuf Kalla kepada kami sehingga lahirlah islah terbatas,” tutup Agung.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengingatkan pemilihan kepala daerah serentak, semestinya bisa lebih efektif dalam penyelenggaraannya dan efisien dalam anggaran.

“Pilkada serentak, ya, harusnya lebih efisien dan efektif. Kan harinya (pelaksanaan pilkada) sudah sama, lebih murah kan harusnya,” kata Tjahjo Kumolo di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (30/5).

Tjahjo mengakui anggaran pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember 2015 mengalami pembengkakan menjadi hampir mencapai Rp7 triliun, padahal semestinya anggaran lebih efisien.

“Ini menjadi pertanyaan kami, sampai 30 persen (pembengkakan) anggaran pilkada serentak dibandingkan pilkada lima tahun sebelumnya. Ya, anggarannya mendekati Rp7 triliun,” katanya.

Mengenai pembengkakan anggaran itu, ia menyebutkan penyebabnya beragam, seperti perbedaan geografis daerah, ketersediaan dan kondisi infrastruktur, dan faktor komunikasi masing-masing daerah.

“Lihat geografis daerahnya, misalnya, perlu ada penambahan. Harus beli kendaraan, tidak mau sewa, makanan harus ditingkatkan. Ya, perlu pemahaman memang, ini baru awal,” katanya.

Mendagri berharap pada pentahapan pilkada serentak berikutnya harus semakin efektif dan efisien sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mau kecolongan dan kepala daerah tidak mau melanggar hukum.

“Kan disepakati anggarannya dari APBD. Daerah harus menganggarkan. Ya, kalau masih membengkak, mari kita cari jalan keluarnya karena pilkada serentak harusnya lebih efektif dan efisien,” katanya.

Meski demikian, kata dia, anggaran pilkada serentak secara prinsip sudah tidak ada kendala, termasuk penyisiran anggaran dari APBD juga sudah disediakan regulasi sebagai payung hukumnya.

“Sepanjang penyisiran itu (APBD) tidak berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Seperti uang rapat, atau yang tidak perlu bisa dialihkan untuk pilkada serentak,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden yang juga sebagai senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, mengungkapkan bahwa, islah partai berlambang pohon beringin itu di kediaman dinasnya, Sabtu (30/5) dilakukannya sebanyak enam ronde.

“Setelah enam ronde, tiga kali bertemu dengan Pak ARB (Aburizal Bakrie) dan tiga dengan Pak Agung Laksono. Dari situ disepakati, menggabungkan upaya kita tetap satu seperti dulu, untuk hadapi pilkada,” kata JK dalam pidato pembukaannya.

Kesepakan untuk islah ini, ternyata bukan mempersatukan kepengurusan dari dua kubu, melainkan bersatu untuk membentuk sebuah tim yang akan mempersiapkan Partai Golkar untuk bisa mengikuti Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

Kesepakatan ini ditandatangani oleh Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sebagai ketua umum dari masing-masing kubu Munas. Idrus Marham dan Zainuddin Amali sebagai sekretaris jendral.

Beberapa kader Golkar dari kedua kubu turut menyaksikan penandatanganan. Mereka di antaranya, Yorrys Raweyai, Ade Komaruddin, Airlangga Hartanto, Tjitjip Sutardjo, Priyo Budi Santoso, MS Hidayat dan sekitar 15 kader lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sekjen Partai Golkar Munas Ancol, Zainuddin Amali menegaskan, bahwa pertemuan yang digelar hari ini, Sabtu (30/5), bukan memutuskan islah secara kepengurusan partai.

Menurutnya, penandatanganan islah hanya untuk keterlibatan Golkar dalam Pilkada 9 Desember mendatang.

“Ada salah penafsiran, ini bukan islah kepengurusan, ini kerja sama demi keikutsertaan golkar dalam Pilkada,” ujar Zainuddin di Jakarta, Sabtu (30/5).

Dia menegaskan, saat ini pihaknya dengan kubu Golkar versi Munas Bali masih menjalani proses hukum, sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan islah kepengurusan.

“Soal islah kepengurusan itu lain lagi, ada proses hukum yang berjalan,” jelas Zainuddin.

Karena itu, lanjut dia, musyawarah yang digelar di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) itu hanya kerja sama dalam Pilkada sesuai  empat poin yang telah disepakati kedua kubu.

“Sekarang kita satukan dulu, beberapa hari ke depan ada tim terbentuk, masing-masing lima di pusat, dan masing-masing tiga di daerah (Tim ini untuk menentukan calon dalam pilkada),” jelasnya.

Adapun yang menandatangani kesepakatan itu adalah masing-masing Ketua umum dan Sekretaris Jenderal, Ical, Idrus Marham, Agung Laksono dan Zainudin Amali. JK selaku inisiator islah khusus itu ikut menandatangani.

Ada empat poin kesepakatan dalam islah khusus Partai Golkar. Empat poin itu dibacakan oleh JK.

1. Setuju mendahulukan kepentingan Partai Golkar ke depan, sehingga ada calon kepala daerah yang diajukan.

2. Setuju untuk membentuk tim penjaringan bersama di daerah-daerah baik provinsi maupun Kabupaten Kota, yang akan dilaksanakan pilkada serentak 2015, baik provinsi maupun kabupaten kota.

3. Adapun calon yang diajukan maupun kriteria yang disepakati bersama.

4. Untuk mendapatkan calon yang diajukan Partai Golkar pada Juli 2015 usulan dari Partai Golkar ditandatangani oleh DPP Golkar yang diakui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Artikel ini ditulis oleh: