Jakarta, Aktual.co — Mengingat gerakan 17 tahun yang lalu, seluruh rakyat terutama mahasiswa memadati jalan-jalan untuk menuntut Rejim Fasis Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun agar turun dan mengakhiri penghisapan dan penindasan rakyat Indonesia. Rakyat dan mahasiswa mempunyai tuntutan yakni adili Soeharto, Hapuskan Dwi fungsi ABRI, Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN, tegakkan Supremasi hukum dan laksanakan amandemen UUD 1945. Perjuangan ini dikenal sebagai peristiwa gerakan reformasi 1998 yang ditandai dengan jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 2015.
Akan tetapi, setelah gema lonceng reformasi 1998 dibunyikan dan memasuki tahun ke-17, perubahan atas pemenuhan demokrasi rakyat masih saja dirampas oleh rejim yang berkuasa pasca Soeharto. Habibie hingga Jokowi menjadi Presiden ke-7 RI saat ini, masih saja menjalankan praktek-praktek sebagai pemerintahan anti rakyat, anti demokrasi, yang menunjukkan sikap dan tindakan sebagai representatif kepentingan imperialisme AS di Indonesia.
Para pemimpin reformasi tidak pernah belajar dari kegagalan Soeharto yang secara nyata memberikan kemerosotan kehidupan bagi rakyat Indonesia yang melalui tindakan fasis 32 tahun merampas hak rakyat hingga intimidasi, teror dan pembantai terhadap rakyat untuk melanggengkan kekuasaannya yang menghamba kepada tuannya imperialisme AS. Pembantain 3 juta rakyat tahun 1965, pembunuhan terhadap ribuan massa aksi dan kekerasan terhadap perempuan Tinghoa Indonesia saat reformasi, menjadi sorotan atas pelanggaran demokrasi dan HAM yang dimiliki rakyat Indonesia.
Hingga 17 tahun berlalu, reformasi semakin kehilangan arah untuk memperjuangkan amanat rakyat dalam hal menegakkan demokrasi dan HAM di Indonesia. Jokowi-JK sebagai pemerintahan saat ini masih menunjukkan bentuk-bentuk yang konkrit menjadi pemerintahan boneka imperialisme AS. Pemerintahan Jokowi-JK yang terdiri dari unsur borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan kapitalis birokrat, semakin menyandarkan pembangunan nasional pada investasi dan Utang luar negeri dari imperialisme AS beserta instrumen-instrumennya (Word bank, IMF, ADB).
Senanda dengan kebijakan Neo-liberal imperialisme AS Jokowi-JK, telah menimbulkan kekacauan ekonomi rakyat Indonesia. Dampak nyatanya adalah terjadinya pencabutan subsidi publik, kenaikan BBM dan TDL, kenaikan kebutuhan pokok khususnya beras, meningkatnya PHK, melemahnya Rupiah atas Dollar AS serta inflasi yang tidak terbendung, yang semuanya semakin membuat rakyat Indonesia menderita di negeri yang kaya akan sumber daya alam.
Untuk memuluskan kebijakan neo-liberal yang anti rakyatnya, Jokowi-JK tidak segan-segan pula mengkhianati cita-cita reformasi untuk menjaga iklim kebebasan berdemokrasi di Indonesia. Sebut saja Babinsa masuk desa, Penyegaran Menwa di kampus di bawah TNI, mempertahankan UU Ormas, UU Intelijen.
Selain itu secara nyata melakukan Penembakan terhadap 1 orang massa aksi saat menolak BBM naik di Makassar, Penembakan 1 orang masyarakat adat Kalteng, penembakan 5 siswa di Paniai Papua, pengusiran ratusan masyarakat Papua oleh TNI, pelarangan aksi saat KAA, mengangkat pejabat negara dari pelanggar HAM semasa Orba (AM Hendripriyono), kriminalisasi terhadap aktivis anti korupsi, pemblokiran situs dan 1 semester telah menangkap aktivis ± 200 orang.
Kampus juga tidak luput menjadi sasaran kebijakan anti demokrasi dari Jokowi-JK. Berbagai pelarangan seperti jam malam, larangan berkegiatan di luar kampus, larangan berorganisasi, pembatasan ruang-ruang berpendapat, hingga pelibatan pihak TNI dan Polri menjaga keamanan di kampus. Hal ini demi upanyanya mengkerdilkan mahasiswa dari proses berdemokrasi dan menjauhkannya mahasiswa dari sikap kritis atas realita keadaan pendidikan dan rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL (FMN) dalam memperingati 17 tahun jatuhnya Soeharto 21 Mei 2015 menyatakan sikap, sita kekayaan Soeharto, adili dan tangkap penjahat HAM orba dan masa sekarang serta menolak kebijakan anti demokrasi dan anti rakyat pemerintahan Jokowi-JK. FMN juga akan turun aksi bersama BEM UI dan Bem SI di depan istana Negara dalam peringatan jatuhnya Soeharto 21 Mei 2015.
Kami juga menyampaikan tuntutan pokok rakyat antara lain;
1. Menolak kenaikan harga BBM, TDL yang diserahkan pada mekanisme pasar
2. Turunkan kebutuhan pokok rakyat Indonesia
3. Berikan kebebasan mengeluarkan pendapat, berorganisasi bagi seluruh rakyat Indonesia dan stop kriminalisasi/penangkapan, teror terhadap rakyat.
4. Menolak pembangunan nasional yang bersandarkan pada investasi asing dan utang luar negeri pada imperialisme dan lembaga-lembaga keuangan internasional.
5. Menolak pembangunan megaproyek pembangunan infrastuktur yang merampas tanah rakyat dan menguntungkan pengusaha besar serta imperialisme
6. Stop melindungi koruptor dan berantas korupsi di Indonesia
Jayalah Perjuangan Massa Mahasiswa !
Jayalah Perjuangan rakyat Indonesia !
Tolak Rezim Anti Demokrasi di Indonesia!
Ditulis Oleh Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional, Rachmad P Panjaitan
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
