Jakarta, Aktual.co — Sekaa Teruna atau Kelompok Pemuda Satya Dharma Kerti Banjar Kaja Kelurahan Sesetan, Kota Denpasar akan menyelenggarakan tradisi “Omed-Omedan” serangkaian Hari Suci Nyepi tahun baru saka 1937, pada 22 Maret 2015.

Ketua ST Satya Dharma Kerti, Banjar Kaja Kelurahan Sesetan, Arya Wirianata saat bertatap muka dengan Wali Kota Denpasar, Kamis (12/3) mengatakan, kegiatan “Omed-Omedan” adalah tradisi yang dilaksanakan setiap tahun, sehari setelah perayaan Hari Suci Nyepi.

“Untuk memperlancar acara tersebut telah melakukan berbagai persiapan termasuk memohon izin dan dukungan kepada Wali Kota Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan instansi terkait,” katanya.

Ia mengatakan, pelaksanaan tradisi “Omed-Omedan” melibatkan pemuda-pemudi yang berumur 17 hingga 30 tahun dan belum menikah. Prosesi “Omed-Omedan” dimulai dengan persembahyangan bersama untuk memohon keselamatan. Usai sembahyang, peserta dibagi dalam dua kelompok, laki-laki dan perempuan.

Arya menjelaskan kedua kelompok tersebut mengambil posisi saling berhadapan di jalan utama desa. Dua kelompok setelah seorang sesepuh memberikan aba-aba, kedua kelompok saling berhadapan. Peserta tradisi ini terdiri dari 40 pria dan 60 wanita. Sisa peserta akan dicadangkan untuk tahap berikutnya.

Aturan main kegiatan “Omed-Omedan” tersebut adalah tarik-menarik menggunakan tangan kosong antara pria dan wanita selanjutnya disiram air agar basah kuyup kedua kelompok itu.

Untuk lebih meriahkan tersebut, Arya mengatakan akan dilaksanakan berbagai parade kesenian Bali yang melibatkan 10 Sekaa Teruna di Kelurahan Sesetan.

Selain itu dalam acara tersebut juga akan diselenggarakan gamelan tradisional Bumbang yang juga merupakan ciri khas Kelurahan Sesetan.

“Kami mengharapkan tradisi ‘Omed-Omedan’ bisa dilestarikan dan generasi muda semakin berkreasi lagi,” katanya.

Arya menambahkan, agar prosesi “Omed-omedan” bisa didokumentasikan dengan baik, pihaknya telah menyediakan tempat yang strategis bagi media, sehingga bisa mengambil gambar dengan baik.

“Bagi rekan-rekan media, kami akan menyediakan tempat khusus agar mengambilan gambarnya bagus pada acara ‘Omed-Omedan’ tersebut,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP Partai Golkar Munas Ancol, Agung Laksono, menemui Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, di rumah dinas Zulkifli, Kamis (12/3). 
Kunjungan ini merupakan rangkaian roadshow politik pasca keluarnya surat Kementerian Hukum dan HAM kepada kepengurusan Munas Ancol.
Demikian dikatakan Sekretaris Fraksi Partai Golkar versi Munas Ancol, Agus Gumiwang, di Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).
“Ini adalah roadshow kita, sudah mulai ke Nasdem dan hari ini kita ketemu dengan Ketua PAN dan seterusnya (dengan pertemuan dengan ketua umum dari partai lainnya,” kata Agus.
Menurut Agus, roadshow politik yang dilakukan kubu Agung Laksono puncaknya akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
“Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan roadshow dengan partai-partai yang sekarang dengan KMP (koalisi Merah Putih),” ujarnya.
Dirinya mengelak ketika disinggung mengenai ajakan Golkar terhadap PAN untuk menjadi partai pendukung pemerintah.
“Saya kira tidak sampai kesana, kita mengajak PAN bersama-sama membangun bangsa. Sebagai partai pendukung pemerintah ada kontribusi dalam pembangunan, begitu pula dengan partai oposisi diperlukan dalam rangka mengkritisi pembangunan,” 
“Sehingga PAN ingin bergabung dengan pemerintah itu merupakan domain PAN bukan domain kami,” tandas Agus.
Untuk diketahui, pertemuan antara Agung Laksono dengan Zulkifli dijadwalkan pada pukul 13.00 WIB, namun pertemuan baru dimulai sekitar pukul 14.05 WIB dan berlangsung tertutup.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan, dirinya tidak mempermasalahkan penggunaan hak angket terkait keputusan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono.
“Hak angket adalah hak dari teman-teman di DPR RI, tapi kan ada aturan aturannya, ada aturannya juga bagaimana proses pengusulannya,” kata Yasona usai bertemu dengan pimpinan MPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/3). 
Tapi yang pasti, katanya, Kementerian Hukum dan HAM dalam mengambil keputusan itu betul-betul berdasarkan UU Partai Politik. “Sedikit pun kami tidak berfikir tentang politisiasi dari Menkumham tentang Golkar,” sebut dia.
Koalisi Merah Putih sepakat untuk menggulirkan Hak Angket terhadap Menteri Hukum dan HAM. 
“KMP sepakat untuk menggunakan hak angket dan jumlahnya lebih banyak,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat mempercepat penyidikan kasus suap izin operasional PT Indokliring Internasional. Hal itu terlihat dengan diperiksanya dua saksi yang dianggap mengetahui alur kasus tersebut.
Setelah memeriksa mantan Direktur PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Made Soekarwo, penyidik KPK lanjutkan penyidikan dengan memanggil Sekretaris Perusahaan Jakarta Futures Exchange (JFX), Aulia Shina Primayog.
“Iya, dia (Aulia) dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Hassan Widjaja (HW),” jelas Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/3).
Bukan hanya itu, lembaga antirasuah juga turut memanggil supir Direksi PT BBJ, Wagino. “Iya, dia juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HW,” terang Priharsa.
Seperti diketahui, Taufiqurrahman Ruki Cs baru saja menetapkan tiga tersangka kasus suap pemberian izin operasional PT Indokliring Internasional, yang salah satunya HW pada Selasa (10/2). Dua tersangka lainnya dalam kasus tersebut yakni Direktur Utama PT BBJ, M Bihar Sherman Wibowo (MBSW) serta Serman Rana Krisna (SRK).
Ketiganya diduga telah memberikan uang suap sebesar Rp7 miliar kepada Kepala Badan Pengawa Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul Raja Sampoerna (SRS). Suap tersebut diberikan untuk memuluskan izin operasional PT Indokliring Internasional.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, atau Pasal 13 Undang-undang (UU) Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiman telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby