Jakarta, Aktual.co — Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polda Metro Jaya telah menyita sejumlah dokumen dari beberapa sekolah terkait dugaan korupsi alat Uninterruptible Power Supply (UPS). Selain dokumen, penyidik juga sudah meminta keterangan dari 21 orang saksi.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Martinus Sitompul mengatakan, dari 21 saksi, baru 12 orang yang sudah diperiksa penyidik Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Perinciannya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dua orang, penyedia jasa 9 orang namun yang datang baru 1 dari pihak kepala sekolah 4, panitia pemeriksa hasil 3 orang kemudian 1 mantan Kadisdik,” papar Martin di Dirkrimsus Polda Metro, Rabu (11/3).
Martin menambahkan, penyidik juga sudah menyita uang sejumla Rp. 1,5 miliar. Meski demikian, saat ditanya dari mana uang tersebut disita, dia enggan menjelaskan.
“Kita sudah sita uang senilai Rp. 1,5 miliar. Kalau penyitaanya bisa dari mana saja. Misalnya (contoh) kalau kasus pencurian melalui pecah kaca, kacanya bisa kita sita namun tidak terkait langsung dengan tersangka,” tegas Martin.
Sementara, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Mujiono menambahkan uang tersebut disita dari salah seorang saksi yang diperiksa oleh penyidik. “Uang berupa cash bukan dari rekening,” tambahnya.
Apakah ini dari Alex Usman, mantan Kepala Sarana Prasaran Suku Dinas (Kasie Sarpras Sudin Dikmen) Jakarta Barat sekaligus Ketua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 2014 lalu? “Kami belum mau mennyebut dari mana karena masih penyelidikan,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Konsultan e-Budgeting Pemprov DKI menyampaikan beberapa pernyataan yang membuat Panitia Khusus Hak Angket DPRD DKI terheran-heran. Salah satunya, pernyataan dia bahwa kerjasama dengan Pemprov DKI di pembuatan e-Budgeting, ternyata hanya dilakukan perorangan saja, tidak melalui PT atau CV.
Padahal hasil kerjaan Gagat dan timnya yang berupa e-budgeting itu digunakan Pemprov DKI untuk ‘menyaring’ puluhan triliun APBD DKI.
Dibuat heran, Ahmad Nawawi, anggota Fraksi Demokrat-PAN pun bertanya. “Ini kan bapak masuk perseorangan, padahal yang bapak jalankan itu data rahasia negara. Bagaimana cara bapak bisa semudah itu lihat seluruh data, tanpa ada kontrak jelas masuk melalui perorangan?” ujar dia, saat rapat Pansus Angket, di DPRD DKI, Rabu (11/3).
Dapat pertanyaan seperti itu, Gagat  berdalih dirinya tak punya kepentingan untuk melihat data-data APBD DKI, kecuali dapat izin. “Itu saya tidak tahu semua pak meski ada di server. Saya enggak ada kepentingan lihat data itu kecuali ada izin. Sejak 2015, peran saya sudah dari kecil. Sebagai seorang IT kami menjaga itu, karena IT memang bisa saja menghapus dokumen atau rekening negara, tapi kami menghindari itu,” dalih dia.
Anggota Pansus Verry Yonnevyl anggap jawaban Gagat terdengar janggal dan perlu ditelusuri lebih dalam. “Banyak hal luar biasa di luar dugaan kita. Perorangan bisa dicari BPKD sampai ke Surabaya. Enggak pakai perusahaan, lalu ketemu yang namanya Pak Gagat buat ngurusin e-budgeting puluhan triliun. Kita harus telusuri lagi ini pak siapa yang bayar dan dananya dari mana,” ujar politisi Fraksi Hanura DPRD DKI itu.
Akhirnya Gagat pun diminta serahkan bukti-bukti kontrak kerja dengan Pemprov DKI. Tak hanya itu, dia juga diminta serahkan bukti terakhir kapan program e-Budgeting terakhir diakses.
Sebelumnya, dalam rapat itu Gagat juga mengaku hanya diminta bantuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD) DKI membuat sistem IT e-budgeting. Dia juga membantah tim e-budgeting sebanyak 20 orang seperti yang selama ini banyak disebutkan di media.
“Saya baca di media itu 20 orang. Itu siapa ya? Saya itu hanya berempat. Itu pun di awal saja. Nah kalau udah selesai, kami tinggal 1 atau 2 orang saja untuk mengawal kelanjutannya,” ujar Gagat kepada Pansus Angket.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyiapkan sebanyak 48 koordinator pemindaian Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) 2015 yang tersebar di seluruh Tanah Air.

“Di Sumatera terdapat 10 lokasi pemindaian,” ujar Kepala Pusat Pendidikan (Kapuspendik) Kemdikbud, Nizam, di Jakarta, Rabu (11/3).

Sumatera Utara akan memiliki dua lokasi pemindaian. Sedangkan provinsi-provinsi lainnya masing-masing memiliki satu lokasi pemindaian.

Proses pemindaian di Jawa akan dilakukan di 18 lokasi. Pemindaian di Banten, akan dilakukan di dua lokasi. Sedangkan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing akan dilakukan di empat lokasi.

Selanjutnya, di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta proses pemindaian akan dilakukan masing-masing di dua lokasi.

“Untuk Kalimantan, satu lokasi pemindaian di setiap provinsi.” Proses pemindaian di Pulau Bali akan dilakukan di satu lokasi perguruan tinggi negeri. Begitu juga di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, proses pemindaian LJUN juga akan ditempatkan di satu lokasi di perguruan tinggi negeri .Hal sama juga terdapat di Maluku dan Maluku Utara.

Kemudian di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah, proses pemindaian akan dilakukan di satu lokasi. Sedangkan di Sulawesi Selatan, proses pemindaian akan dilakukan di dua lokasi.

Sementara untuk dua provinsi di Papua yakni dari Papua dan Papua Barat, pemindaian LJUN akan dilakukan di satu lokasi perguruan tinggi negeri dari masing-masing provinsi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid