Jakarta, Aktual.co — Pembentukan watak mental kader partai yang berintegritas, jujur, berbudi pekerti luhur dan mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara jauh lebih penting daripada penggelontoran dana bantuan untuk operasional dan pembinaan partai politik.
“Dalam sistem politik saat ini, suka atau tidak, partai merupakan kawah candradimuka untuk melahirkan pemimpin negeri ini,” kata pengamat politik sekaligus peneliti Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo, di Jakarta, Selasa (10/3).
Karyono mengatakan, partai politik harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Karena itu, sistem dan materi kaderisasi memiliki peranan penting untuk mencetak kader yang tidak sekadar loyal kepada partai.
“Kader partai politik tidak boleh hanya loyal kepada ‘big bos’ dan ideologi partai, tetapi harus memiliki integritas nasional dan komitmen yang kuat terhadap kemajuan bangsa dan tetap memegang teguh prinsip Pancasila, UUD 1945, dan NKRI,” tuturnya.
Dana untuk partai politik dari APBN tetap perlu, tetapi tidak sebesar Rp1 triliun. Partai politik juga harus bersedia diaudit dan setiap tahun mengumumkan laporan keuangan kepada publik.
“Selama ini dana partai politik memang sudah digelontorkan berdasarkan jumlah perolehan suara. Tetapi secara periodik belum ada akuntabilitas publik,” katanya.
Karyono menambahkan, dana untuk partai politik dari negara tidak boleh rata, melainkan bergantung pada perolehan suara dalam pemilu. Bila dibuat rata, dikhawatirkan orang akan berlomba-lomba mendirikan partai untuk mendapatkan dana.
“Syarat ‘electoral threshold’ juga harus dinaikkan lebih tinggi lagi,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Senat Australia Nick Xenophon mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta dukungan agar hukuman mati terhadap dua warga negaranya ditunda, Selasa (10/3).
Nick Xenophon datang ke PBNU bersama Imam Masjid Afghan, Adelaide, Australia, Syekh Kafrawi Abdurrahman Hamzah yang juga bertindak sebagai penerjemah.
Dua orang delegasi dari Australia itu diterima oleh Rais Syuriyah PBNU KH Masdar F Mas’udi, Sekretaris Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud, Bendahara Umum PBNU H Bina Suhendra, Ketua PBNU H Mohammad Maksoem Mahfudz, H Slamet Efendi Yusuf, H Iqbal Sullam, dan H Kacung Marijan.
“Kami sadar bahwa pemberlakuan hukuman mati ini hak Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, kami tidak meminta dibatalkan, tapi mohon untuk ditunda, agar kedepan juga bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat Australia bahwa narkoba membawa bahaya yang sangat besar,” kata Syekh Kafrawi.
“Jadi, kami ingin mengetuk hati PBNU sebagai organisasi umat Islam terbesar di Indonesia dan juga umat agama lain di sini, termasuk Pemerintah Indonesia, bahwa Andrew Chan dan Myuran Sukumaran sudah menunjukkan keinginan bertobat yang kuat. Islam adalah agama rahmat, mengedepankan pengampunan, maka sudah sewajarnya dua warga Australia itu mendapatkan pengampunan,” tambah Kafrawi.
Lebih lanjut Kafrawi mengatakan, pihaknya khawatir jika hukuman mati tetap diberlakukan terhadap dua terpidana mati dalam kasus penyelundupan narkoba yang dikenal sebagai kasus “Bali Nine” itu, maka yang terjadi adalah permusuhan antara Australia dan Indonesia.
Menjawab keinginan yang disampaikan delegasi Australia, Sekretaris Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud menegaskan sikap PBNU mendukung hukuman mati terhadap pengedar dan bandar narkoba.
“Tidak semua hukuman mati kami dukung. Ketika Pemerintah Mesir akan mengeksekusi mati tahanan politik, kami bersurat ke PBB agar bisa menghentikan itu. Tapi kalau narkoba beda, karena narkoba sudah membunuh 50 orang di Indonesia setiap harinya,” kata Marsudi.
Nick Xenophon menyatakan bisa menerima sikap PBNU terkait rencana hukuman mati terhadap Andrew dan Myuran. Meski tetap berharap hukuman mati ditangguhkan, senator independen dari Australia Selatan (South Australia) itu mengaku tak bisa mengintervensi hukum yang diterapkan di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh: