1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 37784

Prabowo Bantah Maki-maki Ahok dengan Kata Rasis

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman mengaku bahwa dirinya salah satu anggota yang mengumpat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada saat mediasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada 5 maret lalu.
“Saya tegas yang katakan ‘goblok’ itu memang saya,” Kata Prabowo saat dihubungi, Selasa (10/3).
Kendati demikian, mantan direktur utama PD Pasar Jaya ini membantah jika dirinyalah yang melontarkan kata-kata rasis atau menyebut etnis tertentu.
Bahkan Prabowo mengaku tidak mengetahui siapa saja yang mengeluarkan kata-kata maki itu kepada Gubernur Ahok.
Diketahui, inisial PS adalah Prabowo Soenirman telah dilaporkan  Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Polda Metro Jaya mengenai dugaaan tindak pidana pasal 156, 207 KUHP dan undang-undang 40/2008 dengan nomor bukti pelaporan TBL/884/III/PMJ/Dit Reskrimun.
Mengetahui hal itu, Prabowo hanya tertawa dan  berjanji akan menghadapi persoalan tersebut.
“Silahkan aja itu hak mereka yang jelas saya enggak berbicara rasis. Soal laporan ya enggak apa-apa kita hadapi saja. Saya juga siap jalani proses hukum. Sebagai warga negara yang baik saya siap dong,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Imam Masjid Afgan Australia Temui PBNU

Jakarta, Aktual.co — Imam Masjid Afgan Australia Syekh Kafrawi Abdurahman Hamzah bersama Nick Xenophon Independent Senator South Australia, bertandang ke kantor Pengurus Besar Nahdatul Ulama untuk meminta dukungan agar pemerintah Indonesia menunda hukuman mati duo Bali Nine.
Namun demikian PBNU tetap mendukung proses hukuman mati yang sudah diterapkan di Indonesia. “Narkoba ini kan mudaratnya tinggi jadi pantaslah kalau pengedar dihukum mati,” ujar Rias Syuriah KH Saifuddin Amsir dikantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).
Dari perdebatan yang berlangsung itu, imam masjid Afgan berpendapat bahwa terpidana mati duo Bali Nine hanya membeli narkoba di Indonesia yang kemudian akan dijual di Australia.
“Berdasarkan informasi mereka kan hanya membeli dari Indonesia,” kata Imam Masjid Afgan Australia Abdurahman Hamzah.
Dia juga mengaku kedatangannya ke PBNU bukan atas perintah pemerintah Australia, namun merupakan bentuk kepedulian umat muslim di Australia.
“Bukan dari pemerintah Australia, dari perhimpunan muslim Australia.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

DKI Minta Transjakarta Tingkatkan Perawatan dan Pengecekan Armada Bus

Jakarta, Aktual.co — Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) terus meningkatkan pemeliharaan dan pengecekan terhadap seluruh armada bus Transjakarta demi kenyamanan para penumpang.

“Kami sudah bahas masalah kebakaran bus Transjakarta itu dalam rapat kemarin. Makanya, kami minta PT Transjakarta supaya lebih intensif lagi melakukan pengecekan dan perawatan seluruh armada busnya,” kata Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

Menurut dia, waktu evaluasi kondisi seluruh armada bus Transjakarta sebaiknya bukan hanya dilakukan secara berkala, tetapi setiap minggu atau bahkan setiap tiga hari, sehingga dapat diketahui sejak dini apabila terdapat armada yang rusak atau kurang optimal performanya.

“Karena dalam upaya peningkatan kualitas transportasi masal, faktor keselamatan para penumpang harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kondisi seluruh armada bus Transjakarta harus sering-sering dicek,” ujar Djarot.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, dia menuturkan, kebakaran bus Tranjakarta seringkali disebabkan terjadinya pemanasan atau overheating pada tabung gas yang menjadi bahan bakar bus. Pemanasan tersebut berdampak pada tabung gas yang menjadi semakin mudah terbakar.

“Karena bus terlalu sering beroperasi, akibatnya tabung gas menjadi cepat panas, dan akhirnya jadi mudah terbakar. Peristiwa terbakarnya salah satu bus Tranjakarta waktu itu harus menjadi pelajaran untuk kita agar meningkatkan pemeliharaan terhadap semua armada,” tutur Djarot.

Sementara itu, terkait keputusan PT Transjakarta untuk menghentikan operasional bus Transjakarta bermerek Zhongtong, dia mengaku mendukungnya, sehingga dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan diharapkan peristiwa kebakaran itu tidak terulang lagi.

“Keputusan untuk menghentikan operasional bus Zhongtong untuk kemudian dilakukan evaluasi itu betul. Karena, kalau ada satu bus saja bermasalah, maka armada lain dengan merek yang sama juga harus cepat-cepat diperiksa. Jangan sampai bermasalah saat beroperasi,” ungkap Djarot.

Seperti diketahui, pada Minggu (8/3) kemarin pukul 07.25 WIB, sebuah armada bus Transjakarta yang beroperasi di Koridor 9 mengalami kebakaran. Bus itu terbakar di ruas Jalan Gatot Subroto arah Semanggi. Kebakaran itu pun sempat membuat arus lalu lintas di sekitarnya menjadi tersendat. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Presiden Harus Turun Tangan Terkait Polemik Pembangunan Pelabuhan Cilamaya

Jakarta, Aktual.co —   Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar turun tangan membereskan masalah terkait pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat.

Menurutnya, pembangunan pelabuhan tersebut tidak hanya menyangkut aspek perhubungan semata, melainkan menyangkut juga aspek energi, perikanan, pertanian, hingga masalah sosial.

“Banyak sekali aspek yang dipertimbangkan. Tidak hanya bicara aspek pelabuhan yang di Kemenhub. Saya kira supaya Menko Maritim, Menko Perekonomian, atau Presiden sekalian harus bicara. Jangan gaya premannya Jonan (Menhub) saja yang ditonjolkan,” kata Marwan di Jakarta, Selasa (10/3).

Ia menambahkan, untuk mengatasi ini, diperlukan adanya koordinasi oleh penyelenggara negara dalam melakukan kajian mengenai konsep yang tepat mengenai pembangunan pelabuhan dan bagaimana caranya agar tidak menyenggol sektor lain.

“Kita tidak menolak pembangunan (pelabuhan), yang kita tolak itu pembangunannya di Cilamaya. Itu perlu kita garis bawahi. Kalau mau bangun, buat kajian baru yang komprehensif,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

APBD Mangkrak, BKD DKI: Tunjangan PNS Tersendat

Jakarta, Aktual.co — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta menyatakan pembayaran Tunjangan Kerja Daerah (TKD) para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak dapat dilakukan pada pekan ini.

“Rencana awalnya memang TKD untuk bulan Januari dan Februari akan dicairkan minggu ini sebanyak 50 persen dulu. Tapi, rencana itu tidak bisa dilakukan dan harus ditunda,” kata Kepala BKD DKI Agus Suradika di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

Menurut dia, rencana pembayaran TKD tersebut tidak jadi dilaksanakan pada pekan ini karena masih harus menunggu hasil evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Penyerahan TKD itu belum ada aspek hukumnya. Maka, kita masih harus menunggu hasil evaluasi APBD DKI 2015 dari Kemendagri. Setelah proses evaluasi itu selesai dilakukan, baru TKD para pegawai bisa dicairkan,” ujar Agus.

Dia menuturkan untuk jangka waktu Januari dan Februari, para pegawai Pemprov DKI hanya mendapatkan gaji pokok dan tunjangan jabatan saja. Sedangkan untuk TKD, baik statis maupun dinamis, belum dapat diberikan.

“Yang sudah dibayarkan kepada para pegawai hanya gaji pokok dan tunjangan jabatan saja. Namun untuk TKD belum dapat dicairkan karena masih harus menunggu evaluasi APBD dari Kemendagri. Kita juga tidak mau kalau TKD itu tidak ada dasar hukumnya,” tutur Agus.

Lebih lanjut, dia pun meminta seluruh PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta agar bersabar dan menunggu hingga evaluasi itu selesai. Dia juga meminta agar para pegawai tetap menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing.

“Kalau pembahasan APBD sudah selesai, TKD pasti akan segera dicairkan. Saya kira teman-teman pasti bisa mengerti kondisi ini. Tetap jalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan seperti biasa,” ungkap Agus. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

KY Berharap Hakim Sarpin Penuhi Panggilan

Jakarta, Aktual.co — Komisi Yudisial (KY) berharap Hakim Sarpin Rizaldi hadiri panggilan. Pasalnya, keterangan Sarpin diperlukan untuk mengetahui apakah Hakim praperadilan Komjen Budi Gunawan itu, melanggar aturan atau tidak.
Demikian disampaikan komisioner KY, Taufiqurrohman Syahuri, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/3).
“Kehadiran hakim terlapor KY (Hakim Sarpin) akan memberi kemudahan untuk klarifikasi. Iya jadi itu sudah ditutup kami simpulin, tanpa diklarifikasi dari pihak terlapor,” jelas Taufiqurrohman.
Meski begitu, pria kelahiran Brebes itu tidak memungkiri kalaupun Hakim Sarpin mempunyai hak untuk tidak memenuhi pemanggilan tersebut. 
“Nggak apa-apa itu hak dia. Tapi kalau tidak hadir akan merugikan diri sendiri,” terangnya.
Seperti diwartakan sebelumnya, KY sendiri akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hakim Sarpin pada awal April mendatang. Namun, belum diketahui kepastian tanggal pemanggilan tersebut.
“Hakim Sarpin belum dipanggil. Kemungkinan awal April. Nanti kalau beliau penuhi panggilan diharapkan untuk menjelaskan (pertimbangan mengabulkan gugatan Budi Gunawan),” ungkap Taufiqurrohman.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain