Jakarta, Aktual.co — Kader Partai Golkar di daerah akan terpecah terkait disahkannya munas versi Ancol oleh Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham).
“Kalau proses formal susah dihandel, tak memuaskan, saya kira yang dilakukan jalur yang bersifat personal atau politik,” kata Pengamat Politik Budi Setiono, Selasa (10/3).
Menurut Budi, akan dimungkinkan adanya gerakan baru yang mendelegitimasi kepemimpinan Agung Laksono di Partai Golkar.
“Tak secara frontal sebagai Golkar tapi mungkin ambil tindakan diluar partai golkar. Bisa terjadi perpecahan kepengurusan di daerah,” ujarnya.
Para kader Golkar pro Aburizal Bakrie bisa saja membuat partai baru atau tetap mengupayakan secara maksimal  ke ranah hukum

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengaku siap dengan resiko yang akan dihadapi terkait putusan perselisihan dualisme kepengurusan partai Golkar.
“Setiap keputusan ada risikonya, kita cermat, dan berpijak pada Undang-undang Parpol,” kata Yasonna, di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa (10/3).
Terlebih, jika surat keputusannya nanti digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh pihak Munas Bali, yakni kubu Aburizal Bakrie (Ical).
“Soal ada gugatan dari pak Aburizal Bakrie dan kawan-kawan ke pengadilan, biar saja berproses, itu sah-sah saja. Setiap warga negara, badan hukum yang kepentingan hukumnya tercederai, bisa mengajukan, itu sah,” 
“Kami harus mengambil keputusan sesuai surat kami 15 Desember 2014. Bahwa nantinya setelah kepengurusan ini dimasukan pak Agung Laksono dan Sekjen Zainuddin. kalau tidak puas bisa mekanisme hukum ke PTUN,” tandasnya.
Pihaknya mengimbau kubu Agung Laksono melakukan pendekatan dengan kubu Aburizal Bakrie dalam menyusun kepengurusan partai.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) memutuskan untuk mengabulkan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol. Keputusan itu ditetapkan dengan merujuk pada hasil Mahkamah Partai (MP) Golkar sesuai nomor 01/P1-GOLKAR/III/2015 nomor 02/P1-GOLKAR/III/2015 dan nomor 03/P1-GOLKAR/III/2015.
Demikian disampaikan Menkum HAM, Yasonnay Laoly, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 5 Undang-undang (UU) Parpol Nomor 2/201, dinyatakan bahwa putusan MP bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dangan kepengurusan.
“Tadi pagi, Selasa (10/3) saya pukul 10.00 sudah mengambil keputusan tentang kepengurusan DPP Partai Golkar. Kami memutuskan seperti amar keputusan MP yang mengatakan mengabulkan untuk menerima kepengurusan hasil Munas Ancol,” papar Yasonna, di gedung Kemenkum HAM, Selasa (10/3).
Menindaklanjuti keputusan tersebut, pihak Kemenkum HAM meminta kepada pihak Agung Laksono untuk segera menyerahkan struktur kepengurusan yang sudah sah secara hukum, beserta dengan Akta Notaris.
Namun, Yasonna juga tak lupa menghimbau kepada kubu yang dimenangkan untuk tidak menganak tirikan pihak Aburizal Bakrie. Tapi tentunya, pihak Agung Laksono juga diharapkan bisa melihat potensi kader partai untuk bisa memajukan Partai Golkar selama lima tahun ke depan.
“Permohonan pendaftaran kepengurusan tersebut dituangkan dalam Akta Notaris dan didaftarkan ke Kemenkum HAM sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2/2011 atas perubahan atas UU nomor 2/2008 tentang Partai Politik,” terangnya.
“Kami minta saudara Agung Laksono untuk segera membentuk kepengurusan Partai Golkar secara selektif dengan kewajiban mengakomodir kader Partai Golkar dan DPP Partai Golkar yang memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby