Jakarta, Aktual.co —Meski ada fraksi yang cabut dukungan, pengguliran hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak akan terpengaruh.
“Karena sudah quorum dalam paripurna,” kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis, dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (9/3)
Kata dia, saat digelar paripurna untuk memastikan angket, seluruh 106 anggota dewan telah menyatakan sepakat, meski yang hadir hanya 93 orang. “Jadi kalau ada lagi yang menyusul (cabut dukungan) ya tidak bisa mempengaruhi hasil paripurna,” ucap dia.
Diketahui, pengguliran hak angket terhadap Ahok disepakati seluruh fraksi di DPRD DKI pada 26 Februari lalu, dalam sidang paripurna.
“Pengusulan hak angket ini telah ditandatangani 106 anggota DPRD,” kata Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, saat membuka sidang paripurna, Kamis (26/2).
Kata dia, hak angket adalah hak yang dimiliki dewan untuk melakukan penyidikan terhadap kebijakan Pemprov DKI dan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan landasan hukum Undang-Undang Undang-undang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3) dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Ketua Fraksi Hanura, Fahmi Zulfikar Hasibuan dalam sambutannya mengatakan penggunaan hak angket memang sudah seharusnya dilakukan DPRD. Sehubungan dugaan pelanggaran yang dilakukan Ahok soal pengajuan APBD 2015. Dan telah melecehkan fungsi DPRD dalam pengajuan APBD yang terindikasi pelanggaran hukum.
Pengguliran hak angket juga dilatarbelakangi sikap Ahok yang dianggap melanggar etika dan norma. “DPRD juga harus gunakan hak angket terkait etika gubernur yang arogan,” kata Fahmi.
Pengusulan hak angket tersebut pun disetujui sembilan fraksi di DPRD. Fraksi PKB yang sebelumnya enggan menyetujui, di akhir-akhir pun ikut menyatakan persetujuan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Tim penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terhadap kasus  kasus dugaan korupsi pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS), di SMA/SMK di Jakarta.
Demikian disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Martinus Sitompul. “Patut diduga adanya terjadi penyimpangan, dan penyalahgunaan wewenang,” katanya kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (9/3).
Seperti diketahui sebanyak 15 saksi oleh tim penyidik telah diperiksa di Direskrimsus Polda Metro Jaya terkait pengadaan UPS DKI tahun anggaran 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Wahyu Hadiningrat mengatakan bahwa kelima tahanan yang berhasil melarikan diri dari Mapolsek Jagakarsa Jakarta Selatan merupakan tahanan atas kasus kasus penipuan dan pemerasan. 
“Kelima tersangka yang kabur merupakan terpidana kasus penipuan dan pemerasan,” katanya kepada wartawan, Senin (9/3).
Dikatakan Wahyu, dari lima tersangka yang kabur, dua di antaranya berhasil ditangkap polisi. 
“Dua sudah tertangkap, tiga lagi masih dicari,” tambahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya lima narapidana Mapolsek Jagakarsa, Jakarta Selatan, berhasil kabur dari tahanan dengan cara memotong besi bagian ventilasi. Peristiwa kaburnya kelima tahanan tersebut terjadi pada pukul 02.45 WIB.
Hal tersebut dibenarkan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Wahyu Hadiningrat, Senin (9/3).
“Benar, kejadian jam 02.45 WIB. Lima orang tahanan,” katanya.
Dikatakan Wahyu kelima narapidana tersebut berhasil melarikan diri, setelah memotong teralis ventilasi, dan kelimanya juga memotong teralis besi di ruang olahraga.
“Melompat dari belakang Polsek Jagakarsa,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid