Jakarta, Aktual.co — Dua kapal perang, yakni Kapal Republik Indonesia Diponegoro-365 dan KRI Lambung Mangkurat-374 disiagakan di perairan selatan Cilacap, Jawa Tengah, hingga Denpasar, Bali, menjelang pelaksanaan eksekusi terpidana mati.
Kedua kapal perang itu bersandar di Dermaga I Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, Senin (9/3), guna mengambil perbekalan sebelum kembali berpatroli di wilayah perairan selatan Jateng-Bali.
Saat ditemui wartawan di Pelabuhan Tanjung Intan, Komandan KRI Diponegoro Letnan Kolonel Daru Cahyo Sumirat mengatakan, dua kapal perang itu melaksanakan patroli di perairan selatan Cilacap hingga Denpasar sebagai bagian dari kegiatan operasi Perisai Nusa.
“Operasi Perisai Nusa, yaitu operasi siaga tempur laut yang bertugas untuk menjaga perbatasan khususnya yang berada di wilayah Armada RI Kawasan Timur mulai dari Cilacap sampai Papua,” kata dia.
Menurut dia, kedatangan KRI Diponegoro dan KRI Lambung Mangkurat di Pelabuhan Tanjung Intan dalam rangka mengambil muatan logistik dan bahan bakar sebelum kembali beroperasi di perairan sekitar Cilacap sampai dengan perintah yang ditentukan.
Disinggung mengenai kemungkinan keberadaan dua kapal perang tersebut terkait rencana eksekusi terpidana mati di Pulau Nusakambangan, dia mengatakan bahwa pelaksanaan operasi sesuai sektor dan tidak secara khusus untuk pengamanan eksekusi tetapi utamanya untuk operasi perbatasan.
“Kalaupun ada perintah tambahan untuk pengamanan eksekusi, kami laksanakan. Sementara kami untuk berposisi di perairan Cilacap, secara khusus ke pelaksanaan eksekusi kita menunggu perintah, nanti dalam perkembangan satu-dua hari ke depan.”
Lebih lanjut, Daru mengatakan bahwa KRI Diponegoro diperkuat oleh 90 personel sedangkan KRI Lambung Mangkurat sebanyak 60 orang dengan persenjataan lengkap. Menurut dia, jangkauan operasi Perisai Nusa meliputi kawasan perairan timur Indonesia mulai dari Cilacap hingga Papua.
“Kami mendapat sektor antara Cilacap dan Denpasar. Operasi dilaksanakan setiap hari, begitu selesai mengisi bahan bakar, kami kembali ke laut.”
Terkait persenjataan yang dibawa KRI Diponegoro, dia mengatakan perlengkapannya terdiri atas meriam kaliber 76 milimeter buatan Italia, rudal permukaan dengan jarak jangkau 100 kilometer, radar anti pesawat udara, serta dua unit meriam kaliber 20 milimeter kanan dan kiri.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisaris Besar Victor Simanjuntak resmi dilantik menjadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Kejahatan Khusus Bareskrim Polri.
Diacara pelantikanya itu, Victor berjanji akan menindaklanjuti kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan hasil limpahan dari Kejaksaan Agung. Namun demikian, hal tersebut akan dilakukan jika pihaknya menemukan ada unsur pidana korupsinya.
“Kalau memang harus selesaikan, ya, kita sidik. Harus diverifikasi dulu,” kata Victor di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (9/3).
Victor mengatakan, semua uang yang masuk ke dalam rekening belum tentu hasil korupsi. Victor mencontohkan, jika ada seorang pengusaha yang membayar utang. “Ini yang harus diverifikasi. Jika sudah, kita baru tahu.”
Victor mengatakan, kasus Budi Gunawan sebelumnya sudah diselidiki oleh Bareskrim. Hasilnya jumlah isi rekening mantan ajudan presiden kelima Megawati Soekarnoputri itu dianggap wajar. 
“Buktinya praperadilan menang. Hanya saja kita akan mengecek lagi.”
Komisi Pemberantasan Korupsi berencana melimpahkan berkas kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Langkah ini dilakukan setelah hakim Sarpin Rizaldi menerima gugatan praperadilan Budi Gunawan. 
Selanjutnya, Kejaksaan Agung akan menyerahkan berkas kasus tersebut ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Kejahatan Khusus Bareskrim Polri yang dipimpin Victor.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan penanganan perkara yang melibatkan Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Ini dilakukan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan bahwa penetapan status tersangka Budi oleh KPK tidak sah secara hukum. 
Menanggapi hal tersebut Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Victor Edi Simanjuntak mengatakan, kasus dugaan tindak pidana korupsi Budi Gunawan di Mabes Polri sudah bersih.
“(Kasus BG) di Polri sudah clear. Untuk apa diangkat lagi? Buktinya praperadilan menang. Lebih baik profesional sajalah,” ujar Victor di Mabes Polri, Senin (9/3).
Meski begitu, sambung dia, pihak kepolisan akan melakukan melakukan penyidikan kembali untuk membuktikan aliran dana tidak wajar yang mengalir ke rekening pria yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) tersebut. 
“Verifikasi saja. Bukan semua uang masuk ke rekening itu adalah pidana. Apalagi misalnya (yang diusut itu) pengusaha, bisa saja hutang, paling itu saja,” kata Victor.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Surabaya, Aktual.co — Polair Polda Jatim berhasil menggagalkan 160 burung Nuri dari berbagai jenis. Burung-burung yang tidak dilengkapi dokumen tersebut diamankan petugas dari  Anak Buah Kapal (ABK) di kapal Mentari Ekspres di perairan Buoy 10.

Kasat Patroli Perairan dan Daerah (Satrolda) Polair Polda Jatim, AKBP Puji Hendro Wibowo, mengatakan, bahwa burung-burung tersebut dibawa oleh ABK  kapal,  Imam Husali cs , yang dibeli dari pemburu burung di Pulau Seram, Kepulauan Maluku.

Burung-burung tersebut dibeli seharga Rp30.000 sampai Rp 50.000 rupiah per ekor. Dan rencananya akan dijual di Pasar Burung, Jalan Kupang Surabaya, dengan harga Rp90.000 hingga Rp 150.000 setiap ekornya.

“Jadi, di Pulau Seram sana, dia didatangi pemburu dan ditawarkan burung-burung Nuri, diantaranya burung Nuri kepala hijau, merah dan hitam.” Kata  AKBP Puji Hendro Wibowo (9/3).

Namun, saat perjalanan menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kapal mereka dihadang oleh petugas pol air yang sedang berpatroli. Saat dilakukan pengecekan, ternyata pelaku tidak bisa menunjukkan bukti dokumen pengiriman burung-burung yang disembunyikan di dek kamar kapal tersebut.

Polair Polda Jatim sendiri kini berkoordinasi dengan BKSDA untuk memilah-milah untuk mengetahui burung-burung mana yang harus dilepas kembali.

Sementara itu, Imam sendiri baru mengaku baru  melakukan sekali aksi pengiriman burung tersebut.

“Saya baru sekali. Saya cuma niru cara teman saya yang sudah sering mengirim,” kata Imam.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VII DPR RI, Tony Wardoyo mengatakan, diluncurkannya buku “Menggugat Freeport” yang ditulis oleh Markus Huluk adalah aspirasi masyarakat Papua terhadap keberadaan PT Freeport Indonesia.
“Itu kan aspirasi yang belum terwakili dan belum dapat haknya,” kata Toni di Jakarta, Senin (9/3).
Yang pasti, sambungnya, PTFI sudah memberikan apa yang selama ini diminta oleh masyarakat Papua.
“Nanti akan ada laporan dari PTFI dengan apa yang sudah diberikan kepada masyarakat. PTFI sudah berikan CSR dan lain sebagainya,” katanya.
Ia menyebutkan, buku “Menggugat Freeport” tidak akan membatalkan rencana pembangunan smelter yang sudah disepakati antara pemerintah Papua dan PT Freeport Indonesia.
“Tidak ada pengaruh dengan pembangunan smelter,” kata politisi PDIP asal daerah pemilihan Papua itu.
Sementara itu, VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Daisy Primayanti saat dihubungi, belum bisa sama sekali.

Artikel ini ditulis oleh: