Jakarta, Aktual.co — Bambang Widjojanto beberapa waktu lalu menolak diperiksa Bareskrim sebagai saksi untuk tersangka kasus mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu di sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi dengan tersangka Zulfahmi Arsyad.
Bambang menolak diperiksa karena mengaku mempunyai surat sakti yang disepakati pimpinan penegak hukum untuk menghentikan sementara kasus pimpinan KPK. Namun Polri beberapa kali menyanggah surat sakti tersebut.
Wakil Kepala Polri Komjen Pol Badrodin Haiti menegaskan tak ada surat kesepakatan antar pemimpin penegak hukum untuk menghentikan penyidikan kasus yang menjerat BW dan AS. 
“Dari kemarin sudah saya jelaskan itu bukan surat sakti tetapi kesepakatan kita bahwa kasus BW dan AS tetap lanjut proses penyidikan karena kedua kasus ini sudah pada tahap penyidikan,” kata Badrodin di Mabes Polri, Jumat (13/3).
Oleh karena itu tidak ada alasan bahwa Polri untuk menghentikan penyidikannya. Hanya persoalannya, lanjut Badrodin, Polri masih akan menunggu situasi mereda terkait dugaan kisruh KPK dan Polri lalu melanjutkan kembali proses penyidikan kasus tersebut. 
Badrodin memastikan, paling lambat satu bulan ke depan penyidikan kasus Bambang dan Samad akan selesai. “Paling bulan depan atau akhir bulan depan bisa dilanjutkan,” katanya.
Badrodin melanjutkan surat sakti yang dimaksud Bambang itu terkait penundaan kasusnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan untuk penyidikan kasus lain yang memerlukan keterangannya tak bisa ditangguhkan.
“Kesepakatannya itu kan dia sebagai tersangka. Kalau saksi kasus yang lain boleh saja, masa harus menunggu itu.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggota tim sembilan,  Jimly Asshiddiqie sambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (13/3). Dia yang tiba di lembaga antirasuah sekitar pukul 16.15 WIB mengaku ingin bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki.
“Saya hanya mau ketemu pak Ruki,” ujar Jimly di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/3).
Namun, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu enggan menyebutkan pembahasan apa yang akan dibicarakan dengan Plt Ketua KPK.
“Nanti saja ya setelah bertemu,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Seperti diwartakan sebelumnya, mantan Wakil Ketua KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean sudah lebih dulu tiba di gedung KPK sekitar pukul 13.45 WIB. Dia juga mengatakan jika dirinya ingin bertemu dengan pimpinan KPK.
“Tidak ada agenda apa-apa, hanya ingin bertemu saja (dengan Pimpinan KPK),” ujar Tumpak.
Belum diketahui maksud dari kedatangan dua orang Anggota Tim Sembilan bentukan Presiden Joko Widodo. Diduga pertemuan ini masih untuk mendiskusikan kondisi yang berkembang saat ini di KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Dalam Negeri harus mensinergikan kepala daerah dan DPRD terkait perbedaan persoalan yang terjadi di tiap daerah.
Hal ini dikatakan pengamat politik Idil Akbar, Jumat (13/3). Menurutnya, kemendagri tak boleh memihak dan tak membela figur yang lebih populer.
“Kemendagri juga harus liat kesitu, jangan hanya membela mana yang lebih populer,” kata Idil.
Dia menambahkan, jika kemendagri selalu memberi pembelaan terhadap kepala daerah tertentu dampaknya tak akan baik di masyarakat.
“Akan berdampak ke daerah, ketika kepala daerah  mandek dengan DPRD akan lari ke mendagri, ini tdk bagus juga.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan bahwa pihaknya berpegangan pada draf anggaran yang sudah melalui e-budgeting, alias APBD versi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 
“Pegangan Kemendagri adalah pengajuan hasil pembahasan anggaran di paripurna dengan menggunakan e-budgeting,” ucap dia.
Sementara, Ahli hukum tata negara, Dr Margarito Kamis berpendapat , meski keputusan itu harus dihormati, namun dia tak menampik kemungkinan apa yang diputuskan Kemendagri bisa jadi preseden buruk kedepannya. Dimana, daerah lain juga bisa melakukan hal serupa yang dilakukan Ahok, yakni dengan mengajukan anggaran sendiri tanpa lewat persetujuan DPRD.
“Ya memang ini bisa jadi preseden buruk. Karena bisa jadi nanti ada daerah yang seperti itu dan mengatakan ‘Loh kan Ahok saja bisa, memang kamu (kemendagri) pakai peraturan yang mana?’. Ya kita lihat saja nanti,”  ujar Margarito.

Artikel ini ditulis oleh: