Jakarta, Aktual.co —  Pengamat Komunikasi Politik Gun Gun Heryanto mengatakan polemik KPK-Polri merupakan ujian kewibawaan Presiden Jokowi dalam 100 hari pemerintahan. Gun Gun juga menyebutkan ada empat strategi dalam pengambilan keputusan masalah tersebut.

“Ini merupakan bagian dari ujian kewibawaan Jokowi, saya membaca ada empat strategi yang dipakai jokowi untuk itu,” Ujar Gun Gun pada diskusi ‘Menanti ketegasan Jokowi’ di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (31/1).

Gun Gun menjelaskan 4 strategi yang digunakan Jokowi dalam mengatasi persoalan KPK dan Polri. Pertama, Jokowi melakukan staretegi mengulur waktu pasca tekanan DPR untuk mendukung Budi Gunawan.

“Ini bola panas Jokowi untuk melakukan sesuatu, dengan cara menunda pelantikan,” katanya.

Kedua, melakukan prakondisi, menetralisiasi dan mengubah pandangan publik. Ketiga, Presiden Jokowi memanfaatkan media mainstream. Dirinya mencotohkan, sejak kasus bergulir ada beberapa media mainstream yang memasok cara pandang istana dan menambah bobot politik di masyarakat menjadi terkanalisisi.

Keempat, Jokowi melakukan manuver zone of possible agreement (ZOPA) dengan membuka ruang kesepakatan. Salah satunya dengan menggandeng Prabowo. Hal tersebut akan berpengaruh dan menimbulkan streesing pada lawan politik.

“Mau tidak mau, suka tidak suka, Jokowi harus mengambil risiko, supaya tidak berlarut-larut,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan Presiden Joko Widodo harus tegas dalam menetapakan keputusan terkait pelantikan Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri. Pasalnya sebagai pemimpin Negara harus menunjukkan sikap kesatria dalam memberikan kepastian hukum.

“Presiden Jokowi harus bersikap kesatria untuk memutuskan sikap melantik Budi Gunawan sebagai Kaplori,” ujar Viva kepada aktual.co, di Jakarta, Sabtu (31/1).

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa saat ini DPR hanya tinggal menunggu keputusan Presiden untuk melantik Komjen Budi gunawan menjadi Kapolri. Ia menyebutkan DPR merupakan lembaga politik yang tunduk pada hukum dan proses politik yang sesuai dengan kaedah hukum.

Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengusulkan nama calon Kapolri, namun dalam prakteknya hak prerogatif tersebut ditafsirkan menjadi terbatas. Pasalnya, dalam ketentuan disebutkan untuk menjadikan Kapolri atas persetujuan bukan pertimbangan DPR. Artinya dalam situasi tertentu Presiden Jokowi tidak salah karena menganggap hal yang bersifat politik sudah ‘clear’ dan sudah terlanjur disetujui ketika KPK tetapkan Budi Gunawan menjadi tersangka.

“DPR sudah melakukan perihal politiknya, nanti keputusannya tergantung Presiden sebagai kepala negara,” katanya

Menurutnya, persoalan hukum dan politik harus dibedakan, sehingga institusi negara tidak boleh disandera oleh orang-orang atas kepentingan pribadi atau kelompok.

“BW dan BG sudah sama-sama menjadi tersangka terkait masalah pribadi, dalam perspektif hukum ya harus tegakkan supremasi hukum,” katanya

Viva menambahkan yang dilakukan Jokowi adalah mencoba untuk memanggil tameng hukum melalui tim independen kurang tepat, karena sudah dibentuk wantimpres sehingga ujung penyelesaiannya bisa mengarah ke politik.

“Sebagai kepala pemerintahan harus tegas untuk menentukan sikap, beliau (Jokowi) harus segera putuskan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan PDI Perjuangan dan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak akan menarik diri dari kabinet dan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo.

“Pertemuan Jokowi dengan Prabowo belum akan menimbulkan perubahan konstelasi politik di kabinet, apalagi KIH sampai menarik dukungan terhadap Jokowi. Saya pikir itu masih terlalu jauh,” kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Sabtu (31/1).

Karyono menilai pertemuan Jokowi dengan Prabowo belum ada arah pada perombakan kabinet dengan memasukan Koalisi Merah Putih (KMP). Namun, sangat mungkin pertemuan tersebut membahas permasalahan calon kepala Kepolisian RI.

Menurut Karyono, pertemuan dengan Prabowo bisa menimbulkan efek positif bagi Jokowi. Setidaknya, Jokowi memperoleh banyak masukan yang bisa dijadikan pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

“Selain itu, pertemuan tersebut bisa membuat Jokowi lebih percaya diri dalam membuat keputusan,” ujarnya.

Karyono mengatakan yang harus dipertimbangkan dari pertemuan tersebut adalah jangan sampai hal itu mengganggu hubungan Jokowi dengan partai koalisi.

Namun, apa pun yang menjadi keputusan Jokowi terkait calon kapolri, Karyono memperkirakan tidak akan membuat PDI Perjuangan dan KIH mundur dari kabinet dan mencabut dukungan kepada Jokowi.

“Masih terlalu kecil masalahnya dan belum cukup alasan untuk menarik diri dari kabinet,” katanya.

Prabowo menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Kamis (29/1) untuk melaporkan prestasi pencak silat Indonesia di kancah dunia. Prabowo adalah Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) yang juga Presiden Persatuan Pencak Silat Antarbangsa (Persilat).

Prabowo mengatakan selain membicarakan pencak silat, pertemuannya dengan Presiden juga membicarakan masalah kenegaraan.

“Kami singgung komitmen beliau untuk memperkuat dan menjaga institusi negara, dan saya mendukung. KPK dan Polri harus sama-sama kuat dan kita jaga,” ujarnya.

Selain itu, menurut Prabowo, terkait urusan pengangkatan Kapolri merupakan tugas dan hak eksekutif dan dirinya menghormati apapun keputusan Presiden.

Setelah bertemu Prabowo di Istana Bogor, Presiden Jokowi bertemu dengan mantan presiden BJ Habibie di Istana Kepresidenan Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid