Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penerapan sistem pembayaran retribusi melalui autodebet terhadap seluruh pedagang kaki lima (PKL) di wilayah ibu kota itu pada 2015.

“Kalau tahun ini seluruh pedagang sudah terbiasa dengan retribusi autodebet, maka transaksi non tunai sudah bisa diterapkan pada 2016,” kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (30/1).

Terkait rencana tersebut, mantan Bupati Belitung Timur itu pun meminta agar Bank DKI mempercepat proses pendataan terhadap para pedagang untuk kemudian dibuatkan rekening.

“Apabila para pedagang sudah punya rekening bank, maka pembayaran retribusi secara autodebet pun bisa segera diterapkan, dan data-data pedagang juga sudah tersimpan dengan baik dalam sistem pendataan Bank DKI,” ujar Basuki.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Joko Kundaryo menuturkan sampai dengan saat ini, baru sekitar 12.000 PKL yang didata oleh Bank DKI dari total keseluruhan sekitar 200.000 pedagang.

“Tentunya, kami akan berupaya mencapai target tersebut. Sekaligus hal itu juga bertujuan untuk mengembangkan penerapan transaksi non tunai antara pembeli dan pedagang,” tutur Joko.

Ke depan, dia mengungkapkan, sebelum berbelanja para pembeli akan diberikan voucher untuk berbelanja, sehingga tidak lagi menggunakan uang tunai.

“Jadi, sebelumnya pembeli harus menukarkan uang tunai dengan sebuah voucher belanja. Jadi, tidak ada lagi yang menggunakan transaksi uang tunai,” ungkap Joko.

Penerapan sistem pembayaran melalui autodebet telah lebih dulu diberlakukan di lokasi binaan PKL ikan hias di Jalan Gunung Sahari 7A, Jakarta Pusat.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Warga Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, menagih janji para politisi untuk mengatasi banjir di Desa Dadap akibat Laut Jawa Pasang sehingga merendam rumah mereka dengan ketinggian air mencapai 1,1 meter.

“Kami sangat menyesalkan janji kampanye anggota DPRD untuk membuat saluran pembuang tapi tidak ada realisasinya,” kata Suwardi (48), warga Kosambi di Tangerang, Jumat (30/1).

Menurut dia, akibat banjir itu banyak warga lainnya yang meninggalkan rumah untuk mengungsi ke tempat keluarga atau rumah ibadah.

Pernyataan tersebut terkait ratusan rumah penduduk di Kecamatan Kosambi, terendam air dengan ketinggian mulai dari 50 cm hingga mencapai 1,1 meter akibat Laut Jawa pasang.

Camat Kosambi Bambang Misbahudin mengatakan pihaknya telah mendata terdapat tiga desa yang rumahnya sudah dipenuhi air.

Sedangkan lokasi yang terendam itu berada di Desa Salembaran Jaya, Desa Dadap dan Salembaran Jati serta terparan di Kampung Ceng In, Desa Dadap dengan ketinggian air 1,1 meter.

Namun ketinggian air terus bertambah bila malam hari karena laut pasang biasanya terjadi diatas pukul 22.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB.

Demikian pula akibat laut pasang juga menimpa puluhan rumah penduduk di Desa Dadap lainnya yang berdekatan dengan Bandara internasional Soekarno-Hatta.

Pernyataan serupa juga diutarakan Masnaid (49) dan Casman (39) korban banjir yang mengharapkan legislator Kabupaten Tangerang turun ke lokasi untuk mengurangi penderitaan mereka.

Padahal ketika kampanye, terutama bagi politisi dari daerah pemilihan Kosambi dan Kecamatan Teluknaga bahwa mereka memberikan harapan kepada warga yang mayoritas nelayan itu untuk memperbaiki pemukiman nelayan.

Casman mengatakan salah satu penyebab banjir karena rumah warga yang semula terletak pada satu hamparan kemudian menjadi rendah akibat adanya proyek pengembang membangun perumahan mewah .

Bahkan di lokasi rendaman laut pasang itu tidak terdapat saluran pembuang maka air berkumpul di sekitar pemukiman.

“Harapan kami agar politisi membantu membuatkan saluran pembuang atau membelikan pompa penyedot seperti janji saat kampanye,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid