Jakarta, Aktual.co — Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mulai mengusut pertemuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dengan elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Dalam pertemuan di unit Capital Rersidence SCBD Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta itu, Samad menjanjikan menyelasaikan kasus kader PDI Perjuangan.
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan KPK jilid II Bibit Samad Rianto justru mempertanyakan apa yang telah dilanggar oleh Abraham Samad dalam pertemuan itu. 
“Sekarang ada larangan tidak pimpinan KPK bertemu dengan seseorang?,” ujar Bibit ketika berbincang dengan Aktual.co, Jumat (30/1).
Namun demikian, ketika dijelaskan soal isi pertemuan yang dilakukan oleh Samad di Capital Rersidence SCBD Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta itu, Bibit pun mempersilahkan Bareskrim untuk memeriksa lebih dalam perihal peretmuan itu.
“Silahkan saja kalau (Bareskrim Polri) mau memproses. Kalau terkait isisnya, saya tidak tahu apa yang dibicarakan. Yang jelas ya silahkan saja. Apakah itu melanggar hukum?” kata dia. 
Yang jelas, sambung dia, pimpinan KPK tak boleh melakukan pertemuan dengan tersangka, seperti yang tertuang dalam pasal 36. 
“Itu yang jelas kalau pimpinan KPK melakukan pertemuan dengan pihak berperkara, atau tersangka, itu melanggar pasal 36,” kata dia.
Namun demikian, dalam pasal tersebut, kata Bibit bisa dilakukan asal pimpinan KPK harus meminta izin terlebih dulu dengan pimpinan lainnya. 
“Kalau mau bertemu dengan pihak berkara pun harus seizin pimpinan lainnya, kalau tidak maka itu bisa melanggar kode etik,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadili gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diduga terlibat perkara suap.
Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki mengatakan, Hakim Sarpin Rizaldi pernah dilaporkan masyarakat terima suap. Terima suap merupakan salah satu dari delapan laporan ke KY terkait hakim Sarpin.
“Dari delapan laporan itu, salah satunya laporan terkait suap,” kata Suparman kepada wartawan di Gedung KY, Jakarta, Jumat (30/1).
Suparman mengatakan, dari delapan laporan tersebut, sebagian sudah tidak ditindaklanjuti. Pasalnya KY tidak menemukan bukti konkret terkait laporan. “Tapi yang suap masih kami tindaklanjuti,” jelasnya.
Suparman menyebutkan dari delapan laporan itu, sebagian sudah tidak ditindaklanjuti. Alasannya karena KY tidak menemukan bukti konkrit terkait laporan.
Namun, Suparman enggan menyebutkan secara detail perkara suap yang melilit Sarpin. Dia berharap hakim Sarpin walaupun masih berstatus terlapor, tetap berpegang teguh pada pedoman KUHAP dalam sidang praperadilan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dimungkinkan terganjar hukum pidana pasca pertemuan rahasia dengan sejumlah petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).  
Pasalnya pertemuan antara penegak hukum sebagai lembaga non-politik dengan partai politik melanggar undang-undang jika kepentingan pertemuan itu mengandung unsur politisasi.
“Kalau terbukti benar begitu ya pelanggaran hukum yang dilakukan samad, dan itu memungkinkan dia masuk penjara, ” ujar Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun kepada Aktual.co, Jumat (30/1).
Menurutnya, jika secara hukum sikap Abraham Samad melanggar hukum yang memungkinkan berujung pidana. “Secara politik hal tersebut termasuk pelanggaran politik sekaligus pelanggaran undang-undang,” demikian Ubed.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI, Hendrawan Supratikno menyatakan, bila Presiden Jokowi tak mampu memenuhi target penerimaan negara dari sektor pajak yang telah ditetapkan, sebesar 29,5 persen, maka Jokowi akan menambah hutang.
“Penerimaan pajak dijadikan andalan. Kalau tidak Jokowi hanya menambah utang negara dan itu lebih buruk dari SBY,” kata Hendrawan di Jakarta, Jumat (30/1).
Oleh karenanya, Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke provinsi Bali.
“Itu sebabnya, Komisi XI DPR RI mengecek kesiapan aparat dan bea cukai untuk mewujudkan target penerimaan pajak. Mereka gunakan metode baru seperti e-invoice, paksa badan, peningkatan pajak  barang mewah untuk mobil, rumah,” katanya.
Selain itu, aparat perpajakan dan Bea Cukai meminta tambahan SDM karena jumlah pegawai di perpajakan dan bea cukai masih kurang.

Artikel ini ditulis oleh: