Jakarta, Aktual.co — Kuasa Hukum Komjen Pol Budi Gunawan, Razman Nasution berpendapat bahwa ketidakhadiran kliennya dalam pemeriksaan pertama yang dijadwalkan oleh KPK. Lantaran, adanya maladministrasi terkait pemanggilan pemeriksaan tersebut.
“Surat KPK terkait penetapan tersangka (Budi Gunawan) yang diterima tidak jelas siapa pengirimnya. Sehingga, gimana kita mau datang. Pak Budi Gunawan tidak datang karena belum ada surat tertulis (terkait penetapan tersangka),” kata Razman kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (30/1).
Lebih lanjut, sambung dia, surat penetapan tersebut yang disampaikan tidak sesuai prosedural. Sebab, dalam surat tersebut tidak jelas siapa pengirim maupun tanggal yang tidak dicantumkan.
“Surat penyampaian pemanggilan yang sampai tidak prosedural. Tidak jelas siapa pengirim, tanggal,” ucap dia.
“Kemudian masih dalam proses pra peradilan,” tambahnya.
Selain itu, Razman juga menjelaskan kedatangannya ke parlemen, untuk menyerahkan sejumlah berkas data kepada komisi III terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan KPK atas kliennya Komjen pol Budi Gunawan.
“Ini semua akan kita serahkan ke Komisi III DPR RI, terkait data-data maladminstrasi, data ini dapat diercaya dan data itu semuanya tidak ada yang palsu,” tukas dia sembari memperlihatkan sejumlah berkas yang berada dalam tiga kerdus minuman kemasan itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Irjen Pol Andayono mengklaim, sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tersangka Komjen Pol Budi Gunawan.
“Saya sudah mendatangi KPK pada tanggal 22 Januari, sebagai penegak hukum saya menghargai panggilan itu,” kata Andayono di Balikpapan, Jumat (30/1).
Menurut Andayono, pemeriksaan saat itu mulai pukul 10.00 WIB sampai 13.00 WIB dan salat bersama pihak KPK dan makan bersama lalu pulang.
“Jadi saya sudah diperiksa dan untuk materinya saya tidak tidak akan memberitahu karena rahasia. Sedangkan pertanyaan yang diberikan sebanyak lima,” kata Kapolda.
Andayono diperiksa sebagai saksi terkait kasus tersebut saat menjabat Kaden di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes setelah lulus Sekolah Perwira Tinggi (Sespati) pada tahun 2005.
“Banyak saksi yang dipanggil tapi saya tidak tahu dan saya tidak pakai kuasa hukum tapi kuasa Tuhan. Dan 1000 persen saya yakin tidak terkait,” kata dia.
Andayono diperiksa untuk panggilan kedua, sedangkan panggilan pertama dia tidak hadir karena ada kecelakaan air kapal terbalik dengan korban tewas lima orang di Kabupaten Mahakam Hulu, Kaltim. “Saya sudah mengirim surat untuk tidak hadir tersebut ke KPK dan mereka maklum.”
Dalam perkara ini, KPK sudah mencegah empat orang pergi keluar negeri, mereka adalah Budi Gunawan, anaknya, Muhammad Herviano Widyatama, asisten Budi yaitu anggota Polri Iie Tiara serta Irjen Purn Syahtria Sitepu sejak 14 Januari 2015. Syahtria diduga pernah 13 kali mentransfer total senilai Rp1,5 miliar ketika menjabat Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara pada Agustus 2004-Maret 2006.
Budi Gunawan diduga terlibat dalam transaksi-transaksi mencurigakan sejak menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.
KPK menyangkakan Komjen Pol Budi Gunawan berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mengatakan menyerahkan urusan pelantikan Kapolri kepada Presiden Joko Widodo. 
Koalisi Merah Putih baru akan menyatakan sikap setelah presiden memutuskan secara resmi dilantik atau tidaknya Budi Gunawan sebagai kapolri. Anis juga menyatakan PKS tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP) dan tidak bergeser ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
“Ngga lah kita setia di KMP,” ujar Anis dalam raker PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Koalisi Merah Putih akan melakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk mendorong membuat platform perjuangan bersama.
Menurut Anis, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo Subianto adalah niat baik koalisi. Anis beranggapan meskipun oposisi tapi tidak untuk merongrong pemerintah, justru mendukung semua agenda pemerintah yang baik. “kita siap bekerja sama untuk kepentingan rakyat.”

Artikel ini ditulis oleh: