Jakarta, Aktual.co — Perhimpunan Pengacara Pengawal Konstitusi meminta Tim independen bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bertemu dengan jajaran petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dikatakan anggota perhimpunan tersebut, Andi Asrun, hal itu perlu dilakukan agar permasalahan yang kini menyelimuti tubuh KPK bisa cepat terselesaikan. Termasuk masalah yang dialami Wakil Ketua KPK, Bambang Wijojanto.
“Tim sembilan ke depan perlu bertemu dengan KPK dan menyerap apa yang terjadi,” ujar Andi, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/1).
Mereka juga meminta agar tim khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri, bisa bersikap objektif. Kata Andi, jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah perseteruan tersebut.
“Tim sembilan ini berdiri di tengah-tengah tidak berpihak pada KPK atau Mabes Polri. Tapi intinya kedua institusi ini harus diselamatkan,” ujarnya.
“Jangan sampai perseteruan ini terus berlanjut. Yang bergembira adalah para koruptor dan para bandit,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Kupang, Aktual.co — Sebanyak lima ton ikan yang diduga menggunakan bahan pengawet formalin dari Kabupaten Lembata ditahan petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Senin (27/1) lalu. Selain ikan, kapal pengangkut ikan itu juga ditahan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT, Abraham Maulaka yang dikonfirmasi,  Rabu (28/1) menjelaskan, ikan sebanyak lima ton itu diangkut dengan menggunakan sebuah kapal dari Kabupaten Lembata.

“Ikan dan kapalnya sudah ditahan oleh Pol PP dan PPNS dari Dinas Kelautan dan Perikanan,” ujarnya, kepada Aktual.co.

Pihaknya telah membentuk tim yang terdiri dari PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Pol PP, petugas TPI Oeba dan Laboratorium Kesehatan.

Tim Terpadu Pembinaan dan Pengendalian Bahan-Bahan Kimia ini akan memeriksa apakah ikan-ikan yang ditahan tersebut menggunakan formalin atau tidak.

Maulaka menegaskan, apabila ikan tersebut ternyata menggunakan formalin, maka para pemiliknya tetap diproses hukum. Demikian pula, kapalnya akan dijadikan sebagai barang bukti.

Mengenai ikan berformalin juga ditemukan sangat banyak di Kabupaten Sikka, dia berjanji akan membangun koordinasi dengan Dinas Kelauatan dan Perikanan kabupaten setempat.

Maulaka mendukung upaya yang dilakukan DPRD Kabupaten Sikka dan Satpol PP setempat yang telah. menempuh langkah hukum terhadap para pemilik ikan berformalin.

“Para pemilik harus diproses hukum agar ada efek jera. Ini mengancam kesehatan dan keselamatan manusia,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Salah satu kuasa hukum Komjen Budi Gunawan, Eggi Sudjana menyesalkan pemahaman publik soal posisi Budi Gunawan dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang sama-sama berstatus sebagai tersangka.
Menurut Eggi, posisi kedua pimpinan institusi penegak hukum ini tidak bisa disamakan. Budi, kata dia, tetap mempunyai hak untuk dilantik menjadi kapolri karena tidak ada satu pun undang-undang yang mengharuskan dia mundur.
“Masyarakat ini banyak yang tidak mengerti. Kalau BG sudah ditetapkan sebagai tersangka, dia tetap punya hak hukum dari presiden dan DPR untuk dilantik menjadi Kapolri. Hak hukum dia tidak hilang,” kata Eggi dalam diskusi dibilangan Jakarta Pusat, Rabu (28/1).
Justru sebaliknya, lanjut Eggi, proses pengunduran berlaku pada Bambang Widjojanto harus mundur dari jabatannya sebagai pimpinan KPK.
“Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang KPK menjelaskan, komisioner yang menjadi tersangka memang harus diberhentikan sementara,” jelas Eggi.
Terkait masalah etika jika Budi dilantik sebagai tersangka, menurut Eggi, hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Pasalnya, kata dia, etika dan hukum sudah menjadi satu kesatuan.
“Hukum terjadi karena ada 5 elemen: filosofis, historis, sosiologis, psikologis, dan yuridis. Etika adalah akumulasi dari 5 hal ini,” ujarnya.
Sekedar informasi, calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan ditetapakan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi dan rekening gendut. Sementara, wakil ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas dugaan meminta saksi memberi keterangan palsu dalam sengketa pilkada kotawaringin barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010 lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby