25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 39051

Diragukan, Kabar Kim Jong-Un akan Kunjungi Rusia

Jakarta, Aktual.co —  Pihak Rusia menyatakan, bahwa pemimpin Korea Utara telah menerima undangan untuk mengunjungi Moskow di bulan Mei mendatang.

BBCNews melaporkan, bahwa kantor berita Korea Selatan Yonhap, mengutip tanggapan tertulis dari Kremlin, namun tak menyebutkan nama Kim Jong-Un (pemimpin Korea Utara).

Yonhap mengutip dari pejabat Kementerian Unifikasi setempat yang menyebut acuan kepada pemimpin itu bisa ambigu.

Untuk diketahui, Kim Jong-un belum melakukan kunjungan luar negeri sejak mengambil kekuasaan di Korea Utara pada akhir 2011 lalu.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov pada 21 Januari lalu, membeberkan, bahwa telah mengundang Kim dalam perayaan peringatan 70 tahun berakhirnya perang dunia II, pada 9 Mei mendatang. (Laporan: Karel Ratulangi)

Artikel ini ditulis oleh:

Jumlah Korban Jiwa Akibat DB di Jatim Naik

Surabaya, Aktual.co — Sedikitnya ada 32 warga Jawa Timur yang meninggal akibat penyakit Demam Berdarah dalam waktu sepanjang bulan Januari 2015.

Angka ini lebih besar dengan selisih 23 korban jika dibandingkan  bulan januari 2014, yang saat itu tercatat hanya ada 9 korban jiwa.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Harsono, peningkatan kasus DB yang mengalami peningkatan hingga  85,41 persen ini membuat pihaknya harus menetapkan tempat  Kejadian Luar Biasa (KLB) DB  meluas.

Awalnya  hanya  hanya 11 daerah sepanjang bulan Januari 2015, kini bertambah menjadi  15 daerah yang  ditetapkan sebagai KLB DB, diantarany meliputi Kabupaten Magetan, Ponorogo, Lamongan, dan Kota Mojokerto.

Diberitakan sebelumnya, Kabupaten Jombang, Banyuwangi, Probolinggo, Kediri, Sumenep,  Pamekasan, Nganjuk dan  Trenggalek serta  Mojokerto dan  Kabupaten/Kota Madiun yang  ditetapkan sebagai KLB DB,

“Dengan perluasan ini, saya berharap agar  kepala daerah di 15 kabuaten dan kota itu benar-benar  melaksanakan intruksi Gubernur Jatim terkait tindakan prefentiv dan penanganan korban DBan sesuai dalam aturan.” Kata Harsono (28/).

Sebab tidak menutup kemungkinan, jumlah daerah yang ditetapkan  KLB  bisa bertambah. Oleh karena itu, daerah yang belum ditetapkan KLB diharapkan bisa melakukan pencegahan sejak dini.

Dan, yang tidak kalah penting, lanjut Harsono, masyarakat diminta untuk aktif mencegah ancaman nyamuk demam berdarah dengan cara  Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Sebab, cara ini merupakan cara paling efektif untuk mencegah demam berdarah.

Artikel ini ditulis oleh:

Tak Miliki Semangat Nawacita, Relawan Jokowi: Reshuffle Menteri ESDM dan BUMN

Jakarta, Aktual.co — Relawan Jokowi menilai bahwa hingga menjelang 100 hari masa Pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, tidak ada kebijakan-kebijakan yang bersifat tepat, baik dari Jokowi-JK langsung atau melalui menteri-menterinya. Maka dari itu, diharapkan dari hasil evaluasi 100 hari masa kerjanya ini, Jokowi dapat mereshuffle para menterinya yang tidak memiliki skema tepat khususnya Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said.

“Sudirman dan Rini jelas tidak memahami nawacita dan trisakti bung karno karena mereka berpaham neolib. Tidak ada kebijakan menteri-menteri yang bersifat antisipatif dan responsif,” kata Relawan Jokowi Ferdinand Hutahaean dalam Dialog 100 Hari Jokowi yang digelar Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta, Rabu (28/1).

Bahkan, Ferdinand juga mengamini rumor yang menyebutkan bahwa Sudirman Said dan Rini Soemarno akan direshuffle.

“Infonya, Sudirman dan Rini akan di reshuffle. Semoga hal itu benar. Karena keduanya saya kira tidak memiliki skema dalam perencanaan tata kelola migas kita yang sedang krisis ini,” ujarnya.

“Jokowi harus kembali ke rakyat. Jangan sampai slogan ‘Jokowi adalah kita’ jadi ‘Jokowi adalah mereka’,” sambungnya.

Ia menegaskan, semua kebijakan yang dilakukan menteri-menterinya ini tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam visi misi Jokowi.

“Maka dari itu penting untuk dilakukan reshuffle kepada para menteri yang neolib itu. Daripada melengserkan Jokowi, lebih tepat melengserkan menteri-menterinya yang neolib itu. Karena terlalu mahal harganya jika melengserkan Jokowi,” ucap yang juga selaku Direktur Eksekutif Energy Watch itu.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Jakarta menyatakan bahwa carut marut kehidupan ekonomi dan sosial politik rakyat kian memburuk. Kondisi tersebut dipicu oleh ketidakpastian kebijakan ekonomi yang menyebabkan harga kebutuhan pokok (sembako) bergejolak tidak terkendali.

Carut marut itu sangat terasa ketika awal penyusunan kabinet yang sangat kental dengan bagi-bagi jabatan dan penunjukan pimpinan pada lembaga strategis atas dasar perkoncoan, mulai dari pengangkatan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said serta jajaran direksi perusahaan pelat merah dan tim Reformasi Tata kelola Migas.

“Ada satu kata kunci dalam permasalahan Pemerintahan saat ini, yaitu pembajakan harta kekayaan negara dan rakyat. Dapat disimpulkan ini merupakan pergantian mafia lama diganti dengan mafia baru,” kata Pengamat AEPI Salamuddin Daeng.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Abraham Samad Dituntut Mundur dari KPK

Jakarta, Aktual.co — Kelompok Relawan Nasional mendesak Presiden Joko Widodo memecat Abraham Samad dari posisi pimpinan KPK karena telah menjadikan KPK sebagai alat untuk mengejar ambisi politik.
KPK dinilai telah menjelma menjadi lembaga politik. Para pimpinannya terus bermanuver politik penuh retorika seperti seorang politisi untuk kepentingan pragmatisnya. 
Manuver politik dilakukan berulang kali seperti bocornya sprindik Anas Urbaningrum, kasus suap Buol, kasus Simulator SIM. Disebutkan, Abraham Samad dan Adnan Pandu secara sah melakukan pelanggaran kode etik.
“Mendesak kepada Dewan Etik KPK untuk mengadili Abraham Samad karena diduga telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi,” kata Anggota Relawan Nasional Mochamad Sifrans, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/1).
Pihaknya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bahu membahu membersihkan KPK dari unsur politik dan kepentingan asing. 

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Dialog 100 Hari Jokowi

Pengamat ekonomi politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Salamuddin Daeng (kanan) bersama Relawan Jokowi Ferdianan Hutahea, Direktur Global Future Institute Hendrajit, Moderator Hatta Taliwang, Pengamat Anggaran Politik Uchok Sky Khadafi, Pengamat ekonomi politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Salamuddin Daeng saat Dialog 100 Hari Jokowi di Jakarta, Rabu (28/1/2015). Dialog ini mengulas kepemimpinan Jokowi selama 100 hari mulai dari “pajak melayang, cukai mencekik, kong kalikong MoU Freeport, harga minyak ala pasar, penyertaan subsidi di BUMN dan hilangnya kontrol harga sembako yang meroket. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Pengacara Konstitusi: Perlu Dibuatkan Perppu Hak Imunitas Pegawai KPK

Jakarta, Aktual.co — Perhimpunan Pengacara Pengawal Konstitusi menganggap perlu pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi hak imunitas. Salah satu anggotanya, Andi Asrun menilai saat ini perlu diterbitkan Perppu soal hak imunitas ini.
“Kami kira memang sudah saatnya diperlukan semaca revisi. Sekarang ini diperlukan semacam Perpu yang isinya satu pasal saja sebagaimana juga yang terjadi pada Ombudsman. KPK ini diperlukan Hak Imunitas,” ujar dia, seusai berdiskusi dengan pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/1).
Dia menjelaskan, sederhananya hak tersebut berisikan bahwa petinggi KPK tidak dijadikan tersangka dari sebuah tindak pidana selama masih menjabat. Sebagaimana dengan apa yang dialami Bambang Wijojanto.
“Apabila ada satu kesalahan atau dugaan tindak pidana sebelum periode mereka jadi KPK, maka itu sebaiknya ditunda sampai selesai masa jabatan kemudian mereka baru diperiksa,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain