Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung RI HM Prasetyo menegaskan tidak akan pernah surut untuk melaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba meski ada protes dari sejumlah negara yang warganya dieksekusi.
“Kita tidak akan pernah surut,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/1).
Ia menjelaskan eksekusi itu merupakan hukum positif yang berlaku di tanah air hingga siapa pun harus menghormatinya seperti Indonesia menghargai hukum di negara lain.
Hal itu, kata dia, merupakan etika pergaulan internasional yang harus dihargai. “Itu merupakan etika pergaulan internasional,” tegasnya.
Kejagung sendiri sudah melakukan eksekusi terhadap enam terpidana mati di Nusakambangan dan Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu (18/1) dinihari.
Kelima terpidana mati itu, Namaona Denis (48), Warga Negara Malawi, Marco Archer Cardoso Moreira (53), WN Brazil, Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou (38), WN Nigeria, Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir (62), WN Belanda, dan Rani Andriani alias Melisa Aprilia, WN Indonesia. Kemudian, di Boyolali, Tran Thi Bich Hanh, (37), WN Vietnam.
Seperti diketahui, dampak dari eksekusi itu, dua duta besar negara sahabat, yakni, Brazil dan Belanda meninggalkan Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pakar hukum tata negara Universitas Islam Sultan Agung Semarang Dr Rahmat Bowo menegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri tidak bisa mengambil kebijakan yang bersifat strategis.
“Plt itu kan ditunjuk jika belum ada pejabat definitif yang diangkat, atau pejabat definitif berhalangan tetap. Jadi, kewenangan Plt sangat terbatas,” katanya di Semarang, Senin (19/1).
Sebagai pejabat sementara, kata dia, Plt tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis, seperti merombak struktur di kepolisian dan melakukan mutasi pejabat di lingkungan Kepolisian.
Menurut dia, penundaan pelantikan Komjenpol Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menunjuk Komjenpol Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri merupakan hak prerogatif yang dimiliki Joko Widodo selaku Presiden.
Meski DPR sudah menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, kata dia, hak prerogatif Presiden untuk melantik atau menunda pelantikannya sehingga tidak melanggar secara hukum normatif.
Menjadi persoalan, kata dia, jika Kapolri terpilih “clear” dan tidak memiliki masalah tetapi ditunda dilantik, tetapi berbeda soal jika pertimbangannya karena Kapolri terpilih terkena masalah hukum.
“Kelemahannya, Plt itu terbatas masa jabatannya. Jadi, harus diperpanjang terus, misalnya satu tahun, dua tahun, dan seterusnya. Kelemahan lainnya, kewenangan Plt juga terbatas,” tukasnya.
Di sisi lain, kata pengajar Fakultas Hukum Unissula itu, Plt Kapolri harus menjalankan tugas sembari menunggu Kapolri terpilih menyelesaikan proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Permasalahannya, berapa lama? Doakan saja tidak lama. Masalahnya, kalau terlalu lama, sementara petinggi Polri dijabat Plt yang memiliki kewenangan terbatas tentu juga menimbulkan problem,” katanya.
Secara hukum administratif, kata dia, Komjen Badrodin Haiti selaku Plt Kapolri hanya berwenang sebatas menjalankan roda organisasi sebagaimana biasa, kecuali mengambil kebijakan-kebijakan strategis.
“Kecuali, kondisi darurat dan mengharuskan Plt Kapolri mengambil kebijakan strategis, misalnya ada konflik di suatu daerah. Itu pengecualian. Sebab, keputusan strategis harus diambil,” tegas Rahmat.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Eksekusi mati enam terpidana narkoba yang dilakukan pada Minggu (18/1) dini hari, dinilai oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kemanusiaan sebagai cara untuk mengatrol citra presiden Joko Widodo.
Wakil Direktur Human Right Work Group (HRWG) Choirul Anam di Jakarta, Senin (19/1), mengatakan kebijakan eksekusi mati tersebut digunakan untuk mengontrol citra presiden di tengah terpaan kabar negatif seputar pencalonan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Sementara itu Direktur Eksekutif Imparsial Poenky Indarti berpendapat eksekusi hukuman mati dilakukan agar Jokowi mendapatkan citra tegas di masyarakat.
“Menurut penelitian kami, ketika presiden memerintahkan eksekusi mati itu sedang membutuhkan panggung,” kata dia.
Ia mencontohkan saat mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan eksekusi mati terpidana pada saat 2004 dan 2008. Menurut Poenky, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan citra politik SBY sebelum pemilihan umum pada 2004 dan 2009.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hafid Abbas yang menolak hal yang berkaitan dengan HAM dijadikan alat politik.
“Kami menolak tegas hak asasi manusia dipolitisasi,” kata dia.
Pada hari ini Komnas HAM bersama sejumlah LSM seperti Migrant Care, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Setara Institute, LBH Masyarakat, Imparsial, dan Human Right Watch memprotes tindakan pemerintah yang mengeksekusi mati terpidana narkoba pada Minggu (18/1).
Menurut Komnas HAM dan sejumlah LSM tersebut, eksekusi mati merupakan tindakan yang tidak tepat untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia.
Seperti diketahui, enam terpidana narkoba telah dieksekusi mati secara bersamaan pada Minggu dini hari.
Lima terpidana bernama Ang Kim Soei (Belanda), Namaona Denis (Malawi), Marco Archer Cardoso Mareira (Brasil), Daniel Enemua (Nigeria), dan Rani Andriani (Indonesia) telah dieksekusi mati di Nusakambangan.
Sementara satu terpidana bernama Tran Thi Bich Hanh (Vietnam), telah dieksekusi di Boyolali, Jawa Tengah.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby