Jakarta, Aktual.co — Kelompok Relawan Nasional mendesak Presiden Joko Widodo memecat Abraham Samad dari posisi pimpinan KPK karena telah menjadikan KPK sebagai alat untuk mengejar ambisi politik.
KPK dinilai telah menjelma menjadi lembaga politik. Para pimpinannya terus bermanuver politik penuh retorika seperti seorang politisi untuk kepentingan pragmatisnya. 
Manuver politik dilakukan berulang kali seperti bocornya sprindik Anas Urbaningrum, kasus suap Buol, kasus Simulator SIM. Disebutkan, Abraham Samad dan Adnan Pandu secara sah melakukan pelanggaran kode etik.
“Mendesak kepada Dewan Etik KPK untuk mengadili Abraham Samad karena diduga telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi,” kata Anggota Relawan Nasional Mochamad Sifrans, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/1).
Pihaknya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bahu membahu membersihkan KPK dari unsur politik dan kepentingan asing. 

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Perhimpunan Pengacara Pengawal Konstitusi menganggap perlu pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi hak imunitas. Salah satu anggotanya, Andi Asrun menilai saat ini perlu diterbitkan Perppu soal hak imunitas ini.
“Kami kira memang sudah saatnya diperlukan semaca revisi. Sekarang ini diperlukan semacam Perpu yang isinya satu pasal saja sebagaimana juga yang terjadi pada Ombudsman. KPK ini diperlukan Hak Imunitas,” ujar dia, seusai berdiskusi dengan pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/1).
Dia menjelaskan, sederhananya hak tersebut berisikan bahwa petinggi KPK tidak dijadikan tersangka dari sebuah tindak pidana selama masih menjabat. Sebagaimana dengan apa yang dialami Bambang Wijojanto.
“Apabila ada satu kesalahan atau dugaan tindak pidana sebelum periode mereka jadi KPK, maka itu sebaiknya ditunda sampai selesai masa jabatan kemudian mereka baru diperiksa,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Geopolitik Global Future Institute Hendrajit mengatakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo rentan kesinambungan pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya Jokowi tidak memiliki skema atau rencana pemerintahan dan hanya melanjutkan rencana kebijakan.
“Salah satu yang krusial dalam 100 hari pemerintahan Jokowi, dia rentan kesinambungan pemerintahan SBY, Jokowi tidak punya rencana induk yang menyebabkan Jokowi rentan”, ujar Hendrajit, pada Dialog 100 Hari Jokowi, di Jakarta, Rabu (28/1).
Menurutnya, pada saat keluarnya PP No 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu bara, sebenarnya sudah dirancang dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Minerba, tetapi baru diberlakukan tahun 2014. Sudah ada cerita sendiri mengenai PP No 1 Th 2014, yang mana ada surat perintah resmi SBY menggugurkan UU No 4 Th 2009 yang menyebutkan ‘boleh eksport tanpa bikin smelter’.
Undang-undang tersebut dibentuk untuk membendung asing, salah satunya Freeport . Indikasi ini datang dari pemerintahan SBY yang sekaligus mempertegas langkah malu-malu SBY yang secara skematik dilakukan.
Dia menambahkan, Jokowi rentan oleh asing melalui modus kerja sama ekonomi. Jokowi bukan semata dalam kendali Jusuf Kalla, tapi dalam kontrol SBY. Indikator berada pada permainan di Undang-undang Minerba. Sebelum SBY turun, peraturan pemerintahnya sudah dikerjakan oleh Sudirman Said.
“ini kan artinya keluar dari mulut buaya masuk mulut harimau,” katanya 

Artikel ini ditulis oleh: