Jakarta, Aktual.co — Wanita tidak selalu mengutamakan pewangi untuk tubuhnya. Tetapi juga mengutamakan kesehatan kulit yang diperoleh dari sabun mandi yang dipakai. Sabun Lux mempunyai manfaat kesehatan untuk kulit wanita.

“Dari dulu kita menciptakan Lux selalu menghadirkan manfaat kesehatan bagi kulit wanita. Yaitu melembutkan kulit dan juga menyehatkan kulit, bukan hanya kewangian,” ungkap Oky Andries, Senior Band Manager Lux PT Unilever Indonesia Tbk, kepada Aktual.co, Rabu (28/1), di Empirica, Jakarta.

Oky kembali menjelaskan bahwa Lux bisa melindungi kulit wanita dari debu jalanan, dan juga menjaganya tahan lama hingga 12 jam.

Kata Oky, sabun baru Lux adalah body wash pertama di dunia yang menggunakan ‘Fragrance Touch Technology’, yang memiliki ‘Fragrance Release Pearls’ berupa invisible beads atau butiran parfum yang akan pecah pada saat kulit tersentuh dan akan membuat kulit tetap harum mempesona hingga 12 jam.

Untuk diketahui, Lux hadir dengan varian terbaru dalam bentuk sabun cair. Dengan mempersembahkan varian Love Forever dan Romance Forever dengan keharuman mewah bunga mawar yang tahan lama hingga 12 jam.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Tiga saksi dugaan korupsi transaksi mencurigakan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan, mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Para saksi tidak hadir, ketiganya tanpa keterangan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu (28/1).
Hari ini seharusnya KPK memeriksa Brigadir Jenderal Pol Budi Hartono Untung yang menjabat sebagai Widyaiswara Madya Sekolah Staf Pimpinan (Sespim) Lemdikpol, Budi diketahui adalah mantan Kapolda Bangka Belitung; Brigadir Polisi Triyono yang merupakan anggota Polres Bogor dan pihak swasta Liliek Hartati.
Artinya sudah ada 10 orang saksi yang dipanggil dalam kasus ini, namun hanya satu orang yang memenuhi panggilan yaitu Widyaiswara Utama Sekolah Pimpinan Lemdikpol Polri Irjen (Purn) Syahtria Sitepu pada 19 Januari 2015.
Sedangkan enam orang saksi lain juga tidak memenuhi panggilan yaitu irektur Penyidikan Pidana Umum Badan Reseserse Kriminal (Dirtipidum Bareskrim) Polri Brigjen Pol Drs Herry Prastowo; dosen utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Kombes Pol Drs Ibnu Isticha; mantan Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Inspektorat Pengawasan Umum (Karorenmin Itwasum) Polri Brigadir Jenderal (Purn) Heru Purwanto; mantan Wakil Inspektorat Pengawasan Umum (Wairwasum) Mabes Polri Inspektur Jenderal Pol Andayono yang sekarang menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur; Wakil Kepala Polres Jombang, Komisaris Polisi Sumardji; dan Aiptu Revindo Taufik Gunawan Siahaan.
KPK menyatakan akan melakukan upaya paksa bila saksi dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Salah satu pengacara Komjen Budi Gunawan, Eggi Sudjana, mengaku mendapat informasi bahwa praperadilan yang diajukan tim nya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dibatalkan. Pasalnya, dia sudah mendapatkan informasi bahwa Kalemdikpol polri itu akan segera dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri.
“Seharusnya praperadilan minggu depan lanjut, tapi tadi saya dengar mau dibatalkan. Karena kita mendapat info dalam waktu dekat BG bisa dilantik,” kata Eggi di Jakarta, Rabu (28/1).
Eggi mengatakan, dirinya mendapatkan informasi tersebut langsung dari pihak Budi Gunawan. Namun, kata dia, pihak Budi juga belum bisa mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut.
“Ini masih simpang siur, nanti sore kita konfirm lagi,” ujarnya.
Kemudian saat disinggung keterkaitan pembatalan praperadilan dengan pelantikan calon kapolri Budi Gunawan, dia menjawab diplomatis.
“Tidak ada kaitan antara pola praperadilan dengan pelantikan, tapi saat ada hambatan bagi BG untuk menjadi kapolri karena penetapan tersangka ini,” jawab Eggi.
Diketahui, lembaga superbody KPK telah menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi atau kepemilikan rekening ‘gendut’. Penetapan ini setelah Budi dipilih sebagai calon Kapolri tunggal oleh Jokowi. Pihak Budi yang tak menerima lantas mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)  Salamuddin Daeng mengatakan pemerintahan Jokowi semakin jauh dari rakyat. 
Hal ini terlihat dalam APBN-P 2015 yang menunjukan adanya kenaikan target penerimaan pajak, cukai, hutang, dan pungutan lain. Sementara semua anggaran yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak menurun.
“pemerintah Jokowi-JK semakin jauh dari rakyat, bukti nyata ada dalam APBN-P yang diajukan kepada DPR,” kata Salamuddin, pada diskusi 100 hari Jokowi, di Jakarta, Rabu (28/1).
Dalam APBN-P tahun 2015, pendapatan perpajakan diperkirakan mencapai Rp1.484.589, 3 miliar, meningkat Rp104.597, 7 miliar atau 7,6 persen dibandingkan target dalam APBN tahun 2015. Kenaikan tersebut bersumber dari peningkatan kegiatan di bidang pengawasan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan, penyidikan, dan ekstensifikasi wajib pajak baru.
Menurutnya, aneh jika pemerintah memperluas wajib pajak bersamaan dengan persetujuan MoU dengan PT Freeport Indonesia yang melanggar konstitusi

Artikel ini ditulis oleh: