Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Anggota Komisi III, Syarifudin Sudding meminta lembaga atau pihak yang tak setuju dengan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk menghentikan aksinya.

“Jangan amputasi kewenangan Presiden yang kerja sesuai dengan UU dan penunjukan tersebut adalah hak prerogatif. Sebab hal itu merusak sistem ketatanegaraan kita,” kata Sudding di Jakarta, Minggu (11/1).

Ia berharap, lembaga atau pihak yang cawe-cawe tersebut untuk bersikap obyektif soal penunjukan Budi Gunawan tersebut.

“Kita berikan kesempatan kepada Budi Gunawan untuk pimpin Polri. Jadi antara penegak hukum lainnya bisa saling sinergi, utamanya dalam berantas korupsi. Jangan dipolitisasi suatu persoalan lalu mengungkit masalah yang sudah di-clear-kan oleh mantan Kapolri, Bambang Hendarso Danuri,” kata politisi Hanura itu.

Bahkan, ia menyarankan kepada lembaga atau pihak tersebut untuk menyaksikan apa yang telah diperbuat oleh Budi Gunawan.

“Pihak yang kritisi Budi Gunawan, jalan-jalan lah ke Bali. Beliau cukup berhasil di Bali, menjaga objek vital, menciptakan polisi wisata sehingga tidak ada letupan-letupan di Bali. Kita obyektiflah dengan keadaan dan dalam menilai orang,” ujarnya.

Ia menyayangkan adanya lembaga yang ingin mengungkit kasus-kasus Budi Gunawan. Padahal, Bambang Hendarso Danuri sudah mengklarifikasi hal itu.

“Hal itu sudah diklarifikasi oleh BHD  dan itu sudah dinyatakan clear. Ketika sudah dinyatakan clear, tapi masih ada pihak lain yang mengungkit-ungkit, sama artinya mengarah ke karakter assination,” kata Sudding./Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penentuan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri pengganti Kapolri Jenderal Pol Sutarman tak perlu dipermasalahkan.

Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, TB Hasanuddin berpendapat bahwa pemilihan Budi Gunawan sebagai Kapolri sudah sesuai prosedur dan tidak perlu dipermasalahkan.

“Pertama Komjen Pol Budi Gunawan adalah salah satu dari lima calon yang diajukan oleh Kompolnas, dipastikan  Kompolnas tidak asal-asalan mengajukannya, tetapi telah melalui tahap seleksi yang ketat,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (11/1).

Ia pun juga mengatakan pemilihan dari lima orang calon kapolri yang diusulkan itu sudah menjadi hak prerogratif presiden untuk memilih salah satunya.

“Proses selanjutnya Presiden mengajukannya ke DPR untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan pasal 11 ayat (1) UU NO 2 /2002 Tentang Kepolisian. Sekali lagi tidak ada aturan yang dilanggar oleh Presiden,” ucapnya.

“Akan salah besar bila kemudian presiden Jokowi mengajukan calon Kapolri diluar yang diusulkan oleh Kompolnas,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kapolda Maluku Brigjen Polisi Murad Ismail mengaku, kesulitan dalam menangani kasus korupsi karena membutuhkan saksi serta alat bukti yang kuat dan meyakinkan untuk mengungkap sebuah perkara.
Dia menilai, mengungkap suatu kasus korupsi yang sudah menjalar diseluru lini itu  tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Namun demikian, dia minta kepada masyarakat agar mempercayakan keaparat kepoplisian yang menangani sejumlah kasus dugaan korupsi.
“Termasuk kasus Bupati Seram Bagian Timur (SBT) dan kasus ini tidak ditutupi. Percaya kepada kita dan kalau memang itu terbukti silahkan diteruskan,” kata Kapolda di Ambon, Minggu (11/1).
Dia mengatakan, penyidik Reskrimsus Polda Maluku saat ini melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Abdullah Vanath atas kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Apalagi kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara dari instansi tekhnis.
Bupati SBT diperiksa penyidik pada tanggal 17 Desember 2014 dalam kasus pemindahan deposito Pemkab SBT sebesar Rp2,5 miliar tahun 2006 ke rekening pribadi. “Kalau kita mau cari-cari salah semua orang di Maluku ini tidak satu pun yang betul,” kata Kapolda.
Dia juga minta proses penyidikan atas Bupti SBT tetap diikuti. Dia mengatakan jika mau menjustifikasi seseorang korupsi, dia pun lagi-lagi meminta agara mencari alat bukti dan saksi yang menguatkan agar polisi langsung mengambilnya berdasarkan alat bukti yang masuk.
“Jadi tolong bantu kami, jangan cuma bilang polisi kerjanya tidak beres, tidak bisa menyelesaikan permasalahan tetapi masalahnya sangat luar biasa, sehingga kita tidak bisa mengatakan seseorang itu korupsi namun perlu penyelidikan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Konsultan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menilai somasi produsen mobil asal Jerman Bayerische Motoren Werke AG (BMW) tidak mendasar karena telah salah mengartikan hukum.
“Kami punya bukti bahwa alamat domain bmw.id tidak ilegal,” kata Konsultan HAKI asal Surabaya Benny Mulyawan, Minggu (11/1).
Alamat domain tersebut, ungkap dia, sudah didaftarkannya pada tanggal 16 April 2014 dan mendapat persetujuan dari pengelola nama domain Internet Indonesia (PANDI). Selama ini domain bmw.id sendiri digunakannya untuk jasa konsultasi HAKI.
“Khususnya di bidang UMKM dan kepentingan personal. Nah, inspirasi nama domain ini berasal dari inisial nama saya sendiri sehingga domain bmw.id tidak ada kaitannya dan tidak bermaksud mendompleng ketenaran perusahaan otomotif BMW.”
Dia menjelaskan, apabila kasus itu dilanjutkan maka pihaknya siap membawa permasalahan itu baik melalui jalur pengadilan tata niaga maupun melalui mekanisme Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND). “Apalagi, sesuai penilaian kami tuntutan BMW telah salah.”
Dia menambahkan, awalnya pihak BMW sudah mengeluarkan somasi terhadap Benny melalui kantor pengacara Suryomurcito & co pada tanggal 3 Desember 2014. Dalam somasi itu BMW menuntut Benny untuk menutup situs www.bmw.id dan mengalihkan nama domain tersebut kepada BMW.
“Padahal untuk pasar Indonesia, BMW mempunyai domain www.bmw.co.id.”
Di samping itu, sebut dia, perselisihan tersebut terjadi ketika PANDI mengeluarkan aturan khusus untuk kepemilikan domain dengan akhiran id yang harus diatur khusus. PANDI menetapkan empat periode pendaftaran domain id yakni Periode Sunrise, periode Grandfather, Periode Landrush dan Periode General Availability.
“Pada periode Sunrise yang berlangsung pada 20 Januari 2014 sampai 17 April 2014, mereka yang boleh mengajukan permohonan domain .id adalah pemegang merek yang terdaftar pada Kemenkum HAM atau pendaftar merek dengan formulir pendaftaran yang sudah diverifikasi oleh Kemenkum HAM.”
Sementara, lanjut dia, pihaknya sudah mematenkan merek ‘BMW Patent’ yang bergerak di jasa konsultan dan perlindungan HKI pada Direktorat HKI, Kemenkum HAM. Pendaftaran domain tersebut dilakukannya pada periode itu dan disetujui sedangkan pihak BMW tidak mendaftarkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu