29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 39637

Era Jokowi, KPK Tak Dilibatkan Seleksi Calon Kapolri

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo telah memilih dan mengajukan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia ke DPR. Hal berbeda dengan era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Namun, apa yang dilakukan oleh Jokowi berbeda dengan apa yang dilakukan SBY, yang melibatkan KPK dalam memeriksa rekam jejak calon Kapolri itu.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menegaskan, apa yang disampaikan Jokowi selaku kepala negara bukan terkait sosok, tapi proses pemilihan di mana di era SBY sudah berjalan bagus dengan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Bambang mengatakan, pada pemilihan Kapolri di era SBY, KPK melakukan uji sahih LHKPN para calon dan hasilnya diserahkan langsung pada presiden sebagai bahan untuk presiden menentukan calonnya. Tetapi pada saat ini KPK tidak sama sekali diminta untuk melakukan itu.
KPK menghormati hak presiden sesuai UU punya kewenangan yang mempunyai menentukan siapa yang akan dijadikan Kapolri mendatang. Jokowi sudah memilih Komjen Budi Gunawan dan diajukan ke DPR.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

KKP Kembangkan Metode Penyuluhan Berbasis Teknologi Informasi

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mengembangkan metode penyuluhan berbasis teknologi informasi.
“Metode penyuluhan yang digunakan tidak lagi hanya dengan cara konvensional, yaitu bertatap muka antara penyuluh perikanan dengan masyarakat pelaku utama atau usaha, namun kini BPSDM KP mengembangkannya melalui teknologi cyber extension,” kata Kepala BPSDM KP Suseno Sukoyono melalui siaran persnya, Minggu (11/1).
Dia mengatakan, cyber extension ini, bertujuan menyediakan dan menyebarluaskan teknologi kelautan dan perikanan yang terekomendasi dan materi penyuluhan lainnya kepada penyuluh perikanan dan pelaku utama atau usaha perikanan di Indonesia melalui media online berbasis website.
“Ini memungkinkan jangkauan penyebaran materi penyuluhan meluas dan tidak dibatasi waktu dan tempat.”
Cyber extension dapat diakses pada alamat website pusluh.kkp.go.id/mfce/html/index.php.
Selain itu, BPSDM KP juga menyebarkan materi penyuluhan melalui Radio Penyuluhan Perikanan yang dipancarkan dari Sekolah Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan Perikanan kampus Bogor. “Siaran radio ini dapat diakses secara streaming pada alamat website kita.” 
Berbagai upaya penyiapan SDM kompeten ini, menurut Suseno, sangat penting dan dibutuhkan guna mensukseskan keberhasilan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.
“Pengembangan SDM ini sangat penting karena mengelola sumberdaya alam kelautan dan perikanan pada hakekatnya adalah membangun SDM-nya, terlebih dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Presiden Jokowi Akan Jadikan Terminal GSN Percontohan Secara Nasional

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo siap menjadikan Terminal Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sebagai percontohan terminal penumpang secara nasional.
Presiden Jokowi menilai, terminal Gapura Surya Nusantara yang berada di Pelabuhan Tanjung Perak memiliki didesain dengan konsep modern dan sesuai kebutuhan pasar saat ini.
“Apa yang dikembangkan oleh PT Pelindo III (Persero) ini sudah bagus dan laik dijadikan konsep terminal penumpang lain di Tanah Air,” kata dia ditemui di Terminal GSN di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Minggu (11/1).
Berbagai fasilitas yang dinilai baik tersebut, kata dia, ketersediaan garbarata yang juga dioptimalkan seperti di bandara. Kemudian, loket untuk layanan tiket penumpang juga sudah baik dan bisa terlihat jelas dari kejauhan.
“Kami pikir semua yang sudah ditata dan direalisasikan di sini termasuk standar terminal penumpang terbaik di Indonesia.”
Untuk itu, jelas dia, dalam waktu dekat pemerintah akan menerapkan hal serupa di Makassar. Berikutnya di Pelabuhan Merak-Bakauheni dan Belawan. “Secara umum, kami mengapresiasi upaya ini dan diharapkan terus dilakukan dalam upaya mendorong perkembangan sektor kemaritiman nasional.”
Pada saat yang sama, Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto, mengemukakan, kunjungan kerja Presiden dilaksanakan di sela menghadiri pernikahan kerabatnya di Surabaya.
Presiden bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan direksi sejumlah BUMN menyempatkan blusukan ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak.
“Agenda itu dimulai dari PT PAL Indonesia (Persero), lalu ke PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) untuk meninjau industri galangan kapal. Presiden bersama Menteri BUMN Rini M Soemarno dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo secara spontan mengunjungi Terminal Gapura Surya Nusantara (GSN),” kata dia.
Sebelumnya, kata dia, pada pagi hari Menteri BUMN Rini Soemarno beserta sejumlah direksi BUMN melakukan kunjungan kerja di Surabaya. Setelah mendarat dengan penerbangan komersial ekonomi Citilink di Terminal 1 Bandara Juanda, rombongan meluncur ke Gudang Bulog Buduran, Sidoarjo.
“Kemudian rombongan menuju terminal petikemas milik Pelindo III yang berkonsep hijau pertama di Indonesia yakni Terminal Teluk Lamong (TTL) Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.”
Selama meninjau Terminal Teluk Lamong, Menteri BUMN Rini Soemarno, menyatakan, Terminal Teluk Lamong adalah pelabuhan yang telah dibangun oleh Pelindo III dengan perencanaan yang sangat baik. Bahkan menggunakan teknologi modern sehingga mampu mendukung efisiensi pengangkutan logistik di Tanah Air.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Industri Pertahanan Didorong Serap Teknologi Baru

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah akan mendorong industri pertahanan untuk mampu menyerap dan mengembangkan teknologi terkini sehingga menjadi salah satu lokomotif penggerak industri nasional.

“Misi pertamanya harus bisa menuju kemandirian pertahanan setiap kalau ada pengadaan alutsista atau senjata selalu harus dibarengi transfer teknologi. Kalau bisa industri pertahanan menjadi andalan lokomotif industri ke depan untuk menyerap teknologi terkini,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada wartawan, Sabtu (10/1) saat mendampingi kunjungan Presiden di Surabaya.

Andi mengatakan pemerintah juga mendorong agar industri pertahanan tidak hanya berguna bagi pengembangan alat-alat militer tetapi juga untuk penggunaan di kalangan sipil.

Seskab mengatakan kunjungan Presiden ke PT Dok dan PT PAL di Surabaya pada Sabtu (10/1) lalu merupakan salah satu langkah untuk memahami sumber masalah di industri pertahanan dan kemudian diselesaikan sehingga industri pertahanan nasional dapat berkembang.

Sementara itu Presiden Joko Widodo saat mengunjungi PT PAL mengatakan pada dasarnya perusahaan tersebut telah memiliki kemampuan dan fasilitas yang memadai untuk terus berkembang tinggal pengembangan pasar.

“Ini cukup untuk bisa sebagai awal mengembangkan industri maritim kita, tidak hanya PT PAL, sehingga memang perusahaan ini harus dipenuhi dengan pesanan, dan pastikan lima tahun ke depan sudah ada pesanan, sehingga persiapan manajemen, persiapan mesin-mesin bisa dipersiapkan untuk tidak membuat barang beraneka macam, fokus saja pada dua jenis barang, sehingga proses produksinya lebih cepat, penguasaan barang lebih gampang, ini menurut saya, karena setiap tahunnya kadang ada, kadang tidak (ada pesanan-red), sehingga untuk platform offshore sudah diterima, order yang sebetulnya bukan di bidang keahlian bisa ngerjakan, saya kira kalau kita ingin kembangkan industri maritim ya kita harus fokus, kalau kapal ya kapal. Kalau untuk kapal selam ya kapal selam, fokus terus,” paparnya.

Kepala Negara menegaskan yang utama adalah pengembangan kemampuan manajemen, baru kemudian diikuti dengan pengembangan pasar, sambil disiapkan permodalannya selain selalu meningkatkan teknologi dan kemampuan mesin-mesin yang dimiliki.

Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Seskab Andi Widjajanto, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan sejumlah pejabat lainnya, Sabtu (10/1) meninjau PT PAL, PT Dok dan juga terminal penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak.

Pada Senin (12/1) mendatang, menurut Seskab Andi Widjajanto, Presiden juga dijadwalkan meninjau industri strategis lainnya, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia dan PT LEN di Bandung.

Artikel ini ditulis oleh:

Pekanbaru Akan Tambah Jumlah Kelurahannya

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, akan memekarkan kelurahan dari 58 menjadi 83 kelurahan, guna mengakomodir pertumbuhan kota menjadi metropolitan.

“Kajian untuk pemekaran sudah tuntas kita lakukan tahun lalu,” kata Kabag Tata Pemerintahan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru Irma Novrita di Pekanbaru, Minggu (11/1).

Dia menjelaskan pemekaran kelurahan kini tinggal masuk tahap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) saja lagi, setelah itu bisa langsung dilakukan.

Menuju proses tersebut pihaknya sudah memasukkan perda pemekaran pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2014.

“Kini bagian hukum pemkot sedang mempersiapkan usulan agar ini dibahas Dewan pada tahun ini,” paparnya.

Dia berharap pembahasan ranperda pemekaran bisa menjadi prioritas anggota dewan, karena pihaknya akan melanjutkan menyusun pengusulan pemekaran kecamatan di Pekanbaru. Sehingga bisa mencapai target perubahan kota Pekanbaru sebagai kota besar menjadi Metropolitan tahun 2017.

Dia memaparkan dari 58 jumlah kelurahan yang ada saat ini, di Pekanbaru akan bertambah lagi 25 Kelurahan. Jumlah ini tersebar pada 12 Kecamatan yang sudah ada kini. Meski pemekarannya tidak sama bagi masing-masing tempat karena tergantung berbagai indikator.

“Jadi kedepan total Kelurahan di Pekanbaru menjadi 83,” katanya.

Berbicara proses penyiapan kelengkapan dan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kelurahan baru, dia mengatakan akan di bentuk setelah kepastian pemekaran disahkan dalam Perda.

“Itu pasti tetapi sudah sah dulu baru masuk proses kelengkapan sarana prasarana dan SDM,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Kejaksaan Lubuklinggau Menyelidiki Dugaan Korupsi Multimedia

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, tengah memproses dugaan korupsi pengadaan alat multimedia di Dinas Pendidikan pada 2014 yang nilainya mencapai Rp1,8 miliar.

“Kita masih mengumpulkan data dan memeriksa beberapa saksi termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), AH dan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) DN,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Patris Yusrian Jaya melalui Kasi Intel Wilman Ernaldi, Minggu (11/1).

Ia mengatakan pengadaan alat multimedia untuk SMA/SMK se-Kota Lubuklinggau tahun 2014 itu, diduga kuat digelembungkan para pengelola proyek tersebut, sehingga ada dugaan kerugian negara dalam proyek itu.

Saat ini dugaan kasus tersebut masih dalam tahap pengumpulan data dan sudah memeriksa dua orang pegawai Disdik Lubuklinggau yakni AH dan DN.

Temuan dugaan kasus penggelembungan itu awalnya dari laporan masyarakat dan didalami, selain itu juga sudah memeriksa pihak rekanan yakni pelaksana lapangan CV Batara Panca Mutiha.

Namun ia belum memberikan keterangan secara rinci seputar pemeriksaan tersebut, dengan alasan melakukan proses penyelidikan lebih lanjut, ujarnya.

Kepala Disdik Lubuklinggau Mustofa Yusuf mengaku belum mengetahui adanya dugaan penggelembungan tersebut, sedangkan pengadaan alat multimedia itu sudah selesai dilakukan dan sudah disebar ke seluruh sekolah menengah atas dan kejuruan di Lubuklinggau.

“Masing-masing sekolah dibagi dua alat multimedia oleh pelaksana proyek, sedangkan dugaan penggelembungan itu saya belum tahu,” tuturnya.

Namun bila ada staf yang bersalah silakan saja di proses dan ia sangat mendukung proses hukum bagi pegawai yang bersalah, jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain