Jakarta, Aktual.co — Hubungan buruk yang terjadi antara eksekutif dan legislatif pada masa persidangan I DPR tahun sidang 2014-2015, dipastikan tidak terulang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Yuddy Chrisnandi menyatakan, saat ini semua menteri pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla siap memenuhi panggilan DPR.

“Sesuai dengan petunjuk dan arahan presiden, seluruh menteri-menteri di Kabinet Kerja siap dipanggil ke DPR, untuk hiring kapan saja,” kata Yuddy usai bertemu dengan pimpinan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/1). Dia mengatakan kehadirannya di Gedung DPR, kemarin, untuk memenuhi undangan dari pimpinan DPR yang ingin membahas persoalan terkait reformasi birokrasi.

“Saya hadir di DPR atas undangan pimpinan DPR, hadir sebagai bentuk ketaatan konstitusi dan sebagai bentuk penghormatan pemerintah kepada DPR,” tambahnya. Politisi Partai Hanura ini mengatakan, kedepan komunikasi antara eksekutif dan legislatif akan dibangun dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa.

Dia menambahkan, pemanggilan menteri nantinya akan diatur oleh setiap komisi dan pimpinan DPR untuk membahas kebijakan dan program yang akan dilaksanakan pemerintah. “Nantinya Kementerian apa diserahkan domiannya pada DPR dan setiap komisi akan membahas apa bersama Menteri,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, dalam pertemuan tertutup dengan seluruh pimpinan DPR ada sejumlah hal yang dititipkan kepada kementeriannya. Di antaranya adalah masukan agar pemerintah menjadikan reformasi birokrasi sebagai upaya preventif dalam pencegahan korupsi. “Sehingga tidak banyak lagi pejabat-pejabat baik di eksekutif maupun legislatif yang kemudian ditangkap karena langkanya tindakan-tindakan preventif,” kata Yuddy.

Laporan: Adi Adrian

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP PAN sekaligus tim sukses Zulkifli Hasan, Totok Daryanto mengatakan, jika Hatta didukung 24 DPW, maka Zulkifli didukung 33 DPW. Berarti, DPW mendukung kemimpina kedua calon tersebut. “Jadi dukung kanan dukung kiri. Tapi, dukungan ini masalah hubungan baik, menjaga silaturahim ada orang yang ga enak karena didatengin tim Pak Hatta, masa engga mau dukung?” ujar Totok saat dihubungi Aktual.co, Jumat (9/1).

Totok menjelaskan, rata-rata semua kader akan banyak mendengar apa yang menjadi nasihat dari Ketua MPP PAN, Amien Rais yang menyatakan, jabatan Ketua Umum sebaiknya dijabat satu kali periode. Sehingga, Hatta sebagai petahan sebaiknya tidak maju lagi sebagai calon ketum. “Ini hampir seluruh kader mendukung pak Amien,” jelas  Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.

Ia menambahkan, sebaiknya jabatan ketua umum dijaabat satu periode saja. Jadi, apapun prestasinya, dan sehebat apapun orangnya akan lebih baik jika hanya menjabat satu periode, apalagi kalau prestasinya biasa-biasa saja. “Biar semua kader punya kesempatan buat mimpin partai dan mengukir prestasi. Jadi, kita tidak risau, dan tidak khawatir (dukungan 24 DPW ke Hatta),” pungkasnya.

Laporan: Adi Adrian

Jakarta, Aktual.co — Pihak-pihak yang terkait dengan putusan Peninjauan Kembali, bertemu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk membicarakan mengenai Surat Edaran MA (SEMA) yang menyatakan PK perkara pidana dibatasi satu kali untuk mendapatkan kepastian hukum.
“Jadi kita coba cari ‘common ground’ supaya (PK) ini bisa kita laksanakannya yang baik, tidak elok kalau berdebat di media walau kalian sering pancing-pancing,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, sebelum pertemuan di gedung Kemenkumham Jakarta, Jumat (9/1).
Sejumlah pihak yang hadir antara lain Jaksa Agung HM Prasetyo, Wakil Komnas HAM Siane Indriani, Hakim Agung Artidjo Alkostar, Juru Bicara MA Suhadi, jaksa KPK Agus Prasetya, Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM Aidir Amin.
Berikutnya, Dirjen Pemasyarakatan Handoyo Sudrajat, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Harkristuti Harkrisnowo, Direktur Penuntutan KPK Ranu Mihardja, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimmly Asshidique, Direktur Kemanan dan Ketertiban Mabes Polri Bambang S dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Polisi Suhardi Alius.
“Kita lihat kalau ada yang berpandangan itu cukup satu kali demi kepastian hukum, ada yang melihat ini kan putusan MK, ada yang mengatakan putusan PK berkali-kali, tapi harus dibatasi juga novumnya,” kata dia.
“Boleh tapi harus ada pembatasan-pembatasan, harus ada argumentasi yang benar kalau asal saja nanti setiap orang bisa melakukan dengan alasan apa pun tidak menjamin keadilan dan kepastian hukum. Jadi ini yang mau kita bicarakan,” ungkap Yasonna.
Yasonna mengaku pertemuan tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
Namun, Yasonna belum dapat memastikan apakah pertemuan itu akan melahirkan peraturan baru terkait PK.
“Ya melihat nanti,” jawab Yasonna, saat ditanya mengenai kemungkinan aturan baru tersebut.
Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan bahwa pertemuan tersebut menargetkan agar diperoleh jalan keluar, sehingga eksekusi putusan tidak berlarut-larut demi terciptanya kepastian hukum.
“Ya nanti akan dibahas, ada putusan MK dan SEMA. Kita harus selaraskan antara keadilan dan kepastian hukum. Kedua-duanya memberikan jalan keluar nanti,” ujar Prasetyo.
Sehingga Prasetyo juga belum dapat memastikan kapan eksekusi terhadap terpidana hukuman mati yang yang kembali mengajukan PK.
“Hukuman mati kan beda, nyata tidak bisa digantikan lagi, kita hanya mengacu pada peraturan yang ada,” ungkap Prasetyo.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby