1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 39715

Kongres Umat Islam VI, Fokus Tiga Isu

Jakarta, Aktual.co —Tiga isu utama yang berkaitan erat dengan kiprah umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan dibahas dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI, 8-11 Februari 2015, di Yogyakarta. 
“Untuk penguatan umat Islam di Indonesia,” kata Ketua Panitia Pengarah KUII VI, Slamet Effendy Yusuf, saat jumpa pers di Kantor Majelis Ulama Indonesia, di Jakarta, Kamis (8/1).
Pertama, di bidang politik. Kata Slamet, penguatan politik umat Islam harus diterjemahkan dalam arti luas. Bukan hanya lewat partai politik. Tapi melalui kiprah yang baik di panggung politik nasional. Agar hak-hak umat Muslim dapat tersalurkan  lebih baik.
“Berbicara politik umat Islam dan Indonesia kami berupaya meletakkan secara sejajar antara Islam dan ke-Indonesiaan. Tidak perlu kita keluar dari kerangka yang ada,” kata dia.
Fokus kedua, adalah ekonomi. Menurutnya, perkembangan ekonomi saat ini cenderung membuat umat Muslim terpinggirkan, meski belakangan ekonomi relatif mengalami kemajuan.
“Umat tidak berada di depan. Ada kemajuan tapi masih banyak kekurangan sehingga harus ada pemikiran serius tentang peran umat,” kata dia.
Fokus ketiga, adalah sektor sosial dan budaya. Belakangan, sosial dan budaya Muslim sudah kurang terlihat ke permukaan atau terganti oleh ciri peradaban di luar Islam.
Tutur dia, terkait pengembangan wajah Indonesia di masa depan, perkembangan tata ruangnya, ciri Islam Nusantara yang mewarnai peradaban Indonesia mengalami perubahan signifikan. “Yaitu sudah tidak kelihatan,” kata dia.
KUII VI akan diadakan di Yogyakarta dan rencanannya dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden RI.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengatakan KUII VI ini akan menjadi ajang ketiga kalinya sejak Indonesia merdeka. Edisi sebelumnya diadakan pada tahun 2005 dan 2010.
Kongres ketiga ini mengambil tema “Penguatan Peran Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Umat Islam untuk Indonesia yang Berkeadilan dan Berperadaban”.

Artikel ini ditulis oleh:

Awasi Penyerobot, Ahok Ingin Jalur Transjakarta Diawasi CCTV

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin jalur Transjakarta dipasangi kamera pengawas atau CCTV sebanyak 3.000 CCTV. Kata dia, pemasangan CCTV dilakukan untuk mengawasi kendaraan yang menyerobot jalur Transjakarta. 
“Kita mau pasang CCTV. Nanti ke depan kalau CCTV sudah terpasang, bisa pantau pelat nomor kendaraan, karena CCTV kita sekarang enggak bisa mendeteksi pelat kan,” ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Kamis (8/1).
Diakui Ahok, saat ini upaya sterilisasi jalur Transjakarta memang kedodoran, karena kurang petugas. “Sebenarnya kita sudah minta polisi, tapi jumlahnya terbatas.”
Sanksi berupa denda maksimal juga dianggap belum bisa berjalan optimal. Alasannya pun sama. Karena kurang petugas untuk menangkap penerobos jalur Transjakarta. Ditambah lagi masih ada petugas di lapangan yang masih bisa disogok. 
Sebelumnya, Pemprov DKI pernah menggandeng Polda Metro Jaya untuk gencarkan sterilisasi jalur Transjakarta. Ancaman dendanya pun cukup besar, mencapai Rp500 ribu hingga Rp1 juta. 

Artikel ini ditulis oleh:

Audit BUMN, BPK Klaim Selamatkan Uang Negara Rp16,9 Triliun

Jakarta, Aktual.co — Anggota Auditor Keuangan Negara (AKN) VII BPK RI Achsanul Qosasi menyatakan bahwa pihaknya telah menyelamatkan uang negara sekitar Rp16,9 triliun dari hasil audit dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap seluruh perusahaan plat merah dalam tiga tahun, terhitung 2011 hingga 2013.

“Untuk BPK, periode yang lalu sudah menyelamatkan dan penghematan uang negara Rp16,9 triliun,” kata Achsanul di gedung BPK RI, Jakarta, Kamis (8/1).

Ia menegaskan, penghematan tersebut dihasilkan dari koreksi atas subsidi/PSO sebesar Rp16,9 triliun, koreksi cost recovery sebesar Rp2,9 triliun, serta sebesar Rp146,035 miliar dari hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, berupa penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara.

“Dari hasil audit yang dilakukan terhadap perusahaan pelat merah, kasus yang paling besar dan sering terjadi adalah ketidakpatuhan dan ketidakefisienan. Ada juga tentang bagaimana banyak BUMN yang salah melakukan investasi pengadaan barang. Detailnya sangat rahasia. Nanti di LHP Juni baru disampaikan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Imigrasi Mataram Akan Deportasi Dua Warga Australia

Jakarta, Aktual.co — Kantor Imigrasi Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan mendeportasi dua warga negara Australia yang tak memiliki paspor dan visa sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya di wilayah Pujut, Lombok Tengah.
Dua warga asal Negeri Kanguru itu bernama Richard Peter Monaghan dan Pedlow Michael Edward. Keduanya diamankan di wilayah Pujut, Lombok Tengah, pada Rabu (7/1) oleh Kodim setempat.
Kepala kantor Imigrasi Mataram Husni Thamrin mengatakan, kedua WNA itu diamankan berdasarkan hasil tindak lanjut dari pengamanan Kodim Lombok Tengah pada Rabu (7/1) di wilayah Pujut, Lombok tengah.
“Jika seluruh pemeriksaannya sudah rampung, rencananya dua warga asal Australia ini akan kami deportasi ke negaranya dan kami black list,” kata dia di Mataram, Kamis (8/1).
Untuk mencapai hal itu, kata dia, pihak Imigrasi Mataram menunggu paspor dan visa milik Pedlow Michael Edward dari perusahaan yang mensponsorinya. “Katanya paspor dan visanya ada di perusahaan yang berkantor di Jakarta, sudah kami koordinasi dan sedang menunggu konfirmasi.”
Sedangkan, Richard Peter Monaghan saat diperiksa oleh pihak Imigrasi Mataram, hanya menunjukan paspor saja. Namun, Paspor yang ditunjukannya berupa paspor kunjungan, bukan kerja. “Selain paspor yang tidak sesuai, dia juga tidak memiliki Visa Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas).”
Diketahui, kedatangan dua warga asing itu ke Lombok tengah, tepatnya di wilayah Pujut guna mencari emas. “Katanya di wilayah itu ada kandungan emas, jadi dari perusahaan mereka disponsori untuk melakukan kegiatan itu,” kata dia.
Kegiatan yang dilakukan oleh dua warga asing tersebut diketahui sudah berjalan sejak akhir Desember 2014 lalu. “Saat anggota ke lapangan, terlihat mereka sudah mulai meratakan lahan yang rencananya akan dijadikan lokasi kantor.”
Selain itu, kata dia, mereka menggunakan peralatan yang diduga milik militer untuk membuat sumur bor di wilayah tersebut. “Berdasarkan itu, Kodim Lombok tengah mengamankan keduanya bersama alat yang dicurigai milik militer luar negeri,” kata Husni.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

DKI Bangun Kampung Atlet 11 Hektar di Kemayoran

Jakarta, Aktual.co —Pemprov DKI akan bangun perkampungan atlet di lahan seluas 11 hektar di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Terkait akan dijadikannya Jakarta sebagai salah satu kota penyelenggara Asian Games 2018, selain Bandung dan Palembang.
“Ya, kita akan membangun perkampungan atlet di kawasan Kemayoran. Di sana ada berbagai sarana, termasuk venue aquatic,” kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balai Kota DKI, Kamis (8/1).
DKI juga akan merehab gelanggang olahraga (GOR) Velodrome di Jakarta Timur di 2016, agar berstandar internasional.
Kata Ahok, persiapan juga akan dilakukan dengan membangun sejumlah infrastruktur transportasi. Seperti lightrail dari Bandara Soekarno-Hatta ke sejumlah wilayah di Jakarta.
“Kita akan bangun lightrail dari Tangerang masuk ke Waduk Pluit, Kota Tua, Ancol, Kemayoran, Sunter, Kelapa Gading, hingga Bekasi. Jadi kita bangun dari barat ke timur di pesisir pantai. Nah, kita sedang kerjasama dengan swasta sehingga mereka dapat luas bangunan yang maksimum,” jelas dia.
Ahok berharap seluruh pembangunan infrastruktur selesai di 2017, sebelum perhelatan Asian Games.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat: Sanksi “Gijzeling” Bisa Berantas Mafia Pajak

Jakarta, Aktual.co —  Pengamat pajak Yustinus Prastowo mengatakan pemberian sanksi paksa badan atau penyanderaan (gijzeling) kepada penunggak pajak merupakan langkah maju dari pemerintah untuk memberantas mafia pajak.

Menurut Yustinus, walau hal tersebut diyakininya tidak akan berdampak langsung terhadap pendapatan pajak, namun akan memiliki efek jera jika dilakukan secara berkelanjutan dan simultan.

“Apalagi jika kantor pajak di daerah juga melakukan hal yang sama, efeknya akan lebih luar biasa. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat,” kata Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Analysis (CITA) saat dihubungi di Jakarta, Kamis (8/1).

Yustinus menambahkan sanksi “gijzeling” sudah cukup berat dan dibutuhkan dukungan kuat dari pemerintah agar petugas pajak tidak dikriminalisasi dalam proses penyanderaan ini. “Presiden sudah berkomitmen terhadap hal tersebut,” tambahnya.

Ia pun mendukung langkah serius pemerintah memberantas mafia pajak yang sudah mengakar cukup lama. Terlebih apabila Presiden secara langsung menangani masalah ini dengan mengatur koordinasi berbagai lembaga terkait.

Secara terpisah, Chief Research and Strategy Network of Market Investor (NMI) Reagy Sukmana mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat memberantas mafia pajak, mengingat target penerimaan pajak yang diminta Presiden terbilang tinggi.

“Melihat masih rendahnya ‘tax collection ratio’ yang masih di sekitaran level 52,7 persen dan untuk menyehatkan postur APBN, pemerintah diharapkan serius untuk memerangi mafia pajak. Saya melihat ada upaya baik pemerintah,” tuturnya.

Reagy menambahkan, berbagai langkah bisa diambil oleh pemerintah dalam memerangi mafia pajak seperti reformasi birokrasi dan memberlakukan sistem pajak “online” atau daring serta menekankan adanya integrasi antara KPK, PPATK, Ditjen Pajak, BPKP, dan penegak hukum lainnya.

“Presiden jangan ragu-ragu untuk memberantas. Mafia pajak yang sudah lama mendapatkan pembiaran akhirnya membuat penerimaan pajak tidak optimal. Padahal pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar,” ujarnya.

Menurut Reagy, Presiden sudah memiliki tekad untuk memerangi mafia pajak, namun ia mengingatkan agar hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan tidak terpaku pada kasus-kasus besar saja.

“Jika Presiden tidak berdiri paling depan dan tidak bergerak cepat, maka akan sulit bagi Dirjen Pajak terpilih untuk mencapai target penerimaan dan melakukan perbaikan internal mereka,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain