Jakarta, Aktual.co — Kantor Imigrasi Mataram, Nusa Tenggara Barat, telah mengamankan dua warga asal Austalia karena diketahui tidak mengantongi paspor kerja dan Visa Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas).
Dua warga asal Negera Kanguru itu bernama Richard Peter Monaghan dan Pedlow Michael Edward. Keduanya diamankan di wilayah Pujut, Lombok Tengah, pada Rabu (7/1) oleh Kodim setempat.
Mengetahui hal itu, Kepala kantor Imigrasi Mataram Husni Thamrin langsung mengutus anggotanya untuk memeriksa kedua warga asing itu.
“Awalnya pengamanan dilakukan oleh Kodim Lombok Tengah, terkait aktivitas mereka yang dicurigai menggunakan peralatan militer di wilayah Pujut. Kemudian, setelah diperiksa keduanya malah tidak memiliki paspor dan visa kerja,” kata dia kepada wartawan, Kamis (8/1), usai dihubungi oleh Kodim Lombok Tengah. 
Berdasarkan hal itu, keduanya langsung digiring oleh pihak imigrasi Mataram pada Rabu (7/1) untuk diproses lebih lanjut. Kedua warga asing itu diketahui tidak memiliki Visa Kitas dan salah satu darinya tidak mampu menunjukan paspor. “Si Richard punya paspor, namun yang digunakannya adalah paspor kunjungan, bukan paspor kerja.”
Sedangkan Pedlow, kata dia, tidak dapat menunjukan Paspor dan Visa Kitas saat diminta oleh anggotanya dilapangan. “Alasannya paspor dan Visanya disimpan oleh perusahaan di Jakarta,” kata Husni.
Kedatangan kedua warga asing itu ke wilayah Pujut diketahui sejak akhir Desember 2014. “Aktivitas mereka sudah sampai meratakan lahan disekitarnya dan membuat sebuah sumur bor menggunakan peralatan militer,” kata dia.
Lebih lanjut dia menuturkan, aktivitas yang dilakukan kedua warga asing itu adalah ingin mencari emas di wilayah tersebut. “Mereka mengaku disponsori oleh sebuah perusahaan untuk mencari emas di daerah sana. Katanya diwilayah itu terdapat kandungan emas,” katanya.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh, dikatakannya bahwa Richard Peter Monaghan berasal dari PT Archipelago Indonesia Drilling dan Training, sedangkan Pedlow Michael Edward dari PT Servita Benicdo.
Kemudian, terkait peralatan yang ditemukan kodim Lombok Tengah sejenis milik militer itu. Husni mengatakan bahwa si Pedlow dahulunya adalah mantan militer di Australia. Hal itu diungkapkannya berdasarkan pengakuan Pedlow.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Orang dekat Akil Mochtar, Muhtar Ependy berkelit soal uang penanganan sengketa Pilkada Palembang di Mahkamah Konstitusi, yang dititipkan di kantor BPD Kalimantan Barat. 
Pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini menyebut uang dari Masyito, istri Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton, merupakan pembayaran atribut kampanye pada Pilkada.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/1), Muhtar membantah keterangan Masyito, yang menyebut uang Rp 7,5 miliar yang dititipkan di BPD Kalbar Cabang Jakarta digunakan untuk mengurus sengketa Pilkada di MK lantaran Romi Herton kalah di Pilkada.
“Itu urusan beliau (Masyito). Kalau saya mengatakan itu untuk pembayaran atribut kampanye,” kata Muhtar.
Lantas, Jaksa KPK Pulung Rinandoro mencecar Muhtar atas keterangan yang berbeda saat menjadi saksi pada perkara suap dengan terdakwa Akil Mochtar. Pada sidang tersebut, Muhtar menyebut tidak pernah bertemu dengan Masyito di BPD Kalbar pada 13 Mei 2013.
Namun hari ini, Muhtar mengaku bertemu Masyito di BPD Kalbar terkait penyerahan uang sebagai pembayaran atribut pesanan Romi kalau maju dalam Pilkada. 
“Pada saat (persidangan Akil_red) menerangkan di BPD Kalbar pada saat itu siapa yang datang, saudara mengatakan itu adalah pegawai asuransi. Nah sekarang saudara mengatakan itu adalah terdakwa. Saudara pada waktu di sidang Akil itu disumpah, saudara mengatakan itu petugas asuransi. Sekarang disini saudara disumpah pun mengatakan yang berbeda, itu adalah saudara Masyito. Dua sumpah ini Pak?” kata Jaksa Pulung.
Muhtar menyebut keterangan hari ini merupakan keterangan yang benar. “Saya mengatakan itu karena saya ingin menjadi orang yang jujur. Saya takut dilaknat Allah dan saya tidak ingin memfitnah orang. Makanya saya katakan Lillahi Ta’ala,” kata Muhtar.
Kemudian, jaksa kembali menanggapi jawaban Muhtar yang dianggap tidak konsisten. “Pada saat persidangan dulu, saudara juga mengatakan Lillahi Ta’ala, sekarang pun saudara mengatakan Lillahi Ta’ala ini persidangan yang jujur?” kata Jaksa.
Pada akhirnya Muhtar tetap menyangkal duit dari Masyito yang dititipkandi BPD Kalbar terkait penanganan sengketa Pilkada di MK.  “Saya jujur apa adanya,” timpalnya.
Pada persidangan dengan terdakwa Muhtar Ependy pada 27 November 2014, Masyito mengakui memberi duit miliaran ke Muhtar. Duit ini diminta Muhtar untuk mengurus sengketa Pilkada Palembang.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan kedatangan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto hanya untuk mengundang Kalla ke acara Musyawarah Nasional Hanura yang akan diadakan di Solo, Jawa Tengah. Kalla membantah pertemuannya dengan Wiranto ini terkait pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Bali Akbar Tandjung dan Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono. “Pak Wiranto kan teman baik mengundang ke acara Munas di Hanura di Solo,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (8/1).

Sebagai teman, lanjut Kalla, dia dan Wiranto saling bertukar informasi mengenai politik bangsa. “Ya biasa lah kan teman-teman, tentu saling tukar informasi dan hal-hal apa saja yang bisa dilaksanakan secara bersama-sama, tentu juga politik tentang bagaimana ke depan bangsa ini,” sambung dia. Kalla juga membantah pertemuannya dengan Wiranto dalam rangka menawarkan Wiranto posisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Mengenai pertemuan Jokowi dengan Akbar dan Agung, Kalla menyampaikan tidak ada hal spesial yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Kalla menilai pertemuan itu dilakukan dalam rangka menjaga komunikasi politik.