Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan kedatangan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto hanya untuk mengundang Kalla ke acara Musyawarah Nasional Hanura yang akan diadakan di Solo, Jawa Tengah. Kalla membantah pertemuannya dengan Wiranto ini terkait pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Bali Akbar Tandjung dan Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono. “Pak Wiranto kan teman baik mengundang ke acara Munas di Hanura di Solo,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (8/1).

Sebagai teman, lanjut Kalla, dia dan Wiranto saling bertukar informasi mengenai politik bangsa. “Ya biasa lah kan teman-teman, tentu saling tukar informasi dan hal-hal apa saja yang bisa dilaksanakan secara bersama-sama, tentu juga politik tentang bagaimana ke depan bangsa ini,” sambung dia. Kalla juga membantah pertemuannya dengan Wiranto dalam rangka menawarkan Wiranto posisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Mengenai pertemuan Jokowi dengan Akbar dan Agung, Kalla menyampaikan tidak ada hal spesial yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Kalla menilai pertemuan itu dilakukan dalam rangka menjaga komunikasi politik.

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Jasman Pandjaitan mengatakan, saat ini pihaknya tengah memproses kasus dugaan suap yang dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Mukhlis.
“Memang diduga Kajari Bengkalis ketemu dengan terlapor (CV SPM-red) di Singapura,” kata Jasman usai pelantikan Satgssus P3TPK di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/1).
Dalam hal ini, Muhklis diduga menerima suap dari CV Surya Perdana Motor (SPM). Diketahui PT BLJ dengan CV SPM tengah berkasus terkait dugaan wanprestasi terkait penyertaan modal sebesar Rp 300 miliar dimana Direktur BLJ, Yusrizal sudah ditetapkan tersangka.
Tim Jamwas, sambung Jasman, hari ini sudah memanggil tim kuasa hukum Direktur BLJ Yusirzal, yakni dari Ihza dan Ihza Law Firm yang dinahkodai Mantan Menteri Hukum dan Ham Yusril Ihza Mahendra untuk dimintai klarifikasi guna menambahkan bukti dugaan suap.
“Dimintai keterangan terkait laporanya soal dugaan suap Kajari Bengkalis.”
Sementara itu salah satu kuasa hukum PT BLJ, Arfa Gunawan di gedung Jamwas Kejagung mengaku tim pengawas meminta klairifkasi soal laporan dugaan suap tersebut. 
“Jadi diduga Kajari ini menerima dana dari PT CV SPM di Singapur, dan klien kami diperiksa. Itu masih dalam penelitian di Jamwas,” kata Arfa.
Selain diduga menerima uang tunai senilai Rp 250 juta dan cek Rp 5 miliar dari CV SPM, dalam perkembangannya, Mukhlis juga diduga menerima honor ‘gelap’ setiap bulannya dari PDAM Bengkalis senilai Rp 7 juta. Honor gelap itu dibuktikan dengan adanya SK Direksi PDAM Kabupaten Bengkalis No. 25/PDAM-Kab/IX/2012/a. Tentang Penunjukan Tenaga Ahli Hukum PDAM Kabupaten Bengkalis
“Hari ini kita juga memberikan data tambahan terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh oknum Kajari Bengkalis, dengan menerima honor tiap bulan dari PDAM di bengkalis.”
Diharapkan, sambung Arfa data tambahan yang diberikannya itu dapat menguak lebih lanjut pelanggaran-pelanggaran lain yang melibatkan Mukhlis. “Kita percaya Jamwas sudah menindaklanjuti ini. Kini tim Jamwas sedang mengumpulkan hasil dari tindaklanjut itu. Kita hanya memberi tambahan informasi saja,” kata Arfa.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memperkirakan alokasi dana untuk membayarkan ganti rugi korban lumpur Lapindo cair pada Maret 2015. Perkiraan ini berdasarkan asumsi jika alokasi dana yang diajukan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan itu disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. “Itu kan seperti siklus APBN-P, kalau masuk APBN-P, ke DPR, Maret (cair)” kata Basuki di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (8/1).

Terkait pinjaman uang pemerintah untuk membayar ganti rugi Lapindo ini, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat telah mengirimkan surat dan memanggil pihak Lapindo. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat juga telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Kabinet dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Saya kirim surat ke Seskab, bikin tim perundingan, surat ke BPKP untuk audit yang sudah dibayarkan dan yang belum untuk dibawa ke perundingan untuk menyusun perundingannya, ini saya baru kemarin Senin suratnya ke Pak Seskab,” kata Basuki.

Ia pun mengungkapkan kemungkinan penambahan alokasi anggaran untuk dipinjamkan kepada Lapindo. “Bisa, tapi enggak banyak karena ada pesantren yang belum masuk,” tambah dia. Pemerintah memutuskan untuk meminjamkan dana kepada PT Minarak Lapindo Jaya agar perusahaan itu bisa membayarkan kewajibannya kepada warga yang terkena dampak lumpur Lapindo. Nilai yang akan dipinjamkan pemerintah kepada Lapindo sesuai dengan aset Lapindo, yakni Rp 781 miliar. Dengan pinjaman itu, pemerintah meminta Lapindo untuk bisa melunasi tunggakan kepada masyarakat. Jika uang pinjaman ini tidak dikembalikan dalam kurun waktu empat tahun, pemerintah bakal menyita aset PT Lapindo.

Selama ini, korban dalam peta area terdampak menjadi tanggung jawab Lapindo. Sementara itu, korban di luar peta area terdampak ditanggung oleh pemerintah. Namun, karena Lapindo sudah kehabisan dana, belum semua korban dalam peta area terdampak yang mendapatkan ganti rugi. Pada Maret lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan enam korban lumpur Lapindo yang berada dalam area terdampak. Intinya, MK meminta negara—dengan kekuasaan yang dimiliki—menjamin dan memastikan pelunasan ganti rugi korban dalam peta area terdampak.