2 Januari 2026
Beranda blog Halaman 39730

Pertamina: Dua Persen Pelanggan Migrasi ke Elpiji 3Kg

Jakarta, Aktual.co — PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V memerkirakan peralihan konsumsi elpiji dari tabung nonsubsidi 12 kilogram ke yang bersubsidi ukuran tiga kilogram hanya sekitar dua persen pascapenaikan harga gas tersebut awal Januari 2015.

“Walau ada peralihan ke yang bersubsidi, kami pastikan pasokan elpiji tabung tiga kilogram aman,” kata Assistant Manager External Relation Pertamina MOR V (Jatim, Bali, Nusatenggara), Heppy Wulansari, di Surabaya, Kamis (8/1).

Ia mengungkapkan, tahun ini Pertamina telah menambah pasokan elpiji tiga kilogram untuk wilayah Jatim sebanyak 1.229.847 metrik ton. Angka tersebut mengalami kenaikan delapan persen dibandingkan tahun sebelumnya tercatat 1.140.859 metrik ton.

“Penambahan ketersediaan elpiji sebanyak delapan persen tahun ini merupakan bagian dari antisipasi kemungkinan adanya eksodus dari konsumen tabung 12 kilogram ke tabung melon (tiga kilogram),” ujarnya.

Akan tetapi, jelas dia, apabila melihat pola konsumsi pada penaikan sebelumnya maka kemungkinan eksodus masyarakat di wilayah kerjanya maksimal dua persen. Sementara itu, Pertamina telah melakukan penaikan harga sebanyak tiga kali dalam setahun terakhir.

“Penaikan pertama terjadi pada Januari 2014, disusul Oktober 2014, dan terakhir 2 Januari 2015,” katanya.

Ia menambahkan, pada penaikan harga awal tahun lalu eksodus konsumen dari tabung elpiji 12 kilogram ke tabung elpiji tiga kilogram hanya dua persen. Sementara penaikan harga pada penghujung tahun lalu peralihan masyarakat hanya satu persen.

“Penyebab adanya ancaman eksodus pembelian konsumen karena adanya disparitas harga yang lebar,” katanya.

Untuk itu, kata dia, Pertamina MOR V telah melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat (Pemprov Jatim), dan kepolisian. Bahkan, pihaknya telah menunjuk SPBU yang menjual elpiji sebagai patokan harga.

“Jikalau nantinya ada pembelian sporadis akan kami lakukan tindakan, termasuk bila terjadi kelangkaan,” katanya.

Upayanya, lanjut dia, bisa dengan melakukan penambahan pasokan elpiji sehingga diharapkan dapat mengurai penyebab kelangkaan. Pertamina MOR V telah melakukan koordinasi dengan Pemprov Jatim dan aparat kepolisan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya eksodus pembelian.

“Sementara konsumsi elpiji tabung 12 kilogram di MOR V mencapai 8.464 metrik ton (MT) per bulan dan elpiji tabung tiga kilogram terserap 96.101 MT/ bulan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Adu Jotos dengan Polisi, Kuli Panggul Ini Dicokok Polsek Cengkareng

Jakarta, Aktual.co — Aparat Kepolisian Sektor Cengkareng mencokok kuli panggul Bambang Setiawan karena adu jotos dengan anggota Brimob Detasemen A Pelopor Polda Metro Jaya Brigadir Ricka Ardiansyah (31).  “Awalnya karena senggolan sepeda motor,” kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Cengkareng Ajun Komisaris Polisi Tos Riyadi Jamal di Jakarta, Kamis (8/1).
Riyadi menjelaskan kronologis kejadian berawal saat korban bersama istrinya melintasi di Jalan Kamal Raya Cengkareng Jakarta Barat. Tepat di depan Perumahan Taman Kencana, korban bertemu dengan pelaku yang mengendarai motor bernomor polisi B-4308-BAV.
Riyadi menyebutkan Bambang mengendarai motor secara ugal-ugalan kemudian korban menghentikan motor pelaku karena kesal. Pelaku yang tidak terima mengajak Brigadir Ricka berkelahi hingga terjadi adu jotos di tengah jalan.
“Pelaku juga mengaku sebagai anggota polisi,” kata Riyadi.
Saat berkelahi pelaku mengeluarkan air softgun dari balik pinggangnya dan menodongkan ke arah kepala Brigadir Ricka. Namun anggota Brimob itu mampu melumpuhkan tersangka dan mengamankan senjata, selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Cengkareng. Berdasarkan pengakuan tersangka mendapatkan air softgun milik bapak angkatnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Batal Sewa Pengacara, Ahok Minta Dibela Kejagung

Jakarta, Aktual.co —Ketimbang sewa jasa pengacara, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ternyata lebih memilih minta ‘pembelaan’ Kejaksaan Agung untuk menghadapi gugatan-gugatan terhadap Pemprov DKI.
Alasannya, dia khawatir pengacara yang dipakai Pemprov DKI nanti justru malah pengacara nakal yang doyan bermain dengan mafia tanah. 
“Kalau dia bagian dari mafia tanah gimana? Kalau saya jadi pengacara pemda, bisa saja ada main. Kita enggak tahu kan?” ujar mantan Bupati Belitung Timur itu, di Balai Kota DKI, Kamis (8/1).
Dengan alasan itu, Ahok sekarang lebih memilih mengandalkan Kejagung, untuk membantu memenangkan Pemprov DKI dalam sengketa-sengketa hukum. “Lebih baik sekarang andalin jaksa.” 
Dukungan Kejagung, kata dia, dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa kontrak-kontrak dengan pihak swasta. Di mana selama ini Pemprov DKI tidak menggugat dan sering kalah saat dituntut swasta. 
Seperti kasus kontrak Bantargebang soal sampah, sengketa tanah milik Bank DKI dengan Lippo, dan masalah Lokasari.
“Itu yang kita minta ke Kejaksaan mesti dukung kita, ya kita dong yang dimenangin,” kata Ahok.
Diketahui, Rabu (7/1) kemarin Ahok menyambangi Kejagung temui Jaksa Agung HM Prasetyo. Awalnya dia beralasan ke sana hanya untuk berkonsultasi mengenai rencana Pemprov DKI sewa jasa pengacara. 
Pengacara-pengacara itu, kata Ahok, akan dipakai untuk menangani sengketa-sengketa Pemprov DKI. Salahsatunya pihak yang menduduki secara ilegal lahan milik Pemprov tapi menolak direlokasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Presiden: Jangan Berlebihan tentang Pemberitaan ‘Travel Warnig’

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan agar tidak perlu berlebihan dalam pemberitaan terkait dengan peringatan perjalanan (travel warning), yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dan Australia agar warganya berhati-hati terutama di Surabaya dan Bali.

“Saya tidak dapat informasi apa-apa soal keamanan. Artinya kita aman-aman saja, jangan berlebihan,” kata Presiden di depan restoran seafood seusai makan siang bersama wartawan di Jakarta, Kamis (8/1). Hal ini dikatakannya menjawab pertanyaan wartawan terkait “travel warning” yang dikeluarkan Australia dan Amerika Serikat.

Sebelumnya diberitakan menyadari potensi ancaman terkait hotel dan bank Amerika Serikat di Surabaya, Kedutaan Besar negara adidaya itu akhirnya mengeluarkan peringatan kepada seluruh warganya yang tinggal di kota pahlawan tersebut. Pada Sabtu (3/1) Kedutaan AS memberikan peringatan bagi warganya untuk selalu waspada dan hati-hati saat mengunjungi fasilitas tertentu.

Menyusul kemudian, Pemerintah Australia yang juga memperingatkan warganya untuk berhati-hati liburan di Indonesia. Mereka mewaspadai serangan yang akan dilakukan oleh teroris. Menurut mereka, tindakan terorisme bisa terjadi kapan saja. Warga negara Australia selama ini menempati posisi tertinggi kunjungan wisman ke Bali.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, hak pemerintah Amerika Serikat untuk memperingatkan warganya. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengatakan bahwa situasi di Surabaya tetap terkendali dan berharap agar masyarakat tidak terpengaruh peringatan perjalanan Amerika Serikat dan Australia.

“Seluruh aparat keamanan, baik kepolisian daerah di Jawa Timur, maupun Pangdam Brawijaya, mereka melakukan tugasnya secara responsif dan proporsional… sehingga saya harap masyarakat tidak ikut terganggu oleh peringatan itu,” katanya saat menggarisbawahi kondisi di Surabaya dan Jaga Timur pada umumnya.

Tiga Bulan Bolos, Aiptu Pudjo Dicopot dari Kepolisian

Jakarta, Aktual.co — Tinggalkan tugas selama tiga bulan berturut-turut, anggota Kepolisian Resor Kota Surakarta Aiptu Pudjo Suparwoko diberhentikan dengan tidak homat.
Aiptu Pudjo Suparwoko terakhir yang menjadi anggota Polsek Banjarsari, Polresta Surakarta diberhentikan dengan tidak hormat per 31 Desember 2014. Pemberhentian itu digelar di Markas Polresta Surakarta di Kota Solo, Kamis (8/1), dengan inspektur upacara Kapolresta Kombes Pol Iriansyah.
Dia dinilai telah melanggar Pasal 11 huruf c jo Pasal 14 Ayat (1) huruf Peraturan Pemerintah RI nomor 1/2003, sesuai Keputusan Polda Jateng nomor:Kep/2207/XII/2014 tentang PTDH yang ditandatangani oleh Kepala Biro SDM Polda Jateng Kombes Pol Andhi Hartoyo.
Pada upacara PTDH yang digelar di Markas Polresta Surakarta itu, tidak dihadiri oleh Aiptu Pudjo Suparwoko. Pada kesempatan itu, secara simbolis surat keputusan pemberhentian dibacakan oleh Kapolresta Surakarta Iriansyah, selaku inspiktur upacara.
Iriansyah mengaku selama menjabat pimpinan kepolisian di Polresta Surakarta, dia sudah tiga kali ini menggelar upacara PTDH. Langkah tersebut, katanya, ditempuh karena mereka dinilai tidak layak lagi menjadi anggota Polri yang bertugas sebagai penegak hukum, pengayom, dan pelindung masyarakat.
Keputusan PTDH terhadap anggota Polri tersebut, kata dia, prosesnya sudah melalui mekanisme norma yang ada sehingga diputuskan oleh pimpinan ditingkat Polda Jateng.
“Kita pada prinsipnya harus mengubah Polri ke depan menjadi anggota kepolisian yang benar-benar sebagaimana tuntutan bangsa dan negara ini. Polri yang hadir memelihara kamtibmas, penegak hukum, dan pengayom, serta pelindung masyarakat seperti yanga diharapkan,” kata dia.
Selain itu, pihaknya juga harus berani menghadapi kenyataan bahwa anggota Polri yang memang tidak layak, harus ditindak, termasuk anggotanya yang bertugas di jajaran Polresta Surakarta itu.
Dia mengatakan hal tersebut dilakukan juga terhadap seorang anggotanya yang kini masih menjalani tahanan karena terlibat kasus narkoba. Dia menjelaskan tentang komitmen pimpinan Polri, bahwa mereka yang tidak layak menjadi anggota Polri dan hanya merusak citra kepolisian, harus ditindak dengan tegas.
“Hal ini wujud kepemimpinan yang harus ditegakan, dan dari upacara tiga kali PTDH sudah empat anggota yang dihentikan dari kesatuannya,” kata dia.
Menyinggung soal anggotanya bernama Eko yang terlibat narkoba, dia menjelaskan, yang bersangkutan menjalani tahanan sudah dua bulan terakhir terkait dengan proses hukum.
“Namun, bagi anggota yang melakukan pelanggaran yang baru sekali bisa dilakukan pembinaan hingga mereka kembali mengubah perilakunya sebagai anggota Polri,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Pemerintah Naikkan Harga Elpiji 12Kg, Apa Ingin Permainkan Rakyat?

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah dinilai mempermainkan masyarakat dengan menaikkan harga elpiji 12 kilogram. Setelah sebelumnya menurunkan harga BBM hanya Rp900per liter. “Ini sama saja dengan tindakan memindahkan beban fiskal yang berat kepada pundak rakyat.

Kalau memang benar-benar harga minyak diserahkan ke pasar bebas, harusnya bea produksinya lebih rendah yaitu tidak lebih dari Rp.6000 per liter. Karena minyak dunia saat ini sedang turun,” kata Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir. Ia menilai permainan pemerintah terlihat norak dengan menurunkan harga BBM Tetapi juga menaikkan harga elpiji 12Kg.

Harga kenaikan itu sebesar Rp 1500 per KG sehingga harga elpiji 12 KG menjadi Rp160 ribu. “Seharusnya ongkos atau harga Energi nasional yg menyangkut hajat hidup rakyat banyak tidak boleh dilepas ke pasar bebas. Kebijakan melanggar Pasal 33 UUD 1945. Dan juga keputusan MK yg baru lalu,” kata Politisi PAN itu.

Meruginya pemerintah, kata Hafisz, karena Pertamina berpatokan pada harga minyak mentah dari Saudi Arabia. Dengan demikian menjadi tidak adil dalam penentuan harga. “Quo vadis pemerintahan Jokowi, kami memandang arah kebijakan pemerintah telah jauh bergeser dari isi janji janji pilpres kemarin yang pro rakyat namun kini pro-kapitalis bahkan berpotensi menjadi neo-liberal,” katanya.

Berita Lain