Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan agar tidak perlu berlebihan dalam pemberitaan terkait dengan peringatan perjalanan (travel warning), yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dan Australia agar warganya berhati-hati terutama di Surabaya dan Bali.

“Saya tidak dapat informasi apa-apa soal keamanan. Artinya kita aman-aman saja, jangan berlebihan,” kata Presiden di depan restoran seafood seusai makan siang bersama wartawan di Jakarta, Kamis (8/1). Hal ini dikatakannya menjawab pertanyaan wartawan terkait “travel warning” yang dikeluarkan Australia dan Amerika Serikat.

Sebelumnya diberitakan menyadari potensi ancaman terkait hotel dan bank Amerika Serikat di Surabaya, Kedutaan Besar negara adidaya itu akhirnya mengeluarkan peringatan kepada seluruh warganya yang tinggal di kota pahlawan tersebut. Pada Sabtu (3/1) Kedutaan AS memberikan peringatan bagi warganya untuk selalu waspada dan hati-hati saat mengunjungi fasilitas tertentu.

Menyusul kemudian, Pemerintah Australia yang juga memperingatkan warganya untuk berhati-hati liburan di Indonesia. Mereka mewaspadai serangan yang akan dilakukan oleh teroris. Menurut mereka, tindakan terorisme bisa terjadi kapan saja. Warga negara Australia selama ini menempati posisi tertinggi kunjungan wisman ke Bali.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, hak pemerintah Amerika Serikat untuk memperingatkan warganya. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengatakan bahwa situasi di Surabaya tetap terkendali dan berharap agar masyarakat tidak terpengaruh peringatan perjalanan Amerika Serikat dan Australia.

“Seluruh aparat keamanan, baik kepolisian daerah di Jawa Timur, maupun Pangdam Brawijaya, mereka melakukan tugasnya secara responsif dan proporsional… sehingga saya harap masyarakat tidak ikut terganggu oleh peringatan itu,” katanya saat menggarisbawahi kondisi di Surabaya dan Jaga Timur pada umumnya.

Jakarta, Aktual.co — Tinggalkan tugas selama tiga bulan berturut-turut, anggota Kepolisian Resor Kota Surakarta Aiptu Pudjo Suparwoko diberhentikan dengan tidak homat.
Aiptu Pudjo Suparwoko terakhir yang menjadi anggota Polsek Banjarsari, Polresta Surakarta diberhentikan dengan tidak hormat per 31 Desember 2014. Pemberhentian itu digelar di Markas Polresta Surakarta di Kota Solo, Kamis (8/1), dengan inspektur upacara Kapolresta Kombes Pol Iriansyah.
Dia dinilai telah melanggar Pasal 11 huruf c jo Pasal 14 Ayat (1) huruf Peraturan Pemerintah RI nomor 1/2003, sesuai Keputusan Polda Jateng nomor:Kep/2207/XII/2014 tentang PTDH yang ditandatangani oleh Kepala Biro SDM Polda Jateng Kombes Pol Andhi Hartoyo.
Pada upacara PTDH yang digelar di Markas Polresta Surakarta itu, tidak dihadiri oleh Aiptu Pudjo Suparwoko. Pada kesempatan itu, secara simbolis surat keputusan pemberhentian dibacakan oleh Kapolresta Surakarta Iriansyah, selaku inspiktur upacara.
Iriansyah mengaku selama menjabat pimpinan kepolisian di Polresta Surakarta, dia sudah tiga kali ini menggelar upacara PTDH. Langkah tersebut, katanya, ditempuh karena mereka dinilai tidak layak lagi menjadi anggota Polri yang bertugas sebagai penegak hukum, pengayom, dan pelindung masyarakat.
Keputusan PTDH terhadap anggota Polri tersebut, kata dia, prosesnya sudah melalui mekanisme norma yang ada sehingga diputuskan oleh pimpinan ditingkat Polda Jateng.
“Kita pada prinsipnya harus mengubah Polri ke depan menjadi anggota kepolisian yang benar-benar sebagaimana tuntutan bangsa dan negara ini. Polri yang hadir memelihara kamtibmas, penegak hukum, dan pengayom, serta pelindung masyarakat seperti yanga diharapkan,” kata dia.
Selain itu, pihaknya juga harus berani menghadapi kenyataan bahwa anggota Polri yang memang tidak layak, harus ditindak, termasuk anggotanya yang bertugas di jajaran Polresta Surakarta itu.
Dia mengatakan hal tersebut dilakukan juga terhadap seorang anggotanya yang kini masih menjalani tahanan karena terlibat kasus narkoba. Dia menjelaskan tentang komitmen pimpinan Polri, bahwa mereka yang tidak layak menjadi anggota Polri dan hanya merusak citra kepolisian, harus ditindak dengan tegas.
“Hal ini wujud kepemimpinan yang harus ditegakan, dan dari upacara tiga kali PTDH sudah empat anggota yang dihentikan dari kesatuannya,” kata dia.
Menyinggung soal anggotanya bernama Eko yang terlibat narkoba, dia menjelaskan, yang bersangkutan menjalani tahanan sudah dua bulan terakhir terkait dengan proses hukum.
“Namun, bagi anggota yang melakukan pelanggaran yang baru sekali bisa dilakukan pembinaan hingga mereka kembali mengubah perilakunya sebagai anggota Polri,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah dinilai mempermainkan masyarakat dengan menaikkan harga elpiji 12 kilogram. Setelah sebelumnya menurunkan harga BBM hanya Rp900per liter. “Ini sama saja dengan tindakan memindahkan beban fiskal yang berat kepada pundak rakyat.

Kalau memang benar-benar harga minyak diserahkan ke pasar bebas, harusnya bea produksinya lebih rendah yaitu tidak lebih dari Rp.6000 per liter. Karena minyak dunia saat ini sedang turun,” kata Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir. Ia menilai permainan pemerintah terlihat norak dengan menurunkan harga BBM Tetapi juga menaikkan harga elpiji 12Kg.

Harga kenaikan itu sebesar Rp 1500 per KG sehingga harga elpiji 12 KG menjadi Rp160 ribu. “Seharusnya ongkos atau harga Energi nasional yg menyangkut hajat hidup rakyat banyak tidak boleh dilepas ke pasar bebas. Kebijakan melanggar Pasal 33 UUD 1945. Dan juga keputusan MK yg baru lalu,” kata Politisi PAN itu.

Meruginya pemerintah, kata Hafisz, karena Pertamina berpatokan pada harga minyak mentah dari Saudi Arabia. Dengan demikian menjadi tidak adil dalam penentuan harga. “Quo vadis pemerintahan Jokowi, kami memandang arah kebijakan pemerintah telah jauh bergeser dari isi janji janji pilpres kemarin yang pro rakyat namun kini pro-kapitalis bahkan berpotensi menjadi neo-liberal,” katanya.

Jakarta, Aktual.co — Seperti yang pernah kita ketahui ‘Tragedi Berdarah’ tahun 1998 silam, yang telah merenggut banyak korban terutama dari pihak Mahasiswa dari kampus Trisakti dalam demo besarnya untuk menurunkan rezim Orde Baru yang dipimpin mantan Presiden Soeharto kala itu.

Di Djakarta Theater, MNC Picture telah merilis screaning film berjudul ‘Dibalik 98’ yang mengisahkan tentang dibalik peristiwa masa-masa awal Reformasi tersebut dalam kurun waktu 1998, dengan peran-peran mengagumkan dari Chelsea Islan dan Boy William yang berperan sebagai dua Mahasiswa Universitas Trisakti yang dibalut kisah asmara.

Selain itu, juga ada Amaroso Katamsi yang berperan sebagai Presiden Soeharto saat itu, dan ini merupakan peran ketiga dirinya menjadi Pak Harto. Disamping itu, juga ikut dibintangi oleh Donny Alamsyah, Fauzi Baadila,  dan Alya Rohali.

Film yang disutradarai oleh Lukman Sardi ini mengisahkan kisah perjuangan keluarga dan pengorbanan cinta melewati tragedi Mei 1998, dan krisis moneter yang membuat rakyat Indonesia panik dan dicengkram rasa ketakutan, sesuai dengan judul film ‘Dibalik 98’.

“Ini film tentang drama keluarga, percintaan dengan latar belakang 98. Data-data kebeneran yang kita dapat juga dari buku yang sudah dipublish salah satunya seperti buku bapak BJ Habibie,”  kata Lukman Sardi, selaku sutradara film ‘Dibalik 98’, kepada Aktual.co.

Lukman Sardi memastikan, bahwa data-data tersebut dapat dipertanggung jawabkan (valid). Ia juga memperoleh data dari riset interview selama kurang lebih tiga bulan.

Artikel ini ditulis oleh: