Jakarta, Aktual.co — Materi putusan belum siap majelis hakim Pengadilan Negeri Palu menunda sidang vonis kasus pencucian uang dan korupsi dengan terdakwa Ritha Sahara, Kamis (8/1).
“Masih ada yang perlu dibenahi. Jangan sampai putusan ini mencederai keadilan masyarakat,” kata Ketua Majelus Hakim Romel Tampubolon di Palu.
Penundaan sidang perkara tersebut telah terjadi selama dua kali, terhitung sejak Rabu (7/1). Romel mengatakan sidang putusan perkara tersebut akan dilakukan pada Jumat (9/1) siang.
Terdakwa Ritha Sahara telah hadir di Pengadilan Negeri Palu sejak pukul 10.15 Wita. Begitu mengetahui sidang ditunda, Ritha pulang ditemani sopir.
Sebelumnya, Ritha Sahata dituntut jaksa sembilan tahun penjara dan harus mengganti kerugian negara sebesar Rp 6 miliar. Ritha merupakan tersangka kasus penyelewengan dana operasional Gubernur Sulawesi Tengah periode 2007-2012 dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 21 miliar.
Ritha yang merupakan bekas bendahara Gubernur Sulawesi Tengah Paliudju. Paliudju juga telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Pengusutan perkara itu berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang dugaan tindak pidana pencucuian uang di PT Bank Sulteng.
Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah juga terus menyelidiki kasus tersebut karena diduga ada pihak-pihak lain yang terlibat. “Kita tidak mau berandai-andai adanya tersangka baru pada kasus tersebut,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulawesi Tengah Sudirman Syarif, belum lama ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo melantik 100 jaksa menjadi pasukan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di gedung Sasana Baharuddin Lopa, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/1).
“SATGASSUS-P3TPK terdiri dari 100 orang jaksa terpilih yang dinilai memiliki kompetensi dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana korupsi,” kata Prasetyo di Kejagung.
Prasetyo mengatakan, ke 100 jaksa terpilih itu akan dibagi menjadi beberapa tim. Yakni, 15 tim penyidikan, 7 tim penuntutan, dan 1 tim eksekusi dengan rinciannya yaitu.
“15 tim penyidikan yang masing-masing terdiri dari 5 orang, 7 tim penuntutan yang masing-masing terdiri dari 3 orang, dan 1 tim eksekusi yang terdiri dari empat orang.”
Seluruh tim itu nanatinya, sambung Prasetyo, akan dilengkapi dengan tenaga tata usaha yang akan melaporkan kinerja para tim khusus ini. 100 jaksa terpilih itu, direkrut dari berbagai kejaksaan pusat dan daerah. Menurutnya, dalam seleksi satgassus ini dilakukan secara selektif melalui proses dan tahapan yang ketat.
Diharapkan para Jaksa tersebut mampu berdedikasi, integritas, dan berkomitmen terhadap tugas dan tanggung jawab. Pasukan khusus korps Adhyaksa ini akan berfokus pada penyelesaian kasus tindak pidana korupsi.
“Oleh karena itu keberadaan SATGASSUS P3PK ini, sangat diharapkan dapat menjawab segala tuntutan untuk memenangi perang melawan korupsi,” kata Prasetyo.
SATGASSUS P3PK dibentuk sebagai realisasi keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP 001/A/JA/01/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang pembentukan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi.
Pengambilan sumpah janji jabatan langsung di pimpin Jaksa Agung HM Prasetyo, didampingi pejabat eselon II dan III di lingkungan Kejaksaan Agung.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wali Kota Palembang Romi Herton disebut sudah mengetahui kemenangannya dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi sebelum putusan tersebut dibacakan.
Hal tersebut disampaikan Miko dalam sidang perkara korupsi pemberian suap kepada bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sejumlah Rp 14,145 miliar dengan terdakwa Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyito. Miko adalah asisten pribadi Muhtar Ependy, orang dekat Akil Mochtar.
“Bapak (Muhtar Ependy) turun ke (lantai) bawah di ruang MK. Di bawah bapak bilang kita sudah menang sebelum putusan dibacakan, maksudnya persidangan Palembang, terdakwa (Romi Herton) waktu itu sebagai pemohon,” kata saksi Miko Panji Tirtayasa dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/1).
Pada putusan sengketa Pilkada Palembang pada 20 Mei 2013 Akil Mochtar membatalkan hasil perhitungan suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, dan mengoreksi perolehan suara yaitu pasangan Sarimuda-Nelly Rasdania mendapat suara 316.896. Sedangkan pasangan Romi Herton-Harno Joyo mendapatkan suara 316.919 sehingga Romi memenangkan Pilkada Kota Palembang tersebut.
Romi bahkan sudah memesan cenderamata berupa kaos dan payung dengan logo dia sebagai Wali Kota Palembang terpilih kepada PT Promiks, milik Muhtar dan tempat Miko bekerja pada Mei 2013.
“Pemesanan sebelum bulan Mei 2013, pembayaran langsung diterima bapak (Muhtar) ke rekening BCA, berupa kaos dan payung,” kata Miko.
Miko juga pernah mendapat pesanan untuk buah tangan untuk pelantikan Romi sebagai Walikota Palembang. “Isi shopping bag ada kipas tangan, mug, sarung, kurma, visi misi kota palembang dan surat yassin yang gambarnya Pak Romi dan pasangannya.”
Dia mengatakan, untuk uang muka pembayarannya diminta oleh Muhtar agar dibayar lebih dulu. “Bapak minta DP (down payment) gak setengah, lebih dari setengah harga barang, sisanya setelah barang terkirim baru ditransfer, tugas kita mengirim barang satu truk (pada) kisaran bulan Mei.”
Dia mengatakan, uang muka tersebut berjumlah besar yaitu mencapai Rp10 miliar. “Besoknya dapat Rp 3 miliar untuk membeli 1 unit kendaraan.”
Namun Masyito keberatan dengan kesaksian Miko tersebut. “Tidak benar pemesanan souvenir pada bulan Mei, tapi pada akhir juni oleh pemkot Palembang,” kata Masyito.
Dalam perkara ini Romi dan Masyito didakwa dengan pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 13 tahun 1999 jo pasal 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
Selain didakwa menyuap hakim, jaksa juga mendakwa Romi dan Masyito melakukan perbuatan dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Dakwaan itu berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 13 tahun 1999 jo pasal 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu