Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin mengatakan pihak PPP yang sedang mengalami dualisme kepemimpinan tidak mau MUI menjadi mediator untuk dilakukan islah di antara dua kubu tersebut. “Saya dengar mereka tidak mau (MUI menjadi mediator islah), maka kami tidak mau kehabisan waktu,” kata Din di Kantor MUI Pusat, di Jakarta, Kamis (8/1).

Din menjelaskan beberapa waktu lalu MUI pernah diminta beberapa pihak untuk menjadi mediator agar PPP islah. Namun menurut dia, apabila pihak yang diajak islah tidak mau, maka MUI tidak akan menindaklanjuti niat tersebut. “Terserah mereka (PPP), dulu kami dimintai beberapa pihak menjadi mediator islah. Lalu, kami bersedia. Namun, kalau yang mau islah tidak mau (MUI menjadi mediator) maka buat apa,” ujarnya.

Dia menegaskan MUI tidak menyayangkan sikap PPP yang enggan menggandeng MUI sebagai mediator islah. Menurut dia, islah atau tidak merupakan urusan internal PPP, sehingga MUI tidak akan mencampurinya lebih jauh. “Kami tidak menyayangkan (PPP tidak mau MUI menjadi mediator), kalau tidak mau damai kan urusan mereka,” ucapnya.

Wakil Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin berharap konflik di internal PPP bisa cepat selesai, dan partai itu bisa segera bersatu. Dia berharap tidak ada perpecahan di internal partai berbasis massa Islam khususnya yang menimpa PPP. “Kami inginnya PPP bersatu, tidak ada perpecahan,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengatakan seluruh ormas Islam di Indonesia berharap PPP bersatu kembali sebagai partai politik berbasis massa Islam. “Ormas Islam berharap PPP selesaikan konflik internalnya, karena tidak mungkin bersatu apabila ada perpecahan,” kata Din di Gedung Nusantara IV, Jakarta, Selasa (23/12).

Pernyataan Din itu disampaikan dalam acara Halaqoh Kebangsaan, Refleksi Akhir Tahun dan Musyawarah Pra-Kongres Umat Islam Indo VI. Acara itu diadakan MUI Pusat dan Fraksi PPP di MPR yang diadakan di Gedung Nusantara IV, Jakarta. Dia yakin PPP bisa bersatu sebagai wujud menunjukkan semangat persatuan yang ada di dalam partai tersebut.

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Ketenagakerjaan menandatanganani komitmen pencegahan korupsi terintegrasi di internal kementerian. Penandatanganan ini sebagai laangkah untuk membuat internal kementeriannya bisa menciptakan tata kelola yang bersih.
Penandatangan kementerian yang dikomandoi oleh Hanif Dhakiri disaksikan juga oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. “Ini harus butuh komitmen untuk menciptakan pelayanan nyata. Kami butuh kerjasama dari KPK,” kata Hanif di gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (8/1).
Dia menilai, korupsi merupakan musuh yang harus diberantas. Terlebih penyelesaian korupsi tidak hanya cukup dengan adanya peraturan. Namun, juga perlu dari sumber daya manusia yang punya mental bersih dari korupsi.
“Tidak cukup dengan peraturan, tapi membangun mental untuk memberantas korupsi, bersih dan berwibawa. Aturan harus didukung agar tata kelola bersih bisa berjalan.”
Hanif menyebutkan, untuk memulai pencegahan korupsi di kementeriannya maka beberapa upaya bakal diterapkan. Salah satunya pembentukan tim khusus semacam satgas untuk masalah gratifikasi. Selain itu, penguatan perangkat ketentuan penguatan regulasi SDM.
“Satgas itu juga pengendalian gratifikasi. Penguatan perangkat ketentuan regulasi SDM itu. Sosialisasi gratifikasi itu terus dilakukan. Nanti ada monitoring dan evaluasi.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan layanan pengaduan desa dengan menyediakan “call center” 1500040. Melalui layanan ini, Kementerian DPDTT berharap masyarakat dapat melaporkan segala bentuk masalah yang berkaitan dengan desa.

 “Dengan adanya layanan ini saya harapkan permasalahan di desa bisa cepat kita atasi,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, di Kantor Kementerian DPDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (8/1).

Marwan mengatakan, diluncurkannya layanan ini adalah upaya pemerintah melakukan koordinasi dengan kepala-kepala desa mau pun masyarakat di desa, untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi di sekitar 74 ribu desa di Indonesia. Marwan mengungkapkan, sebelum adanya layanan call center.

Dia mengaku menerima banyak pesan singkat dari masyarakat mengenai persoalan desa, daerah tertinggal, mau pun transmigrasi. Dengan adanya layanan ini, kata Marwan, pemerintah bisa lebih mudah untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap program apa saja yang telah dijalankan oleh desa-desa di Indonesia.

“Kita bisa lakukan komunikasi langsung dengan kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia. Hasilnya kita bisa mendengarkan aspirasi-aspirasi dari kepala-kepala daerah. Kalau blusukan ke 74 ribu desa kan tidak mungkin. Oleh karena sekarang zaman modern, kita manfaatkan teknologi itu dengan baik,” kata Marwan.

Selain menyediakan layanan call center pengaduan desa, Kementerian DPDTT juga memberikan layanan SMS center ke empat nomor telepon, yakni 0812 88 990040, 0877 88 990040, 0856 00 990040, 0899 8 990040. Atau dapat pula mengakses situs Kementerian DPDTT di www.desabangkit.id dan www.kemendesa.go.id. Masyarakat juga bisa berkomunikasi melalui media sosial lewat akun twitter kementerian DPDTT @kemendesa atau facebook di kemendesa.