Jakarta, Aktual.co — Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Kombes Pol Wahyono mengatakan, hingga saat ini garis polisi di salah satu ruang karaoke Thek Peak Banjarmasin, belum bisa dilepas.
“Penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus narkotika di The Peak Karaoke masih berjalan, jadi garis polisi tetap kami pasang,” kata dia, Kamis (8/1).
Dia mengatakan, hingga saat belum ada rencana untuk melepas garis polisi yang terpasang di salah satu ruang karaoke itu. “Pasti nanti akan dilepas namun menunggu hasil dari penyelidikan dan penyidikan apabila dianggap selesai maka langsung kami lepas.”
Sementara itu Manajemen The Peak Karaoke Banjarmasin meminta kepada pihak Kepolisian agar secepat bisa melepas garis polisi yang mereka pasang disalah satu ruang karaoke.
“Kami berharap polisi bisa secepatnya menyelesaikan penyelidikan terhadap ruang karaoke yang dipasangi garis polisi,” kata Humas The Peak Karaoke Banjarmasin Ester Esti.
Dia mengatakan, ruang yang dipasang garis polisi itu tidak berpengaruh pada tamu atau pengunjung karaoke karena di depan pintu room dilakukan pemasang tirai untuk menutupi garis polisi tersebut.
“Sekali lagi kami berharap agar polisi bisa secepat melepas garis polisi itu, dan kami nyatakan karaoke kami bebas dari peredaran narkotika,” kata dia saat ditemui wartawan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merasa perlu menganalisis media massa untuk melihat potret berita yang menyangkut citra pemerintah dengan menggunakan intelejen, dinilai sebagai hal biasa. Ketua Komisi I DPR RI, Mahfuz Sidiq mengatakan kegiatan analisis itu ada di dalam salah satu unit kerja badan intelejen negara (BIN) yang membidangi persoalan media masa, ketika dihubungi Aktual.co, di Jakarta, Kamis (8/1).

Dimana, satuan itu melakukan analasis terhadap semua pemberitaan media. “Jadi ini merupakan suatu kerja yang official, yang tentu saja BIN selalu memberikan report dan rekomendasi kepada komandannya dan presiden,” kata Mahfuz .

“Menurut saya, sistem yang sudah ada itu saja yang dimanfaatkan dan dikelola presiden,” imbuhnya. Kendati demikian, politisi PKS itu mengingatkan pemerintah tidak menggunakan analisis yang dilakukan intelejen untuk memberangus ataupun merusak demokrasi, dalam hal ini kebebasan pers.

“Catatan pentingnya bahwa semua analisis dan rekomendasi dari intelejen itu, adalah include dari semua pengambilan keputusan atau kebijakan. Jangan malah dijaadikan instrumen untuk mengekang kemerdekaan dan demokratisasi pers,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Lima tersangka diantaranya warga negara Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Petaling Jaya, Kuala Lumpur, atas tuduhan merampok seorang pedagang emas pada 23 Desember 2014.
Tiga terdakwa yaitu Romai Adzman Mohd Shariff (50), Mohamad Al Farouq Mat Isa (30), dan seorang WNI Indra Saputra (26) bekerja sebagai pedagang pakaian terancam 20 tahun bui. Dua lagi terdakwa Riduan Mokmin (26) dan Muhamad Hafiz Ismail (31) bekerja sebagai petugas keamanan.
Kelima terdakwa didakwa melakukan rompakan menggunakan kayu dan rotan terhadap Abdul Akhmad Muhamad (26). Dalam hal ini korban mengalami kerugian uang tunai 1,6 juta ringgit dan emas batangan seberat 4 kg bernilai 400 ribu ringgit.
Aksi itu dilakukan di Jl PPRT 2, Kampung Bukit Lanchong, Putra Heights, Petaling Jaya pada 23 Desember 2014 pukul 22.45 waktu setempat.
Semua terdakwa dijerat dengan Seksyen 395 Kanun Keseksaan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara serta denda jika terbukti bersalah.
Pengadilan membolehkan semua terdakwa dibebaskan dengan jaminan 15 ribu ringgit, kecuali untuk Indra Saputra karena dia merupakan warga asing. Keempat terdakwa saat ini sudah dibebaskan sementara Indra ditahan di Penjara Sungai Buloh.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kapolda Nusa Tenggara Timur Brigadir Jenderal Polisi Endang Sunjaya mengatakan, selama tahun 2014 pihaknya telah menanggani 24 kasus perdagangan manusia dengan tersangka sebanyak 46 orang.
“Sudah 24 kasus yang kami tanggani dan baru dua kasus yang mampu kami selesaikan di tahun 2014, dan sudah sampai P.21,” kata dia di Kupang, Kamis (8/1).
Dari dua kasus tersebut, kata dia, salah satu kasus yang telah dinyatakan P21 adalah tersangka Teddy Moa salah seorang staf PT Malindo Mitra Perkasa. Teddy Moa ditangkap, karena memalsukan data diri dari calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berasal dari kabupaten Flores Timur dan masih berusia 18 tahun berinisial MN dan RH.
Menurut Endang, dari 24 kasus tersebut didapati korban perdagangan sebanyak 101 orang, sedangkan empat kasus lagi masih dalam proses penyelidikan. “Masih ada 14 kasus dalam proses penyidikan, tiga kasus sudah dalam tahap I dan satu kasus masih dalam SP3,” kata dia.
Dia pun memastikan, di tahun 2015 nanti 20 kasus perdagangan manusia akan diproses lebih lanjut agar tidak terjadi penumpukan kasus, jika ditemukan kasus yang sama lagi. Endang menjelaskan, sesuai dengan data yang diperoleh, Provinsi NTT dinyatakan sebagai provinsi yang menempati urutan pertama secara nasional dalam hal human traffiking.
Disamping itu, kasus lain yang ditanggani oleh Polda NTT selama tahun 2014 adalah ilegal fishing yang jumlahnya mencapai tiga kasus yang sudah sampai P21. “Masih ada dua kasus lagi yang masih dalam proses penyelidikan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu