Jakarta, Aktual.co — Bekas Wakil Bupati Lombok Barat H Mahrip sejak Rabu (7/1) menjadi tahanan titipan di Lembaga Pemasyarakatan Mataram, yang sebelumnya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat terkait kasus dugaan korupsi SPPD.
Diketahui, sebelumnya Kejati NTB melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali sejak bekas Wabup Lombok Barat itu ditetapkan sebagai tersangka. Panggilan ketiga dilayangkan pada akhir Desember 2014, namun H Mahrip tidak dapat menghadirinya dengan alasan sakit.
Sehubungan hal itu, Juru Bicara Kejati NTB I Made Sutapa membenarkan, bekas Wabup Lombok Barat itu sudah menjalani masa penahanan hingga 20 hari ke depan terhitung sejak Rabu (7/1) terkait kasus dugaan korupsi terkait surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang direkayasa semasa dia menjabat.
“Iya, mantan Wabup Lombok Barat sudah ditahan sejak Rabu (7/1) sore, sekitar pukul 15.30 Wita. Saat ini, kami masih merampungkan berkasnya untuk diserahkan ke Pengadilan Negeri Mataram,” kata dia.
Dia menuturkan, pemeriksaan dilakukan sejak Pukul 10.00 Wita oleh penyidik tindak pidana khusus Kejati NTB. Sehingga pada Rabu (7/1) sore, Mantan pimpinan DPRD NTB itu ditetapkan sebagai tahanan titipan di Lapas Mataram.
Sutapa menjelaskan, H Mahrip dijerat dengan Pasal 2, 3, dan 9 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.
Berdasarkan hal itu, eks Wabup Lombok Barat itu diancam pidana hukuman minimal empat tahun penjara. “Dalam kasusnya ini, tersangka terancam hukuman paling sedikitnya empat tahun penjara.”
Dalam kasus itu, saat menjabat sebagai Wabup Lombok Barat, tersangka telah melakukan kunjungan kerja ke ke luar daerah dengan tujuan Jakarta. Namun, dia diduga tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut.
Kemudian, modus yang digunakannya yakni membuat SPPD rekayasa. Seolah-olah nama yang tercantum dalam kunjungan tersebut telah berangkat menuju Jakarta. Padahal, faktanya tidak pernah ke luar daerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie, Tantowi Yahya memastikan pihaknya menolak usulan keluar dari Koalisi Merah Putih dan masuk ke pemerintahan karena hal itu sudah menjadi keputusan Munas Bali. “Perundingan kedua baru akan dilakukan nanti sore. Dari beberapa poin yang dibahas pada perundingan pertama Desember lalu, ada dua usulan dari pihak Munas Ancol yang tidak akan diterima pihak Bali. Yaitu keluar dari KMP dan masuk ke pemerintahan,” kata Tantowi di Jakarta, Kamis (8/1).

Dia menekankan Munas Bali telah menetapkan berada di dalam KMP. Apabila sikap itu akan diubah atau dihilangkan maka harus melalui forum setinggi munas atau paling tidak rapimnas. “Ini yang membuat perundingan menuju ishlah nanti sore menurut saya akan ‘deadlock'(jalan buntu,red),” ujar dia.

Golkar hasil Munas Bali menurut dia, akan berada diluar pemerintahan namun akan mendukung program-program dan kebijakan pemerintah yang sejalan dengan keinginan rakyat dan sesuai dengan Mukadimah UUD 1945. “Golkar bersama parpol-parpol di KMP akan menjadi mitra strategis pemerintah yang kritis dan solutif. Ini sikap Partai Golkar sampai menit ini,” tuturnya.

Tantowi mengatakan apabila kubu Agung Laksono masih mengusulkan Golkar keluar dari KMP, maka perundingan sore nanti akan menjadi perundingan terakhir, karena dipastikan berakhir “deadlock” dan menuju meja pengadilan.

“Berada di luar pemerintahan dan di dalam KMP adalah kehendak peserta munas pemilik suara Partai Golkar, dan sikap tersebut tidak bisa dibatalkan atau diubah juru runding. Tujuan utama kita tetap ishlah karena itu solusi terbaik, tapi jika tidak tercapai kesepakatan, demi kepastian hukum, pengadilan menjadi pilihan yang pahit,” jelas dia.

Pada Kamis sore , kedua juru runding akan melakukan pertemuan secara formal di Kantor DPP Partai Golkar, untuk membicarakan peluang perdamaian. Pihak Agung Laksono sebelumnya menyatakan bahwa usulan Golkar keluar dari KMP adalah harga mati yang harus dipenuhi kubu Aburizal jika ingin berdamai.

Jakarta, Aktual.co — Unit Reserse Kriminal Polsekta Banjarmasin Utara mencokok pelaku penadah sepeda motor curian, SK berserta barang bukti belasan kendaraan bermotor yang didapati di dalam rumahnya.
“Penangkapan pelaku penadah itu hasil pengembangan terhadap pelaku pencurian yang telah tertangkap lebih dahulu,” kata Kepala Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Utara Kompol Herry Purwanto Sik di Banjarmasin, Kamis (8/1).
Dia mengatakan, SK yang merupakan warga jalan Mekar Saro Pal 17 Tamban Kabupaten Barito Kuala Kalsel itu ditangkap pada Sabtu (2/1) di tempat tinggalnya dan ditemukan 11 unit kendaraan bermotor yang diduga hasil pencurian.
“Karena kami menemukan barang bukti dan juga hasil dari keterangan pelaku sebelumnya, maka SK langsung kami tangkap.”
Saat ini SK ditahan di rumah tahanan Polsekta Banjarmasin Barat guna menjalani proses hukum atas perbuatannya. “Kami sedang menunggu laporan dari para korban yang merasa kehilangan sepeda motor, dan kami mengimbau agar korban segera melapor.”
Sementara itu SK mengaku hanya sebagai penerima gadai dari seseorang yang dia kenal dan juga dari tetangga yang membutuhkan uang. “Saya tidak tahu kalau sepeda motor ini hasil curian dan setiap unit yang digadaikan rata-rata dengan harga Rp4 juta sesuai dengan jenis motornya,” kata dia.
Pelaku pencurian yang tertangkap lebih dulu itu diketahui berinisial MD (23) warga Kabupaten Banjar, dan pelaku ditangkap saat berada di Jalan Gubernur Soebarjo Kabupaten Barito Kuala, pada Senin (23/12). Pelaku ditangkap saat hendak menjual sepeda motor hasil curian.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengaku telah memantau dan menganalisisi sebanyak 343 media melalui mesin intelijen manajemen mendapat sorotana dari banyak kalangan. Salah satunya datang dari tokoh pers nasional, Sabam leo Batubara.

Menurut Leo Batubara, dalam pasal 17 UU Pers menyebutkan yang berhak mengontrol pers adalah masyarakat melalui media watch. “Sehingga definisinya harus jelas dulu. Intelijen media ini seharusnya merupakan  lembaga swasta dan independen karena sesuai perjuangan Dewan pers dan DPR,” tandasnya.

Pengawasan terhadap pers menurut Leo Batubara bukan pemerintah, tapi masyarakat lewat media watch.  Dan media watch ini harus ditangani oleh tim profesional. “Seperti saat ini di Lampung ada media watch dari lembaga swasta independen yang memonitor semua media di Lampung,” jelas Leo Batubara.

Leo Batubara pun ingin memastikan definisi mesin intelijen media yang dimaksud Presiden Jokowi. “Kalau maksudnya mengawasi pers namanya media watch dan harus dilakukan oleh masyarakat,” cetusnya.  Leo mengatakan, peran pengawasan pers oleh masyarakat melalui media watch dari lembaga swasta yang independen ini  berbeda dengan pengawasan pada saat era Orde Baru. “Kalau jaman Orba yang mengawasi pemerintah langsung melalui menteri penerangan,” tambahnya.