Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung kembali menyita tiga kondotel milik tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bus TransJakarta tahun anggaran 2012 dan pencucian uang, Udar Pristono. Tiga kondotel yang disita itu berada di Bali.
“Hari ini jaksa penyidik di bali menyita 3 condotel milik Udar. nilainya kira-kira Rp 3 miliar,” kata Jaksa Muda Pidana Khusus R Widyo Pramono, Rabu (7/1).
Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan Udar Pristono sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bus TransJakarta tahun anggaran 2012. Udar belakangan juga dijerat pasal pencucian uang.
Dalam kasus korupsi dengan modus mark up pengadaan Bus TransJakarta dan peremajaan bus angkutan umum regular tahun 2013 senilai Rp 1,5 trilyun ini, penyidik telah menjebloskan tersangka Udar ke Rutan Salemba cabang Kejagung sejak Rabu 17 September lalu.
Seiring proses penyidikan kasus itu, penyidik telah menyita sejumlah aset milik Udar.Salah satu aset yang belakangan disita yakni 4 kamar kondotel yang berlokasi di Kota Hujan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/12/2014).
Selain itu, penyidik juga telah menyita aset milik tersangka Udar yang juga berada di Bogor, Jawa Barat, yakni satu unit rumah di Cluster Olive Fusion yang mempunyai luas bangunan 264 meter dan luas tanah 300 meter di Jalan Emerald 4 No 46 Bogor, Nirwana Residence, Kota Bogor.
Penyidik juga menyita sejumlah aset milik tersangka Udar lainnya, antara lain satu unit rumah yang beralamat di Cluster Kebayoran Essence, Bintaro Jaya, Blok KE/E06, Graha Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Kemudian, dua unit apartemen di Casa Grande Residence, Kuningan, Jakarta Selatan. Sebelum menyita dua unit apartemen itu, penyidik lebih dulu menyita kondotel yang berada di Bali. Udar memiliki kondotel ini sekitar tahun 2013.
Langkah penyitaan sejumlah aset itu sebelumnya dikritik tegas oleh Kuasa hukum Udar, Wa Ode Nur Zainab. Termasuk salah satunya penyitaan kondotel yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat yang belum lama ini terjadi. Wa Ode menyebut penyitaan itu tidak sah dan melawan hukum.
“Penyitaan tersebut jelas-jelas pendzoliman, melanggar hukum, melanggar HAM. Penyitaan terhadap condotel yang dibeli tahun 2011 tersebut sudah dilaporkan dalam LHKPN. Perbuatan penyitaan tersebut jelas-jelas tidak sah dan melawan hukum. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 KUHAP,” tegas Wa Ode.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi menjatuhkan vonis mati kepada dua warga Iran yang menyulundupkan narkoba jenis sabu seberat 40 kilogram melalui jalur perairan laut Sukabumi.
“Walaupun vonis hakim lebih berat dari tuntutan kami, tetapi sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibadak, kami masih pikir-pikir,” kata JPU Kejari Cibadak, Rio Situmeang kepada Antara di Sukabumi, Rabu (7/1).
Dalam fakta persidangan yang ketua majelis hakimnya adalah Tafsir Sembiring menyatakan dua warga Iran yakni Seyed Hashem Mosavipour bin Sayed Abdollah (36) dan Moradalivand bin Moradali (32) terbukti bersalah pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsider pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika, Dengan demikian, vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ini lebih berat dari tuntutan JPU yang hanya menuntut keduany kurungan penjara selama 15 dan 20 tahun penjara.
Hakim mempunyai penilaian tersendiri pada kasus ini, seperti keduanya telah melanggar undang-undang dalam pemberantasan narkotika, selain itu akibat ulahnya ini menyebabkan kekhawatirkan dan keresahan di masyarakat terkait peredaran narkoba.
“Mungkin hakim mempunyai penilaian sendiri dalam menjatuhkan vonis ini,” tambah Rio.
Sebelumnya, kasus peredaran narkotika internasional ini terungkap saat kedua terpidana mati ini akan mengambil sabu seberat 60 kilogram yang ditanamnya di arel Cagar Alam Tangkubanparahu, Kampung Panyawelan, Desa Jayanti, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Pemerintah akan menghapus subsidi pupuk. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Aviliani usai bertemu presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/1).
“Presiden ingin subsidi pupuk dihapus,” ujar Aviliani.
Aviliani menjelaskan, rencana penghapusan subsidi pupuk itu dilandasi fakta bahwa selama ini sebagian pupuk subsidi justru diselewengkan, tidak diberikan kepada petani yang berhak. Karena itu, kata Aviliani, Jokowi menginginkan agar subsidi pupuk dialihkan ke pos lain di sektor pertanian.
“Supaya manfaatnya lebih dirasakan oleh petani,” katanya.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh: