1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 39758

Korban AirAsia QZ8501 Asal Malang Dipulangkan

Malang, Aktual.co — Korban AirAsia QZ8501 asal Kota Malang bernama Rudy Soetjipto, ayah dari Kevin Alexander, korban yang sudah dikremasi pada Minggu (4/1) lalu, dipulangkan ke pihak keluarga.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, J Hartono mengatakan, korban saat ini masih dalam proses serah terima kepada pihak keluarga.
“Saat ini masih serah terima sedang berlangsung proses pengurusan jenazahnya,” kata J Hartono saat dihubungi Aktual.co, Rabu (7/1).
Seperti jenazah Kevin Alexander, rencananya jenazah Rudy Soetjipto akan dibawa ke tempat persemayaman Gotong Royong sebelum dilakukan kremasi.
“Perkiraan jam 6 atau jam 7 malam baru sampai di Malang,” pungkasnya.
Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang, warga Kota Malang yang menjadi korban pesawat AirAsia QZ8501 berjumlah 36 orang. Hingga kini, dua jenazah berhasil diidentifikasi dan dipulangkan guna dilakukan persemayaman.

Artikel ini ditulis oleh:

Kebut Proyek MRT, Djarot Minta Dikerjakan 24 Jam

Jakarta, Aktual.co —Kebut proyek Mass Rapid Transit (MRT), Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat, minta pengerjaan dilakukan 24 jam. Alasannya, untuk mengejar  penyelenggaraan Asian Games 2018 yang rencananya akan digelar di Jakarta. 
Ditemui di Balai Kota DKI, Rabu (7/1), mantan Wali Kota Blitar itu menyarankan para pekerja proyek melakukan pembagian jam kerja dalam empat shift. “Sehingga tidak harus saling tunggu menunggu.” 
Tak hanya itu, dia juga minta pengerjaan proyek sebesar Rp16 triliun untuk tahap I, dimaksimalkan saat jam-jam lalu lintas lengang. Sehingga saat jam padat bisa dikurangi. “Artinya saat malam hari pekerjaannya bisa dimaksimalkan.” 
Dia berjanji akan meninjau langsung pengerjaan proyek, agar tahu perkembangannya. Diakuinya, proyek itu masih temui sejumlah kendala, sehingga belum mencapai 100 persen. Kendala terbesar, yakni masalah pembebasan lahan. Sehingga, pengerjaan proyek baru berjalan 60 persen saja. 
Namun, jika melihat target yang ditetapkan PT Mass Rapid Transit Jakarta, pengerjaan proyek justru terdengar tidak terlambat. 
Akhir Desember 2014, Direktur Utama Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Dono Boestami justru menargetkan konstruksi megaproyek ini bisa selesai 45 persen di 2015. 
Dijelaskan dia, hingga akhir November lalu, PT MRT telah mengeluarkan belanja modal Rp1,3 triliun untuk membangun konstruksi bawah tanah (underground) hingga 15 persen. Dan 7 persen untuk konstruksi melayang (elevated).
Proyek MRT terbagi dalam dua paket besar pekerjaan yakni konstruksi bawah tanah dan konstruksi melayang. Paket layang di mulai dari Lebak Bulus hingga sekitar Bundaran Senayan. Sedangkan paket bawah tanah dimulai dari Bundaran Senayan-Bundaran Hotel Indonesia.
Dia berharap Pemprov DKI kebut penyelesaian pembebasan lahan agar pembangunan jalur MRT layang dari Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja bisa dilakukan tahun ini. Sehingga seluruh pekerjaan bisa selesai sesuai rencana di 2018. Sedangkan lahan yang belum dibebaskan mencapai 80 bidang tanah. 
“Semoga Januari bisa segera dilakukan secara keseluruhan pembebasannya.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Pekan Ini Jaksa Agung Bahas SEMA PK dengan MA

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung, HM Prasetyo memilih untuk tak berkomentar dahulu terkait Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7/2014 tentang Peninjauan Kembali  yang hanya satu kali. Mantan politisi partai Nasdem tersebut, mengaku dirinya akan terlebih dahulu bertemu Mahkamah Agung (MA) pada pekan ini.
“Sebelum Jumat baru akan ketemu (MA),” ujar Prasetyo, di Jakarta, Rabu (7/1).
Sebelumnya,  Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyatakan bahwa SEMA nomor 7 tahun 2014 tentang Pembatasan PK satu kali bukan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. (Baca: SEMA PK, Ketua MA:Kami Lembaga Tertinggi Penegakan Hukum!)
“SEMA ini kalau kita lihat begitu saja memang terjadi pembangkangan, tapi kalau dilihat secara teliti kami tidak menyatakan putusan MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” kata Hatta di Jakarta, Rabu (7/1).
Dia mengungkapkan bahwa putusan MK terkait Pasal 268 ayat 3 tentang PK yang diatur dalam KUHAP, tetapi dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA yang menyatakan PK itu hanya satu kali tidak dihapus.
“Nah, itu tidak dihapuskan, tidak dinyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat, karena itu masih berlaku maka hakim harus menerapkan itu,” kata Hatta.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Harga BBM Turun Lagi?

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah berpeluang kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Febuari 2015 sekalipun baru saja menurunkan harga pada awal tahun 2015. “Besar kemungkinan, kita akan turunkan lagi harga BBM, tapi tunggu akhir bulan,” kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil di Jakarta, Rabu (7/1).

Ia mengatakan bahwa pemerintah masih menghitung harga yang tepat karena masih ditentukan berdasarkan harga rata-rata pada 25 Desember 2014 sampai 24 Januari 2015 serta kurs mata uang. Sebelumnya, Pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar mulai 1 Januari 2015 pukul 00.00 WIB menyusul penurunan harga minyak dunia.

Harga premium turun menjadi Rp7.600 per liter dan solar Rp7.250 per liter dari semula Rp8.500 dan solar Rp7.500. Kedua jenis BBM tersebut baru 18 November 2014 mengalami kenaikan dari sebelumnya premium Rp6.500 dan solar Rp5.500 per liter.

Pada kesempatan itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan sesuai kebijakan yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut juga diputuskan harga BBM akan dievaluasi setiap bulan. Harga BBM 1 Januari 2015, asumsi yang dipakai adalah harga minyak 60 dolar AS per barel dan kurs Rp12.380 per dolar. Asumsi tersebut berdasarkan perhitungan periode 25 November 2014 hingga 24 Desember 2014.

Aceh Utara Minta 400 Ton Benih Padi untuk Korban Banjir

Banda Aceh, Aktual.co — Pemkab Aceh Utara meminta Kementerian Pertanian RI membantu 400 ton benih padi untuk korban banjir di kabupaten itu. 
Permintaan tersebut telah disampaikan melalui Dinas Pertanian Provinsi Aceh. Pasalnya, untuk meminta bantuan dari kementerian harus mendapatan rekomendasi dari dinas pertanian di tingkat provinsi.
“Total luas sawah yang terendam banjir, gagal panen itu sekitar 17.000 hektare. Kita ingin, minimal bisa memberikan bantuan benih untuk petani. Sehingga, benih itu bisa digunakan untuk menanam padi kembali,” kata Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib kepada Aktual.co, Rabu (7/1).
Pihaknya berharap Dinas Pertanian Aceh segera mengeluarkan rekomendasi tersebut agar bisa meminta Kementerian Pertanian untuk membantu petani di kabupaten itu.
Sekda Aceh Utara, Isa Anshari merincikan, kerugian banjir di sembilan sektor yaitu sosial keagamaan Rp1,629 miliar, perkebunan dan kehutan Rp.7.705 miliar lebih, pertanian dan peternakan Rp. 4.904 miliar lebih, kelautan dan perikanan Rp.218.219 miliar lebih, kesehatan Rp. 3.205 miliar lebih, Pendidikan Rp.52.740 miliar lebih.
Selanjutnya kerugian infrastruktur Bina Marga Rp270.019 miliar lebih, Cipta Karya Rp207.746 miliar lebih, Pengairan Rp71.897 miliar lebih, Perhubungan Rp7.430 miliar lebih dan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Rp.7430 miliar. Total kerugian Rp845. 905.727.396.
“Kita harap, Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat membantu Aceh Utara dalam mengatasi dampak banjir ini,” pungkas Isa Anshari. 

Artikel ini ditulis oleh:

Dalam Enam Bulan, Jokowi Harus ‘Reshuffle’ Kabinet

 Jakarta, Aktual.co — Disaat publik lelah melihat politisi di era sebelumnya, masyarakat disegarkan presiden dan kabinet yang baru dalam pemerintahan. Dibalik itu, menuju seratus hari kerja Jokowi rakyat dibingungkan dengan naik-turunnya harga BBM. Agus Pambagio menilai ada sistem yang salah dalam pemerintahan.

Pemerintahan Jokowi dianggap rawan agenda yang tidak berhubungan dengan rakyat. “Jokowi perlu mengevaluasi kinerja kabinetnya. Setelah enam bulan Jokowi perlu mereshuffle kabinet kerja untuk menstabilkan kebijakannya”, jelas Agus, pemerhati kebijakan publik dan pemerhati sosial, Rabu (8/1), Jakarta.

Menurutnya, alasan evaluasi dilakukan dalam jangka waktu enam bulan untuk memonitor efektifitas kinerja kabinet. “Jika terlalu cepat dikhawatirkan munculnya masalah baru dalam pemerintahan”,  pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain