Jakarta, Aktual.co — Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam penetapan harga bahan bakar minyak dan elpiji berukuran 12 kilogram dinilai sangat berbahaya. Apalagi kebijakan tersebut tak bersifat panjang. 
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyebut, data yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch, yang menyebut adanya potensi penyimpangan dari penetapan harga bahan bakar minyak dan elpiji berukuran 12 kilogram itu, merupakan imbas dari persiapan yang tak matang pada pemerintahan Joko Widodo. 
“Kita lihat kebijakan yang bertahan hanya satu bulan lebih itu. Sebaiknya keputusan pemerintah itu bersifat panjang, jangan berubah-ubah. Keputusan itu sangat berbahaya. Apalagi pengambilannya tak matang,” kata Ray ketika dihubungi Aktual.co, Rabu (7/1).
Dia pun berpesan, agar Presiden Joko Widodo berhati-hati kepada para pembantunya yang tidak memberikan kontribusi positif untuk pemerintahan, malah justru banyak melakukan langkah-langkah yang kontraproduktif.
“Itu menurut saya pemerintah harus hati-hati, pak Jokowi jangan terburu-buru. Yang perlu dilihat itu, putusan MK yang menyebut harga diserahkan ke mekanisme pasar bertentangan dengan MK. Itu, yang harus diperketat oleh Jokowi.”
Sebelumnya ICW menilai salah satu celah penyimpangan adalah kebijakan pemerintah yang melepas harga bahan bakar minyak Premium dan LPG 12 kilogram sesuai harga pasar. Sebab bahan bakar menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain itu, kebijakan melepas pada harga pasar atau meniadakan subsidi juga menyebabkan hilangnya pengawasan. Tak ada lagi unsur keuangan negara di dalamnya yang harus diaudit BPK.
Soal LPG, ICW juga menyoroti rencana pemerintah yang akan mengganti biaya transportasi BBM Premium untuk luar Jawa dan Bali sebesar 2 persen. Padahal di dalam mekanisme perhitungan harga BBM bersubsidi sudah terkandung komponen biaya distribusi. “Artinya akan ada penambahan biaya yang tidak jelas dasar hukum dan mekanismenya, ini juga bisa berpotensi menjadi celah bagi para pemburu rente,” kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas. 
Laporan: Wisnu Yusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — PT Dutasari Citra Laras tanpa harus bersusah payah mengikuti proyek lanjutan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Olaharaga Nasional di Hambalang, karena surat kontrak keikutsertaan itu diteken tanpa melalui mekanisme komparasi harga penawaran.
Hal tersebut diakui oleh karyawan PT AK Yuli Nurwanto saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (7/1). “Karena kita kan terbentur oleh waktu untuk mengadakan kontes, itu kan Hambalang tidak sempat. Tapi pada saat penunjukan kontrak untuk subkontrak biasanya dilampirkan data komparasi,” kata dia.
Mantan Manajer Estimating PT AK itu mengaku tidak mengetahui teknis penunjukkan DCL sebagai subkontraktor. “Itu (domain) KSO.”
Sementara itu, karyawan PT AK Bambang Mintarto mengaku hanya mengikuti proses negoisasi penawaran harga untuk pekerjaan mekanikal elektrikal. Ketika itu, Machfud Suroso memberi penawaran Rp 300 miliar, namun disepakati Rp 245 miliar sebelum akhirnya dituangkan dalam kontrak dengan nilai menjadi Rp 295 miliar.
“Karena keterbatasan waktu dan kita sudah nego dan hasil nego diserahkan KSO. Jadi itu wewenang kSO bukan kita,” kata dia.
Namun, Bambang, mengakui adanya aturan untuk menyusun data pembanding dari perusahaan lain terhadap penawaran yang diajukan PT DCL.
“Saudara menjelaskan karena waktunya pendek dan sesuai aturan minimal 3 pembanding harga maka Pak Yuli minta tolong kepada Machfud untuk menyiapkan 2 perusahaan untuk melengkapi formalitas,” kata jaksa KPK Abdul Basir membacakan BAP Nomor 8 Bambang saat diperiksa penyidik KPK.
Empat membantah keterangan tersebut, Bambang akhirnya mengiyakan adanya keharusan menyertakan data pembanding setelah dirinya ditegur hakim ketua Sinung Hermawan. “Waktu itu kita diinformasikan cari pembanding 2 perusahaan, tapi yang lakukan penawaran hanya Dutasari.”
Kewajiban melampirkan data harga pembanding juga ditegaskan Sir Maharani yang saat itu menjabat Manager Procurement Divisi Konstruksi I PT AK. “Kalau di divisi kontruksi 1 itu ada prosedur bahwa harus ada pembanding,” kata dia.
Maharani memang pernah diminta memberi paraf terhadap surat kontrak PT DCL sebelum ditandatangani Kadiv Konstruksi I kala itu Teuku Bagus M Noor. “Waktu itu ada dari proyek, saya lupa apakah itu langsung prooject manager atau staf memberikan kontrak sudah jadi dan saya disuruh paraf tapi saya tidak mau, karena saya tidak dilibatkan. Tidak ada lampiran komparasi, jadi hanya kontrak yang sudah.”
Dalam dakwaan yang disusun jaksa KPK dipaparkan, sebelum pelaksanaan lelang proyek P3SON, Machfud bersama dengan Dirut PT Msons Capital, Munadi Herlambang bertemu dengan Arief Taufiqurahman membahas rencana keikutsertaan PT AK.
Setelahnya Machfud bertemu dengan Sekretaris Kemenpora saat itu Wafid Muharam bersama Teuku Bagus M Noor dan Arief. Dalam pertemuan, menurut jaksa KPK Arief, menyampaikan keinginan PT AK ikut serta dalam proyek Hambalang
Untuk memuluskan keinginan agar PT DCL ditunjuk sebagai subkontraktor oleh PT AK, Machfud menyetorkan uang pada 14 September 2009 melalui Paul Nelwan sebesar Rp 3 miliar kepada Wafid Muharam yang menjabat Sesmenpora. Duit ini sebagai pemberian awal agar PT AK dapat mengerjakan proyek.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo sebagai hakim (Mahkamah Konstitusi) MK untuk menggantikan Hamdan Zoelva dan Ahmad Fadlil Sumadi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/1). Pengangkatan I Dewa Gede Palguna berdasarkan Keputusan Presiden No 1-P/2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian dari unsur pemerintah.

Suhartoyo diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No 141/2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung (MA). Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MA Hatta Ali dan Ketua DPD Irman Gusman.

Terkait pemilihan I Dewa Gede Palguna, pada Senin (5/1), Panitia seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi mengajukan dua nama calon Hakim Konstitusi ke Presiden Joko Widodo, yaitu Dr. I Dewa Gede Palguna dan Prof Dr. Yuliandri. Panitia seleksi tersebut beranggotakan tujuh orang yang terdiri dari Saldi Isra, Refly Harun, Satya Ariananto, Harjono, Maruarar Siahaan, Todung Mulya Lubis, dan Widodo.

Jakarta, Aktual.co —Pemerintahan Presiden Joko Widodo disarankan agar melakukan evaluasi kerja. Evaluasi itu untuk memperbaiki kinerja para pembantu presiden di Kabinet Kerja yang dinilai kontraproduktif. “Kondisi ini masih ditambah dengan para pembantu Jokowi yang kerap melakukan langkah-langkah yang kontraproduktif terhadap pemerintahan Jokowi sendiri. Saya mencatat ada beberapa langkah yang bisa merusak sistem,” kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah ketika dihubungi Aktual.co, Rabu (7/1).

Dia pun mencontohkan seperti halnya pemerintahan Jokowi yang seenaknya menaikan dan menurunkan harga bahan bakar minyak. “Langkah kontroversi juga menaikan harga BBM disaat harga BBM dunia turun dan kita masyarakat mempertanyakan apakah benar harga BBM bersubsidi itu masih disubsidi?”

Belum lagi, kata Politikus asal Partai Keadilan Sejahtera itu menilai pemerintahan Jokowi juga tidak pernah menghargai suksesnya pemerintahan terdahulu meski pemerintahan terdahulu yang dipimpin SBY sudah menggelar karpet merah bagi Jokowi dan tinggal meneruskan saja. “Pemerintahan SBY sudah meletakkan karpet merah untuk Jokowi. Dia mewariskan stabilitas politis, sosial, ekonomi dan keamanan. SBY bahkan mengundang Jokowi dan menjelaskan semuanya.”

Sebelumnya, ICW menilai salah satu celah penyimpangan adalah kebijakan pemerintah yang melepas harga bahan bakar minyak Premium dan LPG 12 kilogram sesuai harga pasar. Sebab bahan bakar menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain itu, kebijakan melepas pada harga pasar atau meniadakan subsidi juga menyebabkan hilangnya pengawasan. Tak ada lagi unsur keuangan negara di dalamnya yang harus diaudit BPK.

Soal LPG, ICW juga menyoroti rencana pemerintah yang akan mengganti biaya transportasi BBM Premium untuk luar Jawa dan Bali sebesar dua persen. Padahal di dalam mekanisme perhitungan harga BBM bersubsidi sudah terkandung komponen biaya distribusi. “Artinya akan ada penambahan biaya yang tidak jelas dasar hukum dan mekanismenya, ini juga bisa berpotensi menjadi celah bagi para pemburu rente,” kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas.

Laporan: Wisnu Yusep